Soroti Layanan BPJS Kesehatan

0
158
RATUSAN buruh Batam demo di depan Gedung Pemko Batam di Batamcenter, Rabu (6/2). f-martua/tanjungpinang pos

Ratusan Buruh Batam Demo Pemko

Ratusan buruh di Batam dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) menggelar demonstrasi di depan Gedung Pemko Batam di Batamcenter, Rabu (6/2). Layanan BPJS Kesehatan salah satu yang paling disoroti buruh dan lainnya.

BATAM – Diantara tuntutan yang disampaikan, buruh meminta perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan. Kinerja BPJS Kesehatan di Batam dinilai kurang baik. Banyak pekerja yang terdaftar di BPJS diklaim tidak dilayani di rumah sakit.

Tuntutan buruh itu disampaikan dalam aksi demonstrasi memperingati hari jadi FSPMI yang ke-20.

Aksi berjalan dengan dikawal aparat kepolisian dan pagar kawat berduri. Selama aksi, ratusan pekerja melakukan orasi sambil menggoyang kawat berduri, sebelum akhirnya perwakilannya diterima pihak Pemko Batam.

”Kami meminta agar SK UMS segera diteken dan perbaikan layanan BPJS Kesehatan dilakukan,” teriak Ketua SPMI Batam, Alvitoni.

Dibeberkan persoalan pelayanan melalui rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dinilai masih banyak yang kurang layak. Selain itu, banyak pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dikenakan biaya, saat berobat di rumah sakit.

”Bahkan ada yang ditolak saat akan mendapat perawatan,” cetusnya.

Penolakan disebutkan terjadi karena rumah sakit beralasan ruang perawatan sudah penuh. ”Bagaimana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan? Kami bukannya tak bayar, tiap bulan selalu bayar itu iuran BPJS Kesehatan, tapi tidak dilayani dengan baik,” sambung Alvitoni.

Massa buruh yang menyampaikan tuntutan melalui alat pengeras suara di atas mobil bak terbuka, mengancam untuk melakukan demo ke BPJS Kesehatan. Ancaman itu dilontarkan untuk menuntuk perbaikan pelayanan kesehatan.

”Kalau tahun ini masih banyak penolakan pasien BPJS Kesehatan berobat ke rumah sakit, kami akan menggeruduk kantor BPJS Kesehatan dalam jumlah besar,” ancam buruh.

Selain terkait BPJS Kesehatan, buruh juga meminta agar pemerintah membantu, menyediakan lapangan kerja. Sekaligus mereka menolak upah yang ditentukan berdasarkan PP.

”Kami minta agar lapangan kerja disediakan dan tolak PHK serta pemagangan. Cabut PP 78/2015,” teriak buruh.

Aspirasi buruh itu menjadian tuntutan resmi untuk diminta dipenuhi pemerintah. Termasuk mereka meminta agar pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan revolusi industri 4.0. Selain itu, mereka mengajak massa untuk memilih Capres dan Caleg yang pro kaum buruh.

”Kami juga meminta agar pemerintah menolak TKA Cina yang unskill. Turunkan harga bahan pokok dan tarif dasar listrik/TDL,” imbuh para buruh.

Terkait aksi hari itu, Alvitoni mengatakan, banyaknya jumlah pengangguran di Batam, tidak sesuai dengan janji pemerintah pusat yang akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

”Mana janji itu, bukan lapangan kerja yang dibuka, tapi pengangguran justru yang makin banyak dan meluas,” terangnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here