Ssst…Anggota KPK Ditempatkan di Batam

0
225
BASARIA bersama Wako-Wawako Batam, kemarin di Batam. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah menempatkan orang di Kepri, terutama Batam untuk mengincar para koruptor.

Karena itu, istri pejabat di Kepri diminta menjaga suaminya agar tidak pindah tidur ke Kuningan (kantor KPK). Namun ditegaskan, pegawai KPK di Batam, tidak memiliki kantor. Alasannya, KPK tidak memiliki kantor di daerah, karena tidak memiliki perwakilan di daerah.

Basaria mengatakan, pimpinan KPK sudah meminta pegawainya untuk menyebarkan nomor kontak ponsel ke masyarakat. Sehingga bisa digunakan masyarakat Batam dan Kepri, untuk mengadu atau melaporkan jika ada indikasi kasus korupsi.

”Tim di Kepri, khususnya di Batam sudah ada. Tim kita ada di sini setiap saat. Sudah kita perintahkan nomor HP-nya agar diberikan kepada masyarakat,” kata Basaria di Batam, Kamis (29/11).

Namun untuk menghubungi petugas KPK itu, tidak bisa dilakukan dengan mendatangani kantor, karena tidak memiliki kantor di Batam. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum, dapat dilakukan melalui ponsel.

”Karena KPK tidak ada cabang di daerah. Tapi mereka ada di daerah. Jadi kalau ada laporan, KPK siap memproses,” tegasnya.

Terkait aktivitas kegiatan tim KPK di Batam, diakui tidak harus untuk penegakan hukum. Namun juga untuk pencegahan.

”Tidak semua diproses sebagai tindak pidana korupsi. Kan utamakan pencegahan. Cara yang paling baik, pencegahan. Tapi kalau ada ada pidana (korupsi), kita tidak akan diam,” sambungnya.

Basaria sendiri saat itu hadir di tengah kelompok ibu, istri pejabat Pemko Batam. Ia menjadi pembicara seminar tentang peran perempuan untuk mencegah korupsi.

Selain dihadiri Wali Kota, HM Rudi dan Wawako Amsakar Achmad, juga diikuti Ketua PKK Batam, Marlin Agustina Rudi.

”Ibu-ibu, penting tidak mendorong tindak pidana korupsi. Caranya jangan banyak meminta. Menjaga keluarga termasuk suami-suami untuk tidak melakukan korupsi. Jaga suami agar tidak sampai pindah ke Kuningan,” imbau Basaria.

Tidak kalah penting, diingatkan agar ibu-ibu mengajarkan anak-anaknya nilai kejujuran. ”Ajari untuk jujur, disiplin, mandiri, sederhana, ada rasa adil, diajarkan bicara dan bertindak jujur. Sehingga setelah dewasa tidak macam-macam. Tapi memiliki integritas,” sambung dia.

Sementara Marlin Agustina yang juga bunda pendidikan anak usia dini (PAUD), mengatakan, pihaknya akan memberikan pendidikan anti korupsi ke peserta didik.

”Saya akan mensosialisasikan ke PAUD. Supaya mengajarkan sepuluh pokok peta korupsi itu. Karena memang betul dari anak usia dini ini perlu diajarkannya. Itu langkah pertama saya sebagai bunda PAUD,” kata Marlin.

Sebagai istri Wali Kota Batam, Marlin akan mengingatkan pendamping pejabat di lingkungan Pemerintah Kota agar menjaga suami masing-masing. Para istri diminta untuk selalu bertanya asal uang atau barang yang diberikan suaminya.

”Harus bisa menjaga suami. Seperti saya, agak cerewet di rumah. Waktu suami jadi walikota, saya bilang saya tak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kami sangat menjaga itu,” imbuhnya.

Sementara perwakilan Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ), Judhi Kristantini mengajak para istri pejabat untuk bergabung dalam Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Gerakan ini merupakan hasil kerja sama KPK dan AIPJ sejak April 2014 lalu.

”SPAK sudah ada di 34 provinsi dengan lebih dari 1.000 agen. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, kemudian ke lingkungan. Misal dari ibu-ibu mengajarkan ke anaknya, mengingatkan suaminya,” kata dia. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here