Sistem Zonasi Tak Diterapkan

0
635
Rawan banjir: Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meninjau drainase yang rawan banjir, kemarin. f-martua/tanjungpinang pos

Wako Sebut Belum Dapat Surat Edaran

BATAM – Sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017, tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB), belum diterapkan di Batam. Menurut wali Kota batam, belum ada surat edaran resmi yang diterima Pemerintah Kota Batam.

Kata Wali Kota Batam, HM Rudi secara teknis belum dibahas di Pemko untuk dijalankan. “Belum bisa dijalankan kalau sekarang. Permen belum kita terima. Mungkin tahun depan diberlakukan,” kata Rudi.

Rudi juga menghawatirkan jika sistem zonasi diberlakukan, tidak berjalan sukses. Alasannya, zonasi tiap daerah berbeda. ”Kita belum tahu juga apakah sistem zonasi, apakah melibatkan swasta atau tidak? Kalau bisa dilibatkan,” harap Rudi.

Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, harusnya pemerintah Kota Batam, aktif menjemput Permen. Kemudian membahas persiapan. ”Kalau kita menunggu dan tidak proaktif, sulit kita untuk bergerak cepat,” kata Udin.

Terkait dengan swasta, Udin menyebutkan harusnya tidak bisa dimasukkan dalam zonasi. Kecuali di sekolah swasta, ada guru PNS yang diberdayakan. Pemberdayaan guru PNS di swasta juga dinilai penting untuk mendorong peningkatan kualitas sebagaian sekolah swasta.

”Berapa banyak sekolah swasta yang hampir tutup karena kekurangan murid, Itu bisa kita rangkul. Kita berdayakan guru PNS disana, untuk meningkatkan kulitas pendidikannya,” imbaunya.

Dinilai, keberadaan guru PNS di sekolah swasta, bisa menjadi dorongan bagi orang tua menyekolahkan anak di sekolah swasta. Hal itu juga keterlibatan pemerintah secara langsung dengan pendampingan guru PNS. ”Jadi meski sekolah di swasta, tapi rasanya negeri. Ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri sekolah yang bersangkutan,” harapnya.

Katanya, itu sudah banyak dilakukan. Ini untuk membantu swasta mengembangkan proses belajar mengajar. ”Pembinaan itu macam-macam. Bisa pemberian subsidi, menempatkan guru negeri di swasta, atau pemberian insentif lainnya,” katanya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here