Soal Mundur Rahma, Lihat SE Mendagri 161

0
266
Plt Ombudsman, Acmad, Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno, Sekda Tanjungpinang, Riono beserta Rahma didampingi M Agung Wiradharma saat rapat bersama di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (8/5).

DOMPAK – Surat Keputusan (SK) pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang harusnya bisa segera diselesaikan.

Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman Kepri, Acmad Irham Syatria kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (8/5) usai melakukan rapat tertutup di Lantai III Pemprov Kepri di Dompak.

Rahma sebelumnya anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2014-2019 mengundurkan diri, karena memilih maju sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang mendampingi H Syahrul SPd dari nomor urut satu, di Pilwako 2018 ini.

Acmad menuturkan, terkait SK pengunduran diri Rahma harusnya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 161/3294/sj. Surat ini, terkait pergantian antar Waktu (PAW) Anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri.

Di poin ke lima disebutkan, bahwa partai politik yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk tidak mengusulkan anggotanya yang hendak mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD.

Apabila partai politik terkait enggan mengusulkan pengunduran diri, dalam kurung waktu 14 hari, maka pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan kepada gubernur melalui bupati/wali kota, untuk selanjutnya diresmikan pergantian antarwaktu.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah, pasal 69 ayat 1 berbunyi, bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD yang diserahkan ke KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Pemungutan suara akan dilaksanakan 27 Juni mendatang, ini artinya, 26 Mei ini, SK pemberhentian Rahma yang ditandatangani Gubernur Kepri atas nama Mendagri harus sudah ada.

Pihak Rahma berharap agar SK pemberhentian sebagai anggota DPRD dapat selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan PKPU.

Seperti diketahui, alasan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menolak mengeluarkan surat pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD yang diserahkan Pemko Tanjungpinang, karena berkas yang disampaikan tersebut belum lengkap.

Salah satunya, surat pemberhetian sebagai kader dari PDIP belum ada.

Setelah rapat tersebut, Acmad merekomendasikan Sekretariat DPRD Tanjungpinang mengirimkan surat terkait pengunduran diri Rahma ke DPC PDIP Tanjungpinang.

Bila surat tersebut tidak di balas DPC PDI P Tanjungpinang dalam kurung waktu 14 hari, sesuai dengan SE Kemendagri 161 maka secara otomatis, Gubernur Kepri mengeluarkan SK pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD melalui mekanisme surat yang disampaikan Pemko Tanjungpinang.

Rapat tertutup tersebut mengundang Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Drs Raja Ariza yang diwakilkan Sekda Tanjungpinang, Riono.

Hadir juga, Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno, Kabang Umum Sekwan Tanjungpinang, Yuswaddinata serta bagian Hukum Pemko dan Sekwan Tanjungpinang.

Diundang juga Rahma yang saat itu didampingi suaminya Agung Wiradharma SH sekaligus tim kuasa hukum Syahrul-Rahma bersama Masyarakat (Sabar).

Sekda Kota Tanjungpinang, Riono usai mengikuti rapat menuturkan, apa yang disampikan Ombudsman dalam rapat akan ditindaklanjuti.

“Tadi sudah melakukan rapat bersama, saya tidak bisa berkomentar banyak. Tadi semua sudah dijelaskan bersama jadi yang lebih berkompeten menyampaikan hasil rapat Plt Ombudsmannya,” ungkapnya singkat. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here