Status Kasus Proyek Pasar Miring Ditingkatkan

0
524
SEORANG warga saat melihat rumah untuk nelayan yang tersandung kasus Tipikor. F-dokumen/tanjungpinang pos

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna akan lebih intens menangani dugaan tidak pidana korupsi, dari 6 kasus diantaranya 3 Kasus diwilayah Kabupaten Natuna.

NATUNA – Beberapa kasus dugaan korupsi itu diantaranya pembangunan perumahan nelayan di Semente, pembangunan Pelabuhan Subi, pembangunan pipa Palapa Ring Barat. Selain itu, ada 3 kasus di Kabupaten Anambas yaitu pembangunan Kantor Bupati Anambas tahap II, Pembangunan PLTS dan pembangunan Pasar Miring.

Dari 6 kasus itu, satu diantaranya ditingkatkan status menjadi penyidikan yaitu kasus pada pasar Miring di Kabupaten Anambas. Kajari Natuna Juli Isnur SH MH mengatakan, dari beberapa perkara dugaan tindak pidana Korupsi satu diantaranya sudah mulai diproses.

”Jadi setelah kita lakukan penyelidikan pada 6 kasus dugaan Tipikor, satu kita tingkatkan statusnya menjadi penyidikan yaitu pasar miring,” kata Kajari Juli Isnur, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/2).

Ia menjelaskan, untuk kasus yang sedang dilidik dan ada beberapa sudah mengembalikan uang serta akan memperbaiki pekerjaannya hingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, ada juga yang masih tahap pemeliharaan.

”Untuk beberapa kasus yang ada di Natuna seperti Pelabuhan Subi kasus itu kita hentikan, karena sebelumnya ada pendampingan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Kepri. Sedangkan, untuk Palapa Ring Barat, karena pengerjaan prosesnya masih berjalan dan masa pemeliharaan kita dorong mereka untuk mengusulkan pendampingan sama seperti Perumahan nelayan di Batubi,” jelasnya.

Tambahnya, sedangkan kasus di Kabupaten Anambas seperti Pembangunan Kantor Bupati Anambas tahap II pihaknya mendorong untuk mengusulkan pendampingan. Selain itu, pembangunan PLTS, mereka berinisiatif untuk mengembalikan uang dan membenahi ulang supaya bisa berfungsi dengan baik.

”Jadi untuk pasar miring, kita tingkatkan statusnya karena koperasi yang ditunjuk itu bukan koperasi seharusnya. Selain itu pada saat pekerjaan, ternyata diswakelolakan sehingga pasar itu itu tidak berfungsi hingga kini,”ungkapnya.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here