Seragam SD dan SMP Rp7 M

0
276
PELAJAR SD membeli jajanan setelah pulang dari sekolah sambil menunggu jemputan orang tuanya. f-andri/tanjungpinang pos

Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul akan menepati janji kampanyenya untuk menggratisan biaya seragam sekolah dari SD dan SMP di ajaran 2019-2020.

TANJUNGPINANG – Anggarannya, Rp7 miliar sudah masuk di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penandatanganan Nota kesepakatan bersama pimpinan DPRD dan Walikota terhadap KUA & PPAS APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 berlangsung di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (12/11). Dihadiri Walikota Tanjungpinang H Syahrul dan wakilnya, Hj Rahma. Juga dihadiri unsur pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang. Wakil Walikota Tanjungpinang Hj Rahma mengatakan, anggaran untuk seragam sekolah gratis wajib kita anggarkan, ini sesuai komitmen kami bersama Pak Syahrul.

Petrus Sitohang, anggota DRPD Kota Tanjungpinang saat membacakan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2019, menjelaskan diproyeksikan KUA PPAS APBD 2019 sebesar Rp965.385.252.441. Naik dari tahun ini senilai Rp817 miliar. Atau surplus Rp148 miliar.

Rinciannya, dari anggaran tersebut, proyeksi anggaran belanja tidak langsung Rp394.059.921.280 dan belanja langsung senilai Rp581.475.331.161.

Besaran anggaran tersebut berdasar rangkuman atas pembahasan yang intensif secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak rancangan KUA disampaikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada DPRD beberapa waktu lalu.

Ia meminta pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang sangat berdampak langsung kepada masyarakat luas serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari pemerintah kota.

Selain itu, sambung dia proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian.

Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2019 masih sangat memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan.

Dituturkannya, penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang Pajak Rokok, kenaikan Tarif Dasar Listrik dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional serta pelaksanaan BPJS.

Dituturkannya, sehubungan dengan agenda politik nasional dan daerah tahun 2018 hingga 2019 maka diprediksi bahwa perekonomian nasional maupun daerah tetap mengalami tekanan kecenderungan bertahan atau stagnan pada level ekonomi makro yang cukup stabil, bahkan cenderung untuk menanjak.

Tekanan juga berasal dari kebijakan bank sentral untuk menaikkan Bank Indonesia rate serta nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dituturkannya, pokok-pokok pikiran dan petimbangan DPRD dalam pembahasan KUA & PPAS 2019.

Kata dia, dengan mengacu kepada rencana kerja pembangunan daerah, pada kesempatan yang baik ini, pokok-pokok Pikiran DPRD yang perlu kami sampaikan dan juga harus mendapat perhatian eksekutif, karena hal ini tidak terlepas dari visi & misi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah dicanangkan harus berjalan sesuai kemampuan anggaran. (DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here