Siapa Memaksakan Kehendak Posisi Wagub Kepri?

0
907
Cak Ta-in Komasi,SS

Oleh: Cak Ta-in Komasi,SS
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86

Paripurna DPRD Provinsi Kepri untuk pengisian kursi Wakil Gubernur Kepri sudah diketok, Kamis, 7 Desember 2017. Terpilih secara aklamasi Isdianto, S.Sos.Msi karena calon dianggap gagal kualifikasi administratif tim pansus DPRD Kepri tentang pemilihan itu.

Beberapa hal yang menarik dikupas. Tuduhan beberapa pihak DPRD Kepri memaksakan kehendak dengan menabrak aturan hukum. Ayo coba nanti kita telaah lebih dalam. Ada pemandangan menarik pada saat paripurna tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak hadir.

Padahal dia yang akan menggunakan jasa ataupun kerja sama dengan wakil gubernur tersebut. Ada apa ya? Selesai paripurna, salah satu partai pendukung menyatakan akan menggugat praperadilan. Loh, kok praperadilan ya bahasa di media. Kok macam kasus pidana penangkapan, penggeledahan, atau penetapan tersangka. Bukannya kalau soal kebijakan dan administratif itu mestinya PTUN?

Gak paham atau gagal paham ya? Oke, abaikan itu. DPRD Kepri memaksakan kehendak. Benarkah? Siapa sesungguhnya yang memaksakan kehendak dan punya kehendak atas situasi ini? Sayangnya DPRD tidak menjelaskan apapun ke publik terkait situasi tersebut. Bukankah DPRD itu representatif rakyat sebagai wakil di legislatif.

Bukankah DPRD hanya menindaklanjuti surat Gubernur Kepri yang sudah mengajukan nama beberapa kali. Justru menimbulkan pertanyaan, apakah situasi kericuhan politik ini bukan sengaja diciptakan gubernur dengan melakukan peta konflik. Mengapa gubernur tidak bisa menyatukan partai pendukung. Bukannya pengajuan itu hak gubernur? Partai pengusung hanya merekomendasi atau mendung doang? Menyatukan kepentingan supaya tidak ada keributan politik dan kepentingan?

Menurut saya, semua ini terjadi karena kehendak gubernur. Kalau gubernur menghendaki semua ini selesai pasti selesai, tapi kalau dikehendaki ramai ya ramai. Gubernur mungkin menginginkan situasi seperti ini. Pengajuan nama-nama wakil gubenur dibuat tarik ulur sebelumnya, padahal orangnya itu-itu juga. Partai pengusung dibuat terpecah supaya nama-nama yang masuk ke dewan menjadi tidak legilimet.

Pembuktiannya sekarang kalau semua itu kehendak gubernur? Sewaktu gubernur menginginkan Arif Fadilah menjadi sekdaprov. di antara Syamsul Bahrum dan Naharuddin. Prosesnya terjadi hanya sekitar 30 hari.

Secara kualifikasi akademis Syamsul Bahrum tentu di atas keduanya, namun secara historis dan pengalaman, Naharuddin lebih komplek dan senior, bahkan Arif Fadilah itu mantan anak buahnya. Tapi karena gubernur berkehendak maka Arif Fadilah yang menjadi sekdaprov.

Lanjut pada pengangkatan dan pelantikan kepala OPD (SKPD), pelantikan tanpa diberikan SK – cuma dibacakan; tanpa menggunakan baju jas sebagaimana layaknya, tanpa didampingi istri/suami. Menjadi temuan ASN dan memberikan teguran keras. Diperintahkan untuk membatalkan dan mengembalikan pada posisi semua.

Terjadi interpelasi di DPRD Provinsi Kepri. Rekomendasi dan peringatan ASN diabaikan, begitu juga dengan hasil interpelasi. Lalu, apakah masalah berlarut-larut. Tidak, masalah selesai. Kenapa? karena ada kehendak gubernur di situ.

Pengangkatan dan pelantikan perangkat OPD jilid II, dipikir sudah memenuhi segala ketentuan dan aturan karena pengalaman yang pertama. Nyatanya lebih parah tabrak sana, tabrak sini. Terjadi Karimunisasi dalam perangkat OPD tersebut. Ribut-ribut sebentar saja. Masalah tidak berlarut-larut. Selesai dengan damai. Mengapa? Karena ada kehendak gubernur di sana.

Pada pengangkatan dan penunjukan M. Hasbih sebagai Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 2 kali tanpa melalui proses open bidding dan assessment meski tak terlalu perlu karena sekedar pelaksana harian.

Cuma Hasbih akhirnya rangkap jabatan, apa efektif? Harusnya open bidding dan assessment mutlak untuk pengangkatan pejabat OPD – apakah tidak menabrak aturan? Apakah kemudian menimbulkan masalah yang berlarut? Tidak. Masalah selesai dengan cepat. Itu juga terjadi karena ada kehendak gubernur. Provinsi Kepri mendapatkan penghargaan WTP dalam pengelolaan keuangan, apakah memang sudah demikian bagus atau terjadi karena ada kehendak gubernur?

Lalu, mengapa pengisian jabatan posisi wakil gubernur berlarut-larut. Ya, mungkin karena itulah kehendak gubenur. Dia mungkin mau memimpin Kepri sampai akhir masa jabatannya.

Maka proses dan penentukan calon-calon pun dibuat sedemikian rumit dan ribut-ribut. Makin lama keributan terjadi makin bagus buat posisi untuk sendirian memimpin Kepri. Padahal kalau gubernur berkehendak, posisi wakil gubernur itu sudah dapat terisi paling lama 2 bulan setelah dirinya naik menjadi gubernur.

Pertanyaannya sekarang. Mengapa pengisian posisi gubernur yang berasal dari wakil gubernur begitu mudah. Sangat mudah. Tapi mengapa untuk mengisi posisi wakil gubernur yang telah menjadi gubernur dengan mudah tidak berlangsung dengan mudah juga? Semua karena aturan. Juga kehendak sang gubernur.

Pemilihan posisi wakil gubernur oleh DPRD Kepri secara aklamasi itu ke depan bukan tidak mungkin dapat menjadi juruprudensi untuk pengisian posisi wakil gubernur, wakil bupati/walikota bahkan wakil presiden dipermudah ke depannya.

Apa yang dilakukan DPRD Provinsi Kepri adalah terobosan hukum yang sebelumnya justru terkekang dan dibatasi oleh aturan yang demikian ketat.

Justru yang menyisahkan pertanyaan adalah mengapa gubernur tidak hadir pada paripurna tersebut padahal dia yang akan menggunakan kerja sama dalam pemerintahan? Kalau gubernur tidak berkenan dengan Isdianto, mengapa diajukan nama tersebut ke dewan sebelumnya bersama nama-nama yang lain.

Mengapa gubernur memilih kegiatan lain yang tidak terlalu penting. Bahkan saking ingin menjegal Isdianto, dipolitisasi melalui pihak ketiga yang mengungkap kasus dugaan korupsi hanya di media.

Termasuk mengapa anggota dewan partai pendukung gubernur ada yang tidak hadir pada sidang paripurna kemudian partainya menyatakan akan melakukan gugatan hukum terkait putusan paripurna dewan.

Perlu diketahui dalam sidang paripurna tersebut hadir anggota dewan dari PAN, Demokrat dan Gerindra. Hanya PKB dan PPP yang tidak hadir. Sedangkan Hanura bukan partai pendukung meskipun tidak hadir.

Gugatan hukum jika dilakukan partai terhadap konten hasil paripurna, apakah memenuhi unsur legal standing. Karena partai bukan bagian dalam berkepentingan dalam lembaga dewan, kecuali fraksi di dewan yang melakukan.

Namun ketidakhadiran dalam paripurna dalam mementahkan posisi legal standing. Sementara partai ketika mau menggugat maka sebagai tergugatnya mestinya gubernur bukan DPRD karena hubungan dalam posisi wakil gubernur adalah rekomendasi atau persetujuan kepada gubernur nama-nama calon wakil gubernur yang diajukan ke dewan sebelumnya.

Jadi rencana gugatan hukum sesungguhnya hanya strategi untuk mengulur waktu agar posisi wakil gubernur tidak segera terisi. Pihak ketiga yang meributkan dan mau melakukan gugatan bukanlah pihak yang secara langsung dirugikan.

Justru posisinya sangat diuntungkan dengan terisinya jabatan kursi wakil gubernur. Apa ruginya kalau Isdianto yang menjadi wakil gubernur, atau nama yang lain sekalipun. Sebab secara subtansi yang paling berkepentingan adalah gubernur itu sendiri. Gubernur mungkin ingin tetap single otority dan single kekuasaan tanpa direcokin wakil gubenur yang secara posisi tentu ada bargaining politik tertentu. Kalau gubernur benar menghendaki posisi jabatan wakil gubernur terisi dengan cepat maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.

Gubernur sendiri sudah membuktikan dalam beberapa kesempatan dan kasus yang dihadapi sebelumnya. Semua dapat diselesaikan tanpa perlu waktu berlarut-larut. Jadi apa yang terjadi saat ini, sesungguhnya bukankah memang kehendak gubernur. Jadi siapa sesungguhnya yang memaksakan kehendak? Kehendak dewan atau kehendak gubernur? ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here