Sisa Waktu Kampanye, Jangan Melanggar Aturan

0
20
Deklarasi kampanye damai peserta pemilu 2019 yang di gelar oleh pemerintah di Lapangan Pamedan Tanjungpinang, belum lama ini. f-abas/tanjugnpinang pos

TANJUNGPINANG – Peserta pemilu 2019 harus memperhatikan aturan perundang-undangan selama masa kampanye. Bawaslu Kota menetapkanbatas terakhir berkampanye 13 April ini. Karena, tanggal 14 April sudah masuk hari tenang. Pencoblosan sendiri digelar 17 April.

Dengan sisa waktu untuk kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang mengingatkan kepada peserta Pemilu untuk tidak melakukan kampanye ditempat yang dilarang. Seperti tempat pendidikan, tempat ibadah sampai dengan menggunakan fasilitas pemerintah.

Peserta Pemilu yang dimaksud, mulai dari partai politik sampai dengan calon legislatif (caleg), mulai dari caleg DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kota Tanjungpinang. Hal ini disampaikan langsung Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (7/4).

Menurutnya, apabila dilanggar, maka Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak akan segan-segan untuk memproses caleg yang bermasalah. Karena tempat tersebut dilarang serta ada sanksinya buat caleg bermasalah. Ini terlihat jelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tepatnya di pasal 521

”Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta, Juncto Pasal 280 Ayat 1 Poin h, bahwa ”Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Apalagi saat ini, kata Zaini, masa kampanye hanya tinggal menghitung hari, menuju masa tenang dan hari pemungutan suara pada 17 April 2019, maka taatilah aturan, hindari pelanggaran, agar tidak menimbulkan masalah dalam proses kontestasi Pemilu 2019.

Terutama dalam masa kampanye rapat umum, peserta pemilu tidak menggunakan fasilitas pemerintah, baik kendaraan dinas, mobil, bus, gedung maupun fasilitas lainnya.

Selama ini, Bawaslu telah optimal memberikan sosialisasi terkait larangan dalam pemilu, baik bagi peserta pemilu, maupun kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk pemantau pemilu, mahasiswa dan pelajar, dalam berbagai kegiatan deklarasi pemilu damai, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyuluhan dan forum warga.

”Mahasiswa dan masyarakat kita sudah semakin cerdas dan sadar, dalam turut menciptakan pemilu yang bermartabat, agar peserta pemilu tidak melanggar aturan, bahkan mereka siap melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu,” ucap dia.

Hingga saat ini, sudah ada upaya pencegahan yang dikedepankan dan penindakan pelanggaran dugaan pelanggaran kampanye ditempat yang dilarang yang telah ditangani oleh Bawaslu bersama unsur Sentra Gakkumdu.

”Mari kita wujudkan pemilu demokratis, berkualitas dan bermartabat,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here