Serba Sulit, Serba Mahal

0
77
Kepala Dinas Perikanan bersama Camat Palmatak dan Humas Pemkab Anambas naik kapal untuk melayani masyarakat di pulau-pulau, belum lama ini. f-indra/tanjungpinang pos

Masukan untuk Pansus RUU Daerah Kepulauan

Serba sulit, serba mahal. Itulah yang dialami masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan seperti Kepri yang terdiri dari 98 persen laut, 2 persen darat.

TANJUNGPINANG – SERBA sulit terutama untuk transportasi. Mahalnya ongkos transportasi laut membatasi mobilisasi masyarakat. Demikian juga dengan biaya hidup yang serba mahal.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, keluhan-keluhan ini sudah disampaikan kepada ketua dan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI yang berkunjung ke Kepri, Kamis (29/11).

”Mereka minta apa-apa kesulitan masyarakat dan pemerintah di daerah kepulauan ini. Dan sudah kita sampaikan, serba sulit, serba mahal, serba terbatas,” ujar Nurdin kepada Tanjungpinang Pos di Hotel CK Tanjungpinang, Jumat (30/11).

Serba mahal, kata Nurdin, dikarenakan barang-barang kebutuhan yang masuk ke Kepri didatangkan dari daerah lain. Ongkosnya cukup besar. Kemudian, harus didistribusikan lagi ke daerah. Ongkos lagi. Sehingga, harga barang serba mahal.

Ia mengatakan, perjalanan di daerah daratan biaya atau ongkosnya jauh lebih murah dibandingkan menempuh lautan. Kehidupan yang serba mahal ini dirasakan warga kepulauan puluhan tahun.

Untuk membangun infrastruktur, jelasnya lagi, anggarannya serba besar. Membangun jalan dengan anggaran ratusan miliar, sudah puluhan kilometer jika dilakukan di darat.

Untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan atau membeli kapal, ratusan miliar belum nampak hasilnya. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga daerah kepulauan semakin jauh tertinggal dibandingkan daerah kontinental (daratan).

Kesulitan yang dialami warga kepulauan ini menjadi masukan bagi Pansus saat pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan nanti. ”Mereka sudah menerima masukan maupun kesulitan-kesulitan warga Kepri dan tujuh provinsi kepulauan lainnya,” tambah Nurdin.

Saat ditanya apakah sudah ada angka pasti berapa alokasi untuk daerah kepulauan nanti apabila RUU ini disahkan menjadi UU, Nurdin mengatakan, tambahan anggaran pasti ada.

Namun dia tidak bisa menyebutkan ada angka pastinya. ”Mungkin DAU (Dana Alkasi Umum) yang ditambah nanti. Atau dana tansfer pusat lainnya,” ungkapnya.

Ditanya kemudian, bukankah DAU untuk belanja pegawai? Nurdin mengatakan, DAU bukan hanya untuk gaji pegawai semata. Bisa juga digunakan untuk yang lain.

Pansus telah berjanji, RUU ini akan disahkan di akhir jabatan mereka yakni tahun 2019 nanti. Namun sebelumnya, RUU ini dijanjikan akan disahkan akhir tahun 2018 ini.

Anggota DPD-RI Dapil Kepri, Haripinto saat ditanya soal angka ‘kaveling’ APBN untuk daerah kepulauan apabila RUU ini disahkan, ia menyarankan, sebaiknya berjuang dulu agar bisa disahkan.

Memang, kata dia, RUU ini merupakan inisiatif DPD-RI yang kemudian diserahkan ke DPR RI agar dibahas dan disahkan bersama pemerintah pusat. DPD juga terus mendukung dan mendorong agar RUU ini segera disahkan. Informasi yang diperoleh Tanjungpinang Pos, anggaran yang diminta untuk daerah kepulauan dari APBN adalah 5 persen. Lalu, benarkah angka ini sesuai usulan DPD? Haripinto mengatakan, seingat dia memang begitu.

Namun, saat pembahasan pemerintah pusat dengan DPR nanti, angka ini bisa berubah. Namun, apabila angka ini masuk di salah satu pasal UU tersebut dan disahkan, maka sudah ada anggaran yang pasti setiap tahun untuk daerah kepulauan.

Namun perlu diketahui, di zaman almarhum HM Sani menjadi Gubernur Kepri, RUU ini sudah pernah dibahas namun tidak disahkan.

Kemudian, RUU ini muncul kembali menjadi usulan inisiatif DPD. Yang dikhawatirkan adalah, setelah tahun politik berlalu, usulan ini akan hilang lagi.

Informasi sebelumnya, pemerintah pusat dan provinsi daratan tidak setuju dengan RUU tersebut.

Karena jika RUU ini disahkan menjadi UU, maka akan ada pengkavelingan anggaran di APBN seperti Daerah Khusus Aceh, Daerah Khusus Jakarta, Daerah Khusus Irian Jaya dan Daerah Khusus Yogyakarta termasuk 20 persen APBN untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Pemerintah pusat seolah-olah menghindari pengkavelingan anggaran untuk 8 provinsi kepulauan di Indonesia. Tinggal janji Pansus DPR yang ditunggu masyarakat.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here