Setelah Perpu Diktator Lahirlah UU Inkonstitusional

0
527
Rindi Afriadi

Oleh: Rindi Afriadi
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Pada Jumat dini hari (21 Juli 2017) rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia mencapai kata sepakat dengan dibuktikan pimpinan sidang mengetok palu tanda telah disetujinya rancangan Undang-undang Penyelengaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-undang. Salah satu narasi dari Rancangan Undang-undang penyelengaraan pemilu ini adalah ambang batas partai Mengajuakan calon presiden atau Presidential Treshold 20 % harus mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional pemilu legislatif pada tahun 2014 yang lalu. Kita ketahui bersama bahwasannya, pada Jumat dini hari itu dengan total 539 orang anggota DPRD RI yang mengikuti Rapat paripurna rancangan undang-undang Pemilu, diketahui awalnya terdapat 5 opsi. Kemudian dari hasil lobi-lobi alot yang dilakukan, hanya menyisakan dua opsi saja.

Opsi A dengan pendukung 322 orang Dewan Perwakilan Rakyat–Republik Indonesia adalah ambang batas presiden atau Presidential Treshold 20/25 persen, ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi atau dapil magnitude :3-10, Konversi suara saint lague murni. Opsi B dengan pendukung 217 orang Dewan Perwakilan Rakyat–Republik Indonesia adalah ambang batas presiden atau Presidential Treshold nol persen, ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi atau dapil magnitude: 3-10,Konversi kouta hare. Dan belum sempat palu diketok, empat fraksi (PKS, PAN, Demokrat, Gerindra) memilih walk out dan mereka mengatakan tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat–Republik Indonesia yang membahas rancangan undang-undang pemilu. Rapat paripurna yang dimulai dari pukul 10:00 WIB mengalami dua kali skors. Sidang dipimpin oleh Fadli Zon fraksi Partai Gerindra setelah empat fraksi memutuskan untuk walk out Fadli Zon pun ikut keluar. Dan saat keluar sekertaris fraksi PAN mengatakan pihaknya tidak bertanggungjawab dan tidak ikut pengambilan keputusan. Selanjutnya sidang dipimpin oleh ketua DPR-RI tersangka mega korupsi e-KTP Setya Novanto. Ketok palu dilakukan dengan menyatakan Opsi A, secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju? Setelah itu seluruh anggota DPR RI yang tersisa setelah empat Fraksi keluar mengatakan setuju. Lalu ketua DPR RI Setya Novanto mengetuk palu tanda rancangan undang-undang penyelengaraan pemilu disetuji.

Maka dengan demikian, opsi usulan pemerintah menang telak di sidang paripurna DPR RI tentang rancangan undang-undang pemilu, belum lama kerusuhan dan keresahan yang berkepanjangan terjadi akibat keluarnya PERPPU Nomor 2 tahun 2017 yang dipandang masyoritas umat sebagai PERPPU yang diktator lahir lagi undang-undang yang inkonstitusional yang telah memenangkan opsi usulan pemerintah yang sejauh ini dipandang diktator oleh publik. Bahkan, yang lebih mengegerkan palu diketok oleh tersangka mega korupsi e-KTP. Arah negara semakin tidak jelas dan perpolitikan semakin tidak menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Bahkan, terkesan melanggar nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Kuputusan ini sangat jelas melangar konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 bahwa hak setiap parpol peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusukan oleh partai politik atau gabugan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebaiknya, kita kembali memperhatikan kata sebelum yang terdapat dalam Pasal 6A ayat 2UUD 1945. Saya berharap seluruh masyarakat mendukung sebagian elit politik untuk melakukan uji materi undang-undang pemilu yang baru saja disahkan dengan hasil opsi usulan pemerintah menang dan palu yang diketok oleh tersangka mega korupsi e-KTP.

Maka, jika ini tidak dilakukan, uji materi angka threshold tahun pemilu tahun 2014 lalu akan menjadi tiket PDIP dan Golkar yang kita tidak atau kemungkinan-kemungkinannya akan runtuh pada pemilihan legislatif tahun 2019 Karena pemilih pada pilpres 2014 sebanyak 160 juta orang, bila dihitung dengan data pertumbuhan penduduk sebesar 1,7% maka pemilih pada pilpres 2019 akan bejumlah 174 juta lebih atau bahkan ada tambahan pemilih baru sebanyak 14 juta orang. Jadi, sangat mustahil bila perolehan suara pemilu 2014 akan tetap sama dengan hasil 5 tahun kemudian yaitu 2019 mendatang. Maka PDIP dan Golkar akan tetap memiliki priviledge besar untuk mengusung calon presiden pada pilpres selanjutnya berkat UU Pemilu ini.

Diskusi hangat para politisi dan kalangan mahasiswa di kedai kopi bahkan sosial media berargumen dan menggangap opsi yang menang berdasarkan usulan pemerintah terkesan seperti pesanan yang dipesan oleh pemerintah kepada anggota parlemen dan yang salah satunya terkait dengan Presidential Treshold 20 persen sebagai sebuah perencanaan untuk mempermudah menggolkan calon tunggal Jokowi. Setelah pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang diktator pemerintah kembali mencoba ingin mengambil keuntungan dengan mengusulkan opsi di dalam rancangan undang-undang dan berhasil dimemenangkan saat sidang paripurna semalam dengan palu yang diketok oleh tersangka mega korupsi e-KTP dan undang-undang ini sangat jelas melanggar konstitusi. Pemerintah sepertinya ingin menang sendiri dan hasil dari drama palu sakral yang diketok oleh tersangka mega korupsi e-KTP sangat meguntungkan jokowi dan PDIP. Sebab pasangan calon Grindra dan Demokrat nyaris mustahil dibanding kombinasi PDIP dan Demokrat di Pilpres 2019. Jadi tidak mustahil bila ada sekanario calon tunggal PDIP (jokowi) di pilpres selanjutnya yang akan diselengarakan pada tahun 2019. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here