Seragam Sekolah Gratis Perlu Payung Hukum Jelas

0
306
Masyarakat saat membeli seragam sekolah untuk anaknya tahun ajaran 2017-2018 lalu. f-dok/tanjungpinang pos

Dewan Harus Cermat Meloloskan Anggaran

TANJUNGPINANG – Pemko dan DPRD Tanjungpinang sedang membahas anggaran APBD 2019. Rencananya akan disahkan dalam waktu dekat ini. Salah satu program atau janji politik H Syahrul-Rahma, saat kampanye kemarin, yakni mengratiskan perlengkapan sekolah bagi siswa baru, baik tingkat SD sederajat dan SMP sederajat, untuk siswa negeri dan swasta.

Rencana di anggarkan di APBD 2019 senilai Rp7,9 miliar. Akademisi dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Suyito memberikan apresiasi kepada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syahrul dan Rahma yang bakal merealiasi seragam sekolah gratis kepada peserta didik di Tanjungpinang tahun depan.

Seragam sekolah gratis yang bakal diterima peserta didik SD dan SMP, salah satu menempati janji kampanyenya di Pemilihan Walikota (Pilwako) Tanjungpinang. Cuman, kata Suyito dalam program-program di visi misi yang dimiliki Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syahrul dan Rahma harus lebih hati-hati, jika ingin di follow up atau dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Karena menurutnya, struktur atau postur APBD harus memenuhi kaedah atau prinsip hukum dalam perencanaan anggaran. Artinya, program yang sudah tertuang di visi misi bisa dianggarkan. Baik itu di APBD maupun APBD Perubahan Kota Tanjungpinang. ”Dewan harus cermat melihat aspek hukum dalam meloloskan anggaran tersebut,” kata Suyito.

Karena lanjut dia, seragam gratis buat peserta didik SD dan SMP harus ada dasar hukum yang jelas. Apakah seragam sekolah gratis bisa diperbolehkan dan dimiliki oleh masyarakat yang memiliki penghasilan mapan secara ekonomi.

”Kalau bagi anak dari keluarga yang tidak mampu, saya yakin tidak masalah,” terang dia.

Ia katakan, kondisi di Kota Tanjungpinang tidak bisa disamakan dengan daerah Kabupaten Bintan yang sudah menganggarkan untuk seragam sekolah gratis tersebut. Karena mengingat daerah lain bisa menganggarkan dengan pertimbangan beberapa aspek.

Mungkin bisa jadi dilihat dari aspek, daerah Kabupaten Bintan sebagai daerah perbatasan. Kemudian, Kabupaten Bintan sebagai daerah pesisir, atau masih termasuk daerah tertinggal. Jadi, ia minta dewan untuk jelih terhadap anggaran yang akan dialokasikan untuk seragam sekolah gratis di Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, jangan sampai ada pemborosan anggaran, yang dikarenakan tidak tepat sasaran serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas. ”Kita lihat di daerah Kota Mojokerto yang sudah melakukan pengadaan seragam sekolah gratis, tapi pemerintahnya tidak punya juknis,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here