Singapura Ingin Sewa Kepri 100 Tahun

0
1848
RESOR: Pulau Manis atau Funtasy Island, salah satu pulau di Batam yang disewakan ke pihak asing dan dibangun resor berkelas dunia. f-net

Kelola Pulau Boleh, Hak Milik Jangan

Dengan posisi geografis menggiurkan, terdiri dari 2.408 pulau besar dan kecil, Kepri dilirik banyak negara asing. Sejumlah negara berebut ingin menyewa pulau di sini. 

Tanjungpinang – Mantan Presiden RI, BJ Habibie, membuat pengakuan cukup mengejutkan. Kepada wartawan, Selasa (14/2), bekas Ketua Otorita Batam itu mengatakan, saat ia masih menjabat kepala negara, banyak negara yang mencoba melobi dirinya untuk bisa masuk ke Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cukup melimpah.

Salah satu negara yang ingin masuk ke Indonesia adalah Singapura. Ketika ia menjadi presiden, kata Habibie, Singapura yang kala itu di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew, menginginkan Kepri untuk disewa.

”Saat itu mereka mengirim utusannya untuk bertemu saya. Mereka ingin layaknya Hong Kong, jadi mereka mau sewa Kepulauan Riau. Mau sewa 100 tahun,” kata BJ Habibie kepada wartawan di Jakarta.

Singapura menawarkan sewa tersebut dibayar dengan pengurangan utang per tahun Indonesia ke Singapura. Namun dengan tegas, Habibie menolak hal itu.

”Saya katakan langsung, tidak ada sejengkal daratan Indonesia ini saya serahkan ke negara lain,” tegasnya.

Habibie melanjutkan, selama ia menjadi presiden, ada dua guru yang dianggap telah menitipkan amanah padanya. Hal itu menjadi janji yang harus tetap dijaga Habibie.
Dua guru itu adalah Soekarno sebagai Presiden ke-1 RI dan Soeharto sebagai Presiden ke-2 RI.

”Mereka meminta untuk jaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Itu janji saya kepada beliau, saya harus tepati,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 11 Januari 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mempersilakan jika ada pihak asing atau orang-orang kaya menguasai pulau terkecil dan terluar di Indonesia, tapi bukan memiliki. Dalam penguasaannya, pemerintah hanya membatasi 70 persen dari luas pulau.

”Kalau ada orang kaya, punya banyak duit mau punya pulau pribadi, tidak masalah, selama diatur. Disewakan dengan harga mahal tidak apa, kan malah memberi manfaat,” tegas Sofyan.

Ada Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada Bab IV, Pasal 9 ayat (2) menyebut, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut.

b. sisa paling sedikit 30 persen luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat.

c. harus mengalokasikan 30 persen dari luas pulau untuk kawasan lindung.
Pulau misalnya yang luas lahannya 100 hektare (ha) dikuasai 100 persen itu tidak benar. Maksimal 70 persen penguasaannya, dan harus ada ruang tebuka hijau untuk publik atau konservasi.

Dia mencontohkan, Pulau Nipah Batam yang berbatasan dengan Singapura nyaris tenggelam akibat pengerukan pasir dan dijual untuk kepentingan reklamasi.

Akhirnya pemerintah turun tangan mereklamasi kembali pulau tersebut, dan beruntung selamat atau tidak jadi tenggelam.

”Kalau pulau di perbatasan hilang, maka batas laut kita dengan negara lain akan terganggu. Jadi ini pentingnya ada area publik dan kawasan lindung di setiap pulau,” jelasnya.

Lebih jauh kata Sofyan, penjualan pulau-pulau yang marak di situs online bukanlah penjualan yang sesungguhnya. Kepemilikan tetap oleh negara.

”Bukan pulaunya yang dijual, pulau itu tetap milik publik, tapi tanahnya bisa dikelola. Bisa izin Hak Guna Bangunan 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, izin hak pakai. Yang penting diatur penataannya, sehingga bukan seolah-olah milik mereka,” tandasnya.

Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjungpinang, Darajat M Jaelani mengatakan, di PP No.40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah diatur tentang penggunaan pulau.

Aturan tidak menyebutkan warga negara asing bisa memiliki pulau di Indonesia. Namun pengelolaannya bisa dilakukan pihak asing dengan cara sewa.

Namun, pengelolaan pulau hendaknya dilakukan perusahaan atau badan hukum. Jangan sampai disewa perorangan agar mudah dalam pengawasannya.

Di Bab II Pemberian Hak Guna Usaha, bagian pertama subyak Hak Guna Usaha Pasal 2 dibunyikan, yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah :

a. Warga Negara Indonesia (WNI), b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Di Pasal 8 dibunyikan, hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

Sesua syarat jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama.

Pemegang hak guna usaha yang tidak lagi menenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan gak guna usaha kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Apabila dalam jangka waktu dimaksud hak guna usaha tidak dilepaskan atau dialihkan, hak guna usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.

Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha di pasal 4 dibunyikan, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha dalah tanah negara.

Luas minimun lahan yang dapat diberikan hak guna usaha adalah minimum 5 hektare.
Di Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, di Pasal 10 dibunyikan, (1) penguasaan dan kepemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik.
(2) akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah,

a. akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran.

b. akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya.

Diminta Kebijakan Jaga Pulau di Batam
Penyewaan pulau tak berpenghuni kepada investor, direspon anggota dewan di Batam dengan positif. Hanya saja diingatkan, di pulau itu ada pertanda bahwa itu pulau wilayah Indonesia.

Seperti ada aparat pemerintahan. Sehingga tidak bisa seutuhnya hanya investor asing atau yang menyewa lahan mengisi satu pulau.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD Batam yang membidangi hukum, Tumbur M Sihaloho, Rabu (15/2) di Batam.

”Kalau satu pulau utuh disewakan, tidak bisa. Kan aturannya juga tidak bisa 100 persen disewa. Itu malah mengancam kedaulatan NKRI,” kata Tumbur.

Demikian, dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah hinterland, penyewaan pulau bisa dipertimbangkan. Hal itu juga dapat mendorong perekonomian masyarakat di sekitar pulau.

”Tapi itu tadi, masyarakat di sekitarnya harus dilibatkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu,” bebernya.

Saat ini disebutkan Tumbur, Pulau Manis atau Funtasy Island, sudah masuk kategori disewakan kepada asing. Namun penting agar pemerintah menempatkan pos-pos di wilayah yang direklamasi.

”Harus ada dari keamanan, pemerintahan sebagai administrator,” jelas Tumbur.

Sebelumnya, saat masih menjabat Gubernur, almarhum HM Sani juga memberikan dukungan penyewaan pulau di Kepri. Hal itu dinilai dapat mempercepat pembangunan pulau terluar. Sementara Wali Kota Batam, Rudi menyerahkan kepada pemerintah pusat.

”Itu urusan pusat. Kita tunggu pusat saja,” kata Rudi beberapa waktu lalu.(MARTUNAS-MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here