Serapan APBN di Kepri Rendah

0
660
PARA narasumber saat membahas APBN di Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (10/4).f-martunas/tanjungpinang pos

Tiga Bulan, Belanja Hanya Rp 11 Persen

Serapan APBN di Kepri rendah di Triwulan I tahun 2018 (Januari-Maret). Serapan anggaran baru 11,48 persen atau sekitar Rp 789,53 miliar dari total Rp 6,68 triliun pagu anggaran APBN di Kepri tahun 2018 ini.

TANJUNGPINANG – KEPALA Kanwil Ditjend Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, serapan APBN di Kepri tergolong rendah dibandingkan target nasional.

”Target nasional, serapan APBN 15 persen di Triwulan I tahun 2018. Sementara serapan anggaran di Kepri hanya 11 persen lebih,” ujar Heru kepada wartawan usai acara Sosialisasi TataCara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (10/4).

Bahkan, serapan APBN di Kepri lebih rendah dari serapan rata-rata nasional yang mencapai 14 persen. Satuan kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) di Kepri pun harus bekerja lebih keras di Triwulan II ini. ”Karena target nasional di Triwulan II adalah 35 persen. Lebih besar lagi. Makanya, untuk mengevaluasi itu, kita adakan acara ini,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan para satker, rendahnya serapan anggaran Triwulan I ini karena beberapa hal, seperti lambatnya penetapan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Bendahara, dan Wakil Bendahara. Kemudian, karena adanya kebijakan dari pusat sehingga mengganggu proses lelang. Persoalan lainnya karena adanya kebijakan soal penghematan anggaran.

Kebijakan ini membuat satker berpikir dua kali untuk meleleng kegiatannya karena khawatir anggarannya tidak mencukupi akibat penghematan itu. ”Ada juga persoalan situasional seperti alam. Misalnya, akibat ombak besar sehingga memperlambat masuknya peralatan kerja proyek dan material bangunan. Ini terutama di daerah yang jauh seperti Natuna, Anambas dan Tambelan,” bebernya lagi.

Baca Juga :  Pelindo Sediakan 815 Tiket Mudik Gratis

Meski demikian, berbagai solusi telah dibahas agar serapan anggaran bisa bergerak tinggi di Triwulan II nanti. Dan Kanwil Ditjend Perbendaharan Kepri juga memberi apresiasi bagi satker yang serapannya tinggi.

Dijelaskannya, pagu APBN sebesar Rp 6,88 triliun dialokasikan untuk 46 K/L di Kepri. Kalau dibandingkan dalam periode yang sama pada tahun 2017, serapannya sebesar 10,81 persen. Artinya, capaian penyerapan APBN di Kepri masih lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Salah satu indikator kualitas pelaksanaan anggaran adalah tingkat penyerapan anggaran. Walaupun tidak mutlak, tingkat penyerapan anggaran dapat menunjukan sejauh mana kegiatan sesuai dengan bidang tugas kementerian negara/lembaga sudah dilaksanakan.

Belanja Modal Rendah
Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran hingga akhir Triwulan I Tahun 2018 paling tinggi pada Belanja Pegawai (19,55%), disusul dengan Belanja Barang (12,27%), Belanja Modal (5,39%), dan Belanja Lain-lain (2,69%).

Sedangkan ditinjau dari segi kewenangannya, realisasi paling tinggi ada pada Satuan Kerja (Satker) Kantor Daerah (15,44%), disusul dengan Satker Dekonsentrasi (11,38%) dan Satker Kantor Pusat (6,65%).

Mencermati hal ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri berupaya melakukan evaluasi dan mensinergikan langkah guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja satker di Kepri tahun 2018.

Pada awal tahun, Kanwil DJPb Provinsi Kepri telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran 2017 berupa Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) 2017, dan Spending Review (SR) DIPA 2018. RPA Tahun 2017 ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran, menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari sisi teknis/operasional, dan menghasilkan rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif.

Baca Juga :  Nurdin Pimpin Doa Syukuran

Adapun SR tahun 2018 dilakukan untuk menelaah Rencana Kerja dan Anggaran Satker dan mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang masih dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan penganggaran.

Langkah ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBN dari segi value for money, menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis atas penggunaan belanja pemerintah.

Sebagai media untuk menyampaikan hasil analisis di atas, Kanwil DJPb Kepulauan Riau menyelenggarakan Rakorda Pelaksanaan Anggaran di Hotel CK Tanjungpinang kemarin. Narasumber pertama yaitu Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri yang menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran 2017 melalui ekspos RPA 2017 dan SR 2018. Narasumber kedua yaitu Junaedi, Kepala Subdit Pelaksanaan Anggaran II, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan yang memberikan materi isu-isu dan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2018.

Dan Pembicara ketiga adalah Budi Utomo, Kepala Bidang PPA I, Kanwil DJPb Prov Kepri yang menyampaikan sosialisasi PMK Nomor 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Diharapkan, rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN 2018 di wilayah Provinsi Kepri. Dalam Review Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, disajikan informasi bahwa penyerapan anggaran tahun 2017 di Provinsi Kepri tercatat sebesar 90 persen.

Baca Juga :  Tanjungpinang Pos Raih Sertifikat Verifikasi Dewan Pers

Tingkat penyerapan tersebut berada di bawah rata-rata penyerapan di Pulau Sumatera sebesar 92,29 persen dan rata-rata penyerapan nasional sebesar 92,08 persen.

Penyesuaian kebijakan fiskal melalui APBN-P dan kebijakan pengendalian belanja pemerintah yang dilaksanakan di tahun 2017 turut mempengaruhi pelaksanaan APBN di Kepri.

Selanjutnya dalam analisis didapati permasalahan utama yang paling urgent untuk mendapatkan tindak lanjut, yaitu kurang efisiennya perencanaan anggaran, serta kurangnya koordinasi satker baik internal maupun eksternal yang berdampak pada kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan dan penyampaian data kontrak ke KPPN.

Dalam Spending Review Tahun 2018, evaluasi difokuskan untuk mengetahui potensi-potensi penghematan yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian di tahun 2017, sehingga satker direkomendasikan untuk merealokasi dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Para Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemimpin satker pun diimbau untuk terus melaksanakan anggarannya secara efisien, dan tidak menumpuk pelaksanaan belanja operasional pada akhir tahun anggaran.

Belanja pemerintah akan berpengaruh optimal terhadap perekonomian jika direalisasikan tepat waktu. Isu dan kebijakan strategis pelaksanaan anggaran 2018 adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi sesuai dengan tujuan bernegara yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang tercermin dari output dan outcome yang dihasilkan. Dalam satu tahun fiskal, APBN yang ditetapkan harus memenuhi fungsi operasionalisasi pemerintahan.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here