Sistem Merit Cegah ASN Curang

0
201
PEGAWAI Pemprov Kepri saat hendak masuk ke ruangan kerja masing-masing. f-suhardi/tanjungpinang pos

Diterapkan Negara Maju, Mulai Disosialisasikan di Kepri

Untuk mengatur disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menempatkan pegawai sesuai kompetensinya, negara-negara maju sudah menerapkan Sistem Merit. Di Indonesia, sistem ini mulai disosialisasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

BATAM – SISTEM ini juga sudah diatur di UU RI No.5 Tahun 2014 tentang ASN, Bab I Ketentuan Umum Pasal Ayat 22. Untuk daerah, perlu dibuat lagi peraturan gubernur (Pergub)-nya.

Sesuai UU ASN, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-susul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan.

Sistem ini tak hanya bisa menangkal kecurangan ASN soal disiplin bekerja. Namun, sistem ini juga mengatur penempatan ASN agar sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya. Jangan sampai Kepala Dinas Pekerjaan Umum lulusan bidang keagamaan.

Sistem Merit ini sekaligus disosialisasikan KASN saat Rapat Koordinasi Kecepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Perilaku ASN dan Monitoring Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) Sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk wilayah Kepri, Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta di Hotel Travellodge Batam, Kamis (2/5).

Ketua Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) diwakili Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Dr.Waluyo mengatakan, Sistem Merit merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk melihat dan mengukur kinerja ASN.

Sistem Merit juga merupakan awal dari menegakkan kedisiplinan bagi ASN agar tidak ada peluang lagi bagi ASN untuk berbuat curang dan tidak disiplin.

”Agar tujuan kita sama, maka kami KASN melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Agar Sistem Merit berjalan, diperlukan Peraturan Gubernur atau Perda. Sehingga aturan sistem ini kuat kedudukannya,” ungkap Waluyo.

Selain itu, lanjut Waluyo, sistem tersebut juga untuk menjawab tantangan Indonesia pada era mendatang. Sehingga disusunlah sebuah sistem untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta melayani.

Untuk mewujudkan hal tersebut itulah diperlukan upaya perubahan manajemen ASN melalui penerapan Sistem Merit.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, T.S Arif Fadillah memberikan apresiasi ucapan terima kasih kepada Komisioner KASN pusat yang sudah menyusun dan mensosialisasikan sistem Merit ke Kepri dan daerah lainnya.

Sistem Merit disusun untuk mencegah ASN berbuat curang dalam bekerja. Sehingga bisa terwujud ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi.

”Sebagai ASN kita harus mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KASN karena sudah menjaga dan mengingatkan kita semua ASN di Indonesia,” katanya saat membuka rakor itu.

”KASN membuat sistem yang baik bagi kita para birokrat untuk dapat mempermudah wawasan dan pemahaman bagi kita birokrat dan sebagai ASN,” tambahnya.

Arif menegaskan, sistem tersebut memang dibutuhkan oleh ASN saat ini. Selain untuk menjawab tuntutan kemajuan zaman, juga untuk membimbing para ASN dalam menghadapi perubahan.

Rakor tersebut dihadiri Kepri sebanyak 22 peserta, Bangka Belitung 22 peserta, Bengkulu 30 peserta, Aceh 70 peserta dan Yogyakarta 16 peserta.

Penempatan Jabatan Bukan Atas Penilaian Subjektif
Sekedar diketahui, sebelumnya mantan MenpanRB Asman Abnur mengatakan, Sistem merit adalah penempatan seseorang dengan jabatan pimpinan tinggi berdasarkan kompetensi.

Menurutnya, masih banyak jabatan di daerah yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya.

Asman mengatakan, Sistem Merit dalam manajemen ASN sudah diterapkan di negara-negara maju.

Oleh karena itu, sistem ini perlu segera diterapkan juga di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pejabat tinggi. Dengan sistem merit tersebut, Asman berharap nantinya tidak ada lagi penempatan jabatan pimpinan tinggi yang berdasarkan penilaian subjektif.

Asman mengatakan, sebagian besar daerah di Indonesia masih banyak yang belum menerapkan Sistem Merit tersebut. Sehingga transaksi jual beli jabatan masih cukup besar. Melalui Sistem Merit ini diharapkan dapat menutup kemungkinan transaksi jual beli jabatan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melanjutkan kerja sama dengan Australia untuk memberikan pelatihan dan electronic government. (MARTUNAS-SUHARDI/net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here