STOP POLEMIK

0
1080
Jumaga Nadeak

Bentuk Banmus DPRD

Persoalan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri sudah terlalu berlarut-larut. Karena itu, polemik ini diminta dihentikan dan segera bentuk Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kepri.

TANJUNGPINANG – SUDAH setahun lebih Kepri tanpa wakil. Selama ini juga roda pemerintahan dijalankan satu orang, yakni gubernur. Sementara masyarakat mendesak agar segera dipilih Wagub.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sebenarnya ingin segera memiliki wakil. Sebab, dia terlalu capek mengurusi Kepri sendirian. Perlu ada wakil gubernur.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak sendiri berusaha secepatnya agar polemik ini diselesaikan. Dirinya bersama ketua fraksi di DPRD Kepri ingin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

”Minggu lalu sudah kita hubungi langsung kementerian. Tapi mereka banyak agenda. Maka dijadwalkan pekan ini. Mulai Sabtu, Minggu dan Senin libur. Kita selalu hubungi pihak kementerian kapan mereka bisa menerima kita di sana,” ujarnya, kemari.

Setelah diminta jadwal kembali, Selasa (2/5) dan Rabu (3/5) kemarin belum bisa juga. Akhirnya, pertemuan direncanakan hari ini, Kamis (4/5).

”Besok lah (hari ini, red),” katanya menjawab Tanjungpinang Pos kapan berangkat ke Jakarta.

Jumaga sendiri ingin memastikan apa saran dari Mendagri soal pemilihan Cawagub Kepri. Sehingga ke depan, tak ada pihak yang merasa dirugikan.
Jumaga menerangkan, agenda konsultasi adalah mekanisme pemilihan Wagub.

Hasil dari konsultasi dan koordinasi itu nantinya, akan menjadi landasan DPRD Kepri dalam menentukan sikap, apakah akan membentuk Pansel atau langsung menerima pengajuan dua nama calon yang diusulkan Gubernur yang kemudian diverifikasi oleh DPRD.

Baca Juga :  Bawa Tanjak Hingga Topeng Makyong

”Atau dikembalikan lagi ke gubernur untuk dilengkapi syarat administrasi dan dukungan dari parpol pengusung,” kata Jumaga.

Sebelumnya, unsur pimpinan dan ketua Fraksi di DPRD Kepri menyepakati akan konsultasi ke Mendagri mengenai pemilihan Wakil Gubernur Kepri. Kesepakatan tersebut setelah dilakukan rapat internal di ruangan ketua DPRD Kepri, pekan lalu.

Raja Indra, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Kepri (AMPK) meminta Kepri jangan memainkan politik praktis dan harus serius menyelesaikan pemilihan Cawagub ini.

Dewan diminta segera action melakukan proses pemilihan Wagub Kepri. Hentikan dagelan-dagelan politik dan jangan lagi beropini di media tak ubahnya seperti main pimpong lempar sana dan lempar sini.

”Segera buktikan kinerja Anda kepada kami masyarakat Kepri. Saya rasa masyarakat sudah tahu atas keterlambatan ini. Jadi gak perlu lah dipermainkan lagi,” katanya.

Semua sudah ada aturan dan teknisnya pemilihan wakil gubernur. Dan sudah ada juga contoh di beberapa daerah tentang tatacara pemilihan wakil gubernur, seperti di Sumatera Utara hanya butuh waktu enam bulan selesai.

Bahkan, anggota DPRD Kepri pun sudah pernah melakukan studi banding dengan pihak Kemendagri serta studi kasus serupa ke Palu.

Baca Juga :  Pengusaha Diboyong ke Pulau Kusik

”Semua keterangan tersebut kami dengar langsung dari anggota DPRD Kepri Pak Sarafuddin Aluan dan Pak Husnizar Hood. Rasanya sudah tidak ada lagi alasan bagi DPRD untuk menunda pemilihan wakil gubernur Kepri,” bebernya.

”Beberapa hari yang lalu, saya baca koran dan Pak Jumaga katakan bahwa masuk sekolah saja harus melengkapi surat-suratnya. Namun Pak Jumaga juga harus tahu bahwa masuk sekolah tersebut tidak ditangani sendiri oleh kepala sekolahnya. Ada tim seleksi/tim penerimaan siswa baru,” bebernya.

Seharusnya Ketua DPRD Kepri juga belajar dari situ. Karena itu, ia meminta segeralah bentuk Banmus, pansel/panlih. Jangan ditangani sendiri selaku ketua DPRD. Laksanakan fungsi DPRD itu sebagai kontrol untuk jalannya roda pemerintahan yang baik.

Anggota DPRD Kepri dari Fraksi PPP dan PKS, Sarafudin Aluan mengatakan, saat pertemuan dengan Mendagri hari ini, pihaknya akan membicarakan mekanisme aturan tatib sebagai pengganti PP UU nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkda.

Juga akan dibicarakan mengenai syarat administrasi, mekanisme verifikasi, serta aturan teknis tata tertib pemilihan.

Demokrat Pertahankan Agus Wibowo
Dua nama Cawagub Kepri sudah dua kali diserahkan gubenur ke DPRD Kepri. Namun, dua kali juga ditolak DPRD dengan alasan syarat-syaratnya kurang lengkap.

Baca Juga :  Rp831 Miliar KUR Mengalir ke UMKM

Karena dua kali tidak lengkap, maka muncul permintaan agar kandidat diganti. Namun, hal dianggap bukan jalan terbaik dan justru akan memperparah proses pemilihan wagub. Dua nama kandidat yang sudah diusulkan namanya adalah, Isdianto dan Agus Wibowo.

Pengurus Partai Demokrat Provinsi Kepri masih komitmen mempertahankan kader partai politiknya Agus Wibowo yang juga ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demkorat Bintan salah satu kandidat calon Wagub Kepri.

Hal ini disampaikan, juru bicara Partai Demokrat Kepri Hotman Hutapea yang menegaskan, Partai Demokrat Kepri tetap memposisikan Agus Wibowo sebagai calon Wagub Kepri, walaupun informasi di tengah masyarakat AW belum mendapat dukungan dari masing-masing lima partai pengusung.

”DPP sudah mengeluarkan Surat Keputusan. Kami wajib mempertahankannya,” tegas pria yang juga menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat Provinsi Kepri tersebut kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (3/5).

Hotman sendiri tidak mau pusing dengan sikap partai pengusung lainnya yang masih mempersoalkan calon wagub karena masalah diusung atau tidak di usung oleh lima partai pengusung Sanur (HM Sani- H Nurdin Basirun).

”Biarkanlah, yang jelas sesuai amanat DPP kami harus menjalankannya,” tukasnya kemarin.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here