Sentra Gakkumdu Hentikan Kasus Pencabutan APK

0
456
Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang saat menggelar rapat memutuskan satu dugaan pelanggaran pemilu.f-istimewa

TANJUNGPINANG – Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang telah hentikan kasus pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) milik peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Pencabutan APK dilakukan Faisal M Kiat, salah satunya calon legialatif (caleg) dari Partai Gerindra.

Penghentian pencabutan APK yang terjadi di kawasan Perumahan Bandara Asri, Kelurahan Batu IX, tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Hal ini berdasarkan dari hasil proses penyelidikan, yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Kepolisian dan Kejaksaan selama 14 hari. Tiga intansi tersebut berada di Sentra Gakkumdu Tanjungpinang.

Maryamah, Koordinator Sentra Gakkumdu menjelaskan, bahwa dalam tahapan penyelidikan, telah diambil keterangan dari semua pihak, baik pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait lainnya.

Baca Juga :  Jalasenastri 5 Tanjunpinang lanudal Bagi-bagi Sembako

”Bahkan Sentra Gakkumdu telah menjumpai dan meminta keterangan ahli dari Prof Dr Topo Santoso, SH, MH sebagai Ahli pidana Pemilu Guru Besar UI,” kata Maryamah kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (17/3).

Kata Maryamah, dari keterangan yang didapatkan, setelah dilakukan kajian, unsur pelanggaran larangan kampanye pada Pasal 521 junto 280 ayat (1) huruf g tidak terpenuhi unsur merusak dan menghilangkan APK.

Secara administrasi telah diumumkan hasil penyelidikan dan pembahasan kedua tersebut di papan pengumuman kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang berada di Komplek Bintancentre (Bincen).

Baca Juga :  Atlet Hapkido Kepri Berjaya di Kejurnas

Kasat Reskrim, Afendri Alie Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian, meskipun tidak terbukti, Sentra Gakkumdu mengimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas, kesejukan, keamanan dan kedamaian pemilu, dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Dalam kesempatan ini, Muhamad Zaini, pengarah Sentra Gakkumdu menegaskan, bahwa terhadap siapa pun pihak yang terbukti merusak dan menghilangkan APK, akan mendapat sanksi yang tegas dan berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

”Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat 1 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta, juncto Pasal 280 huruf g yang berbunyi,

Baca Juga :  Percantik Penyengat, Pedagang di Depan Balai Adat Dipindahkan

”Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu”. ”Mari kita wujudkan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, bermartabat, aman dan damai,” himbaunya. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here