Soal UMS, Pemprov Kalah di Pengadilan

0
91
H Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG – Pemprov Kepri akan mengajukan banding atas putusan PTUN Batam dalam gugatan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2018 yang mengabulkan gugatan penggugat yakni pengusaha asosiasi galangan kapal Batam.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menetapkan UMS tiga sektor. Sektor I meliputi industri kecil, pakaian jadi dan jasa keuangan dengan nilai Rp3.528.537. Sektor II meliputi Industri kimia, Elektronik dan Industri Kendaraan bermotor sebesar Rp3.533.943. Sektor III meliputi peternakan babi, industri logam dan pertambangan minyak bumi dan gas dengan nilai Rp3.611.664.

Pengacara Pemprov Kepri Andi M Asrun menyampaikan terkait putusan PTUN Batam dalam gugatan UMSK Batam tahun 2018, yang mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini pengusaha Asosiasi Galangan Kapal Batam dan pihak lainnya.

”Pemprov Kepri akan mengajukan banding, karena putusan majelis hakim tidak didasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di PTUN Batam, bahkan dua saksi dari para penggugat tidak memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan,” tegasnya saat jumpa pers di Tanjungpinang, Selasa (16/10).

Selain itu pihaknya merasa kecewa atas jalannya proses persidangan gugatan tersebut, sebab, ditegaskannya hakim dalam persidangan ini tidak mempertimbangkan alat bukti surat dari penggugat.

”Kami kecewa, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi dari penggugat yang menyatakan Keputusa Gubernur Kepri tentang UMSK Batam 2018 telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia juga menyatakan, bahwa sejak awal persidangan pihaknya sudah melakukan upaya perlawanan, terhadap hakim yang memimpin persidangan ini.

”Kami telah melawan majelis hakim PTUN Batam yang menghendaki agar sidang digelar 3 kali dalam seminggu, tentunya ini yang memberatkan kami,” ujarnya lagi.

Dengan keberatan pihaknya ini, akhirnya hakim memutuskan bahwa sidang ini akan digelar hanya 1 kali dalam seminggu. Selain itu, tambah Andi, majelis hakim PTUN Batam juga tidak mempertimbangkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tahun 2017 dan tahun 2016, yang menyatakan Gubernur berwenang menetapkan keputusan tentang UMS Kota ini. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here