Sosialisasi Gizi Harus Masif

0
765
Nailil Izza Afkorina

Oleh: Nailil Izza Afkorina
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH Rikson Pandapotan Tampubolon

Hari Gizi Nasional Indonesia diperingati setiap tahun yang jatuh 28 Februari. Agenda ini penting bagi pemerintah dalam rangka untuk mensosialisasikan program Perbaikan Gizi Nasional. Sosialisasi gizi ini harus dilakukan secara struktur dan masif agar tiak ada lagi warga negara Indonesia yang kekurangan gisi.

Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi demi kelangsungan hidup yang sehat dan berkualitas. Hari Gizi harus menjadi momentum untuk meneropong kenyataan masalah malnutrisi di lapangan dan melakukan strategi penyelesaian yang terpadu dan menyeluruh di semua area. Sampai saat ini masih ada beberapa kasus meninggalnya balita akibat penderita gizi buruk di hampir semua wilayah di Indonesia.

Hal ini pertanda masih kurang perhatiannya pemerintah dan masyarakat akan masalah ini. Bahayanya, kasus ini dapat mengakibatkan suramnya masa depan generasi penerus bangsa, bahkan buruknya lagi kita bisa kehilangan satu generasi harapan karena kasus kematian yang semakin berkembang. Kasus gizi buruk ini juga dapat mengakibatkan balita yang menderita dapat menjadi seseorang yang kelainan mental atau IQ yang di bawah rata-rata pada saat dewasa nanti. Jelas hal ini tidak bisa menjadi gambaran ideal masa depan bangsa.

Mungkin masih jelas ingatan kita dimana Zaadit seorang ketua BEM dari Universitas Indonesia memberikan kartu kuning kepada Pak Jokowi atau memberi peringatan bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan, masih banyak PR yang belum selesai dan peringatan itu difokuskan pada kasus gizi buruk di Asmat yang telah memakan banyak korban. Ketika mulai menjabat pada bulan Oktober 2014, Presiden Indonesia Jokowi menjelaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur diseluruh indonesia.

Baca Juga :  Rapor Putih-Hitam Guru Profesional

Presiden meyakini program membangun jalan tol, jalur kereta api dan infrastruktur akan meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat diwilayah terpencil. Salah satu yang paling diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur di provinsi Papua dan Papua Barat. Meski kaya dengan sumberdaya alam, wilayah ini tertinggal dengan provinsi lain. Jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 25 persen dari populasi. Dua kali lipat lebih dari angka nasional yang sebesar 10,7 persen (BPS,Maret 2017). Perlu diketahui fasilitas kesehatan yang dimiliki di Kabupaten Asmat dengan luas daerah 31 ribu kilometer persegi, hanya memiliki 1 rumah sakit dan 1 balai kesehatan yang ditopang oleh sekitar 26 dokter.

Untuk permasalahan tersebut pemerintah telah membentuk sebuah tim khusus guna mendampingi pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Tim dibentuk karena pengawasan pengelolaan dana dinilai masih lemah. Pemerintah juga harus segera mengevaluasi dan mengaudit dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua, karena distribusi dan peruntukan otsus yang tidak jelas. Bisa dilihat dari output yang dicapai dari dana otsus tersebut, jangankan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan saja tidak ada perubahan.

Baca Juga :  Keterbukaan Negara Terhadap Pengungsi: Dilema Stabilitas dan Kemanusiaan

Rakyat masih miskin, kesehatan masih buruk dan pendidikan belum memadai. Kejadian luar biasa gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua baru-baru ini dinilai merupakan salah satu dampak dari pengelolaan dana yang kurang optimal. Dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaran Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli papua untuk kiprah diwilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Pada tataran ideal, adanya kewenangan yang besar dengan berlakunya UU otsus Papua, diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini. Namun pada tataran kenyataanya berbagai persoalan pembangunan mengemuka seakan menjadi problem yang tak terselesaikan. Besarnya dana otsus tidak berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan. Catatan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, pada tahun 2017 lalu alokasi dana otsus untuk bidang kesehatan untuk Kabupaten Asmat sebesar Rp.60 miliar.

Pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua, penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, namun perlu dipikirkan edukasi pada masyarakat disana. Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah.

Baca Juga :  51 Tahun Indonesia Menambang Kerugian

Pemerintah harus lebih cepat dalam mengatasi hal gizi buruk, dengan langkah preventif dan harus ada solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang. Pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun kelapangan sebagai solusi jangka pendek namun perlu kerja bersama-sama untuk mencari solusi jangka panjang agar hal serupa tak kembali terjadi. Sebenarnya masalah wabah gizi buruk ini berasal dari ketahanan pangan penduduk setempat yang sangat lemah dan jauh dari akses bahan pangan yang diperoleh dipasar ataupun yang didistribusikan pemerintah daerah melalui Bulog, andaikan ketahanan pangan mereka baik dipastikan masyarakat tidak lagi mengalami yang namanya gizi buruk.

Sebagai Mahasiswa mungkin tidak banyak yang dapat dilakukan, namun karena tingkat kepedulian antar sesama manusia yang tinggi beberapa Mahasiswa dari beberapa Universitas menyumbangkan berupa tenaga maupun doa seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Jawa Barat menyelenggarakan Doa bersama dan membentuk Panitia Aksi Kemanusiaan Kejadian Luar Biasa untuk Asmat di Danau Sentani Resto Kota Bandung, Sabtu,(20/1/2018). Dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM) juga yang terjun langsung kelapangan tergabung dalam Disaster Response Unit (DERU) dikirim ke Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua untuk penanganan masalah gizi buruk. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here