Setop Golput untuk Tanjungpinang yang Lebih Baik

0
671
Nico Saputra

Oleh : Nico Saputra
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Tahun ini Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun ini. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada di 2018. Salah satunya adalah kota Tanjungpinang. Pesta demokrasi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023 ini akan menentukan nasib kota Tanjungpinang untuk lima tahun ke depan.

Partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan untuk hal ini. Permasalahannya adalah masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat yang direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu maupun pilkada. Berdasarkan data Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang Tahun 2012, jumlah golput sebanyak 66.436 dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap) berjumlah 153.481. Dengan kata lain, sebanyak 43,2% masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka golput di Tanjungpinang.

Golput adalah sikap tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput muncul di Indonesia sejak pemilu 1971 atas gagasan Arief Budiman dan rekan-rekannya yang saat itu memboikot pemilu karena kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak demokratis dengan membatasi jumlah partai politik. Sebagai bentuk kekecewaannya, Arief Budiman dan rekan-rekannya saat itu menyatakan untuk tidak memilih. Disebut golongan putih karena mereka pada umumnya tetap melakukan pencoblosan, hanya saja yang dicoblos adalah bagian kertas berwarna putih sehingga suaranya tetap tidak sah.

Baca Juga :  Mulailah Jaga Lingkungan dari Rumah Sendiri

Pada umumnya masyarakat memilih golput dikarenakan kurangnya sosialisasi pemilu hingga calon – calon yang ada dianggap tidak punya visi misi yang jelas untuk menjadi seorang pemimpin, ketidakpercayaan masyakat terhadap kinerja orang-orang yang selama ini menjadi pilihannya. Mereka yang golput sebagian besar menganggap hampir semua elit politik tidak 66663bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya elit politik yang terjerat hukum akibat kasus korupsi. Golput juga mencakup orang-orang yang tidak memilih dengan berbagai alasan lain, misalnya tidak tercantum di daftar pemilih tetap, perantau yang tekendala administrasi, kurangnya kesadaran politik, dan serta kesibukan pribadi yang membuatnya tidak sempat untuk datang ke TPS.

Memang di era demokrasi sekarang ini, semua orang diberi kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk memilih dalam pemilu tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk memilih untuk tidak memilih (golput). Namun, apakah golput merupakan pilihan terbaik? Sikap golput justru menunjukkan ketidakpedulian seseorang terhadap kondisi bangsa dan tidak menghargai perjuangan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga :  Pemimpin dan Kepemimpinan Paripurna

Hal ini dikarenakan dulu masyarakat memprotes ketika hak untuk berpendapat sangat dibatasi oleh pemerintah dengan alasan tidak demokratis dan menuntut bisa menyalurkan hak suaranya sebagai warga negara.

Ada beberapa hal penting kenapa harus menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Pertama, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap APBD. Padahal, dalam momentum pilkada, tidak sedikit dana yang dikeluarkan. Pilkada bisa terlaksana akibat uang rakyat yang diambil dari APBD untuk pengadaan kotak suara, kartu pemilih, pembayaran petugas KPPS, Bawaslu, dll. Oleh karena itu, dana yang sudah banyak dikeluarkan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh setiap warga negara dengan cara berpartisipasi dalam pemilu. Kedua, golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput. Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendakinya.

Baca Juga :  Berbalas Budilah Terhadap Lingkunganmu

Hal yang perlu dilakukan untuk mencegah golput yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan partai harus meningkatkan sosialisasi serta kepercayaan publik. Semua elemen masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berupa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilu ke tengah-tengah masyarakat. Khususnya bagi pemilih pemula agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai opini publik yang kurang mengarahkannya untuk menjadi pemilih yang baik dan dapat berujung menjadi golput.

Masa depan kota Tanjungpinang sangat tergantung kepada Walikota dan Wakil Walikota, dan Walikota terpilih sangat tergantung kepada rakyat sebagai individu yang akan menentukan siapa yang akan memimpin ke depan. Oleh karena itu jika rakyat Tanjungpinang ingin memperoleh Walikota yang terbaik, maka rakyat harus menggunakan hak pilihnya karena satu suara rakyat akan menentukan masa depan Tanjungpinang. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here