Spesifikasi Pondasi Beton Proyek Museum Diragukan

0
134
SEJUMLAH Anggota Komisi II DPRD saat melihat beton patah untuk pembangunan Museum Bahari Natuna. F-ISTIMEWA

Pihak Komisi II DPRD Natuna menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Museum Bahari Natuna, jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng, Selasa (18/9). Mereka mengecek spesifikasi tiang pancang yang dipasang tahun 2017 lalu dengan anggaran APBN senilai Rp4,3 miliar.

NATUNA – Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Marzuki didampingi anggota Komisi Dwitra Gunawan dan Sudirman itu disambut oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Hadisun.

Dilokasi proyek Museum Bahari Natuna, Marzuki dan anggota lainnya langsung mengecek sisa tiang pancang yang tertumpuk diarea lahan museum.

Mereka menduga, tiang pancang itu non pabrikasi. Hal itu ditandai beberapa fakta, diantaranya tidak ada logo SNI dan tidak ada bandrol spesifikasi beton.

”Sehingga dari beberapa fakta itu, kami menyimpulkan, tiang pancang ini dibuat sendiri dan bukan pabrikan,” kata Marzuki sembari menunjuk tiang pancang.

Terkait hal ini, Marzuki meminta kepada pemerintah agar memberikan penjelasan kepada dinas teknis untuk menyampaikan kepada kontraktor pelaksana. ”Agar tidak menjadi dugaan di tengah-tengah masyarakat maka sebaiknya diklarifikasi. Kita DPRD dari Komisi II akan terus memantau, setiap tahapan pembangunan museum,” ungkapnya.

Bukan hanya soal tiang pancang, rombongan dewan itu juga mempertanyakan soal perubahan dokumen yang dinilai tidak masuk akal. Sebab, antara dokumen lelang dan dokumen kontrak serta dokumen kegiatan tidak sama.

Misalnya, penggunaan palu beton pada dokumen lelang tercantum dengan bobot 120 ton tetapi pada dokumen kontrak palu beton hanya berbobot 2 ton. ”Perubahan itu boleh saja dilakukan, namun harus ada alasan dan bukti kesepakatan secara tertulis,” tandasnya.

Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata, Hadisun menyebutkan, mengenai tiang, benar tidak ada lisensinya. Tetapi kualitasnya sudah memenuhi standar nasional. Apalagi pihak ketiga sudah melibatkan pihak pabrik dalam proses perancangan dan pembuatan tiang tersebut.

”Mengenai perubahan dokumen, hal itu terjadi karena kondisi tiang tidak memungkinkan untuk di drop dengan palu beton dengan bobot 120 ton,” jelasnya.

Hanya saja, terkait permintaan anggota dewan untuk dokumen kontrak, Hadisun belum bisa menyerahkan karena harus meminta izin kepada kontraktor pelaksana. ”Dokumen kontrak akan segera kita berikan kepada DPRD, tetapi kami komunikasi lebih dulu kepihak ketiga,” tutupnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here