Sistem Pemilu Terbuka

0
690
Dio Ekie Ramanda

Oleh: Dio Ekie Ramanda
Peneliti Pusat Studi Hukum, Konstitusi FH UII, Ketum Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepri di Yogyakarta

RUU Pemilu yang akan menjadi landasan pemilu serentak 2019 kini tengah dibahas. Rencana awal pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu akan rampung pada akhir April namun hingga mendekatai akhir April proses tersebut belum bisa diselesaikan oleh pansus (panitia khusus) dan berujung mundur.

Pengesahan terhadap RUU Pemilu pada akhirnya akan dibahas pada 18 Mei mendatang ujar Lukman Edy selaku ketua pansus RUU Pemilu. Terdapat tiga poin krusial yang menjadi pembahasan, hal tersebut cukup alot serta menyita waktu dalam pembahasannya. Yakni ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidental Threshold), ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), dan sistem pemilihan terbuka atau terbuka terbatas.

Salah satu hal yang yang menjadi menarik perhatian ialah mengenai sistem pemilihan. Dalam draft RUU Pemilu Pasal 138 ayat (2) dan (3), pemerintah mengususlkan sistem pemilihan terbuka terbatas. Hal itu dinilai menjadi jalan tengah diantara kebuntuan menentukan sistem pemilihan terbuka dan tertutup.Sementara itu, dilegislatif mendapat dukungan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Sedangkan delapan fraksi lainnya masih mengharapkan sistem proporsional terbuka.

Mengurai Persoalan.
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme penting yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, hal ini menjadi kosekuensi bagi negara yang menganut demokrasi modern. Pemilu dinilai sebagai bentuk konkrit dari kedaulatan rakyat, karenanya rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Sebab itu, seistem penyelenggaraan pemilu meyedot banyak perhatian dalam rangka menentukan format yang sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa indonesia.

Perlu diakui bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan. Pertama, kelebihan sistem proporsional terbuka ialah menempatkan suara rakyat memiliki posisi penting sebagai pemilih. Artinya, rakyat dapat memilih wakilnya secara nyata sesuai kehendak rakyat mana calon wakil rakyatnya yang layak dan berkualitas. Kedua, adanya hubungan yang kuat antara pemilih dengan wakil yang dipilihnya, hal ini menunjukan adanya jaminan legitimasi antara pemilih dan wakilnya. Artinya, tak ada jarak dan dinding pembatas antara wakil rakyat yang terpilih kepada konstituennya, bagi pemilih juga dapat mengontrol wakilnya.

Selanjutnya, sistem proporsional terbuka tak menutup kemungkinan tak memiliki kelemahan. Sebagaimana dalam dua kali pemilu sebelumnya, sistem proporsional terbuka dinilai adanya pelemahan terhadap partai politik serta calon yang muncul seringkali ialah calon yang populer dan sedikit banyak tak berkualitas. Namun, hal tersebut dapat diantisipasi melalui peran parti politik dalam pola sistem rekruitment dan menentukan calon yang nantinya akan di calonkan sebagai wakil rakyat yang memiliki visi yang sejalan dengan rakyat dan partai politiknya.

Menjadi penting karena calon yang dinantinya diusung adalah cerminan dari partai politiknya juga. Begitupun juga, sistem proporsional terbuka terbatas yang menjadi jalan tengah diantara sistem proposrional terbuka dan proposional tertutup tak luput dari kritikan. Karenanya, sistem ini dinilai membingungkan dalam formatnya. Bisa dibayangkan pemilih juga akan dihadapkan dengan kebingungan. Hal ini perlu diantisipasi, sebab bila hal yang disepakati sistem proporsional terbuka terbatas, penyelenggara pemilu memiliki kosekuensi kerja ekstra dan tak memiliki waktu yang cukup banyak menjelang pemilu serentak 2019.

Menegaskan Kedaulatan Rakyat
Meskipun, di dalam konsitusi tak bebicara mengenai sistem pemilihan yang seperti apa dalam penyelenggaraan pemilu.Tetapi melalui penegasan kedaulatan rakyat yang juga didukung oleh penafsiran MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 bahwa sistem yang memberikan peluang bagi rakyat agar menentukan wakilnya dengan perolehan suara terbanyak. Artinya, ada keikutan serta kehendak rakyat sebagai prinsip pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat adalah pengejawantahan bentuk kedaulatan rakyat dan bentuk dari kedaulatan rakyat.

Kemudian, sistem proporsional terbuka juga sudah tak asing lagi bagi masyarakat karena telah dilaksanakan pada Pemilu 2009 dan 2014 sertawujud konsistensi dalam menguatkan kedaulatan rakyat. Karenanya sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang sesuai dengan amanat konstitusi sebagai bentuk penegasan kedaulatan rakyat dan kondisi bangsa indonesia. Perlu diperhatikan juga, bahwa dalam sistem ini tak sedikitpun mengesampingkan peran partai politik. Justru menjadi penting bagi penguatan partai politik untuk mempersiapkan calon penyambung lidah rakyat yangsenafas dengan rakyat dan ideologi parpol.

UU Pemilu sebagai pijakan penyelenggaraan pemilu serta manjadi atauran main dalam berdemokrasi semoga tak “bermain-main”dalam mendesain sistem pemilu yang menjadi modal utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis jujur dan adil tanpa mengurangi sedikitpun prinsip kedaulatan rakyat.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here