Suara Emas Perempuan

0
399
Arina Hariyanti

Oleh: Arina Hariyanti
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UMRAH

Perempuan identik dengan makhluk rumahan, sulit dimengerti, terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan, dan ribet. Perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, sampai sekolah ke luar negeri pun ujung-ujungnya juga jadi istri yang kerjanya banyak ngurus anak, suami dan rumah. Lalu apa hubungannya perempuan sama politik? Politik itu kejam dan keras, berani perempuan berpolitik? Kalau suka baperan, nggak usahlah ikut-ikut berpolitik. Politik itu tempat bagi orang-orang yang kuat fisik, mental, dan selalu pakai kerasionalitasan, tegas, dan bijak yaitu kaum laki-laki. Bijaksana itu sifat laki-laki, perempuan itu lemah lembut suka pakai hati dalam bertindak. Salah besar pemikiran yang terpolatisir yang demikian, sekarang zaman modern tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Sudah banyak cerita tentang kaum perempuan yang tangguh dan gigih bekerja seperti laki-laki.

Konsep representasi atau representasi politik juga bisa disebut perwakilan politik. Representasi “to make present again”, artinya suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan wakil (yang dipilih) untuk menghadirkan suara, pandangan, dan pendapat publik(yang memilih) hadir dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Proses reprensentasi politik ini terjadi ketika wakil berusaha untuk menyalurkan, menyuarakan dan membela kepentingan-kepentingan publik dalam arena politik.

Terkait representasi politik, keterlibatan perempuan dalam sistem politik sangat menarik untuk dibicarakan , untuk tujuan representasi atau perwakilan ibarat peluang emas atau kata lain sangat penting. Alasan pertama yang dapat saya kemukakan, yaitu untuk menghadapi bonus demografi. ”Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, 30 persennya penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun kebawah dan 64 tahun ke atas) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030”, kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, S. Ag dalam acara seminar dengan tema Reformasi Pendidikan Untuk Menghadapi Bonus Demografi di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dompak beberapa waktu lalu. Serta menurut data statistik penduduk dunia tahun 2017 (midyear world population 2017), pada data jumlah penduduk dunia berdasarkan jenis kelamin dengan table terpotong sesuai dengan usia produktif(15-64 tahun), jika dikalkulasikan berdasarkan jenis kelamin angka pada hasil kalkulasi berimbang.

Kesimpulan alasan pertama: Jika dikaitkan antara representasi politik perempuan, bonus demografi, dan hasil data statistik dunia tahun 2017. Tidak menutup kemungkinan jumlah perempuan akan melonjak diatas jumlah laki-laki suatu saat nanti, saat tiba waktunya Indonesia mengahadapi bonus demografi. Dilihat dari sisi politik, secara prosedural kita termasuk dalam Negara demokrasi, bahkan menjadi salah satu Negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Namun, jika kita berbicara soal perwakilan, maka pertanyaannya adalah apakah kaum perempuan cukup terwakili?

Alasan kedua: Women Interest, menurut Iman Subono, kaum laki-laki harus menyadari bahwa tidak semua kepentingan perempuan dapat terwakili. Banyak sekali isu-isu berkembang yang bersifat spesifik, dimana hanya perempuan yang dapat merasakan penderitaannya sehingga perlu merepresentasikannya sendiri, memperjuangkan hak-haknya.

Alasan ketiga: Gagasan menarik yang pernah saya dengar, yaitu dapat menekan jumlah angka korupsi yang terjadi saat ini. Dimana kita mengetahui korupsi tidak dapat dicegah dan dimusnahkan dengan mudah dan cepat, namun bisa di tekan baik sebelum dan sesudah terjadinya suatu tindak korupsi. Yaitu dengan melihat sisi perempuan yang bekerja secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekeliruan, pengambilan keputusan secara matang. Meskipun demikian tidak memungkinkan tindak korupsi masih ada, setidaknya cukup dapat menekan angka korupsi yang ada.

Realita Perwakilan Politik Perempuan Indonesia
Beberapa realita ironis yang telah terjadi, upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan melalui pencalonan minimal 30 persen pada pemilu 2004 menghasilkan 65 kursi dari total 550 kursi di DPR(setara dengan 11% kursi). Pada pemilu.

Realita selanjutnya, misal lingkungan kampus atau pemilihan kating atau ketua kelas kebanyakan perempuan sebagai pihak yang mendukung. Sedikit dari pihak perempuan berani mencalonkan diri sendiri. Dengan alasan ada “ ada laki-laki, gunanya apa kalau tidak mau maju. Lalu wanita itu sibuklah, banyak kerja, dll”. Jika urusannya Sibuk manusia semua punya kesibukan, perempuan itu terlihat cerdas saat bisa memanajemen waktunya dengan baik. Wanita tidak terlihat berkualitas pada parasnya saja, tapi pada tingkah laku dan ketulusan hati dia, lalu kalau selalu laki-laki yang diajukan, kepentingan spesial perempuan itu banyak, hanya perempuan yang bisa memahaminya.

Jaminan Perwakilan Politik Perempuan
Adapun UU yang memberi kesempatan dan jaminan pada perempuan untuk berkecimpung dalam politik diatur melalui UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tertera pada ayat 2 poin E berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan, di setujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi No 640 (III) pada 20 Desember 1952 dan dinyatakan berlaku sejak 7 Juli 1954. Indonesia mengesahkan (ratifikasi) konvensi ini, melalui Undang-undang No 68 Tahun 1958 yang disahkan pada 16 Desember 1958.

Pasal-pasal penting dalam Konvensi ini adalah : Pasal 1, Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi; Pasal 2, Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi; dan Pasal 3, Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi.

Dalam agama, salah satunya Islam juga disebut setiap insan yang lahir di bumi adalah seorang pemimpin. Insan disini tidak lain laki-laki atau pun perempuan. Didukung juga dengan emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh RA Kartini, masih terpengaruh sama budaya patriakis? Selalu mengedepankan laki-laki.

Sekarang zaman modern, ubah maindset keuntungan apa yang didapat perempuan dengan ikut berpolitik. Terdengar egois jika hanya menguntungkan satu pihak, tidak sesuai dengan pribadi Pancasila. Jangan menyia-nyiakan perjuangan RA Kartini, pergunakan peluang dari pemerintah dengan bijak.

Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh, salah satu implementasinya sosialisasi politik perempuan sebagai upaya dukungan pemerintah, selain itu melalui pendidikan. Pendidikan punya peran penting mencetak sumber daya manusia berkualitas, terutama perempuan dengan kualitas politik yang bermutu sesuai karakter Pancasila. Mari mulai kaum perempuan berani hadir menyuarakan aspirasi kaum kita, keberanian kalian ibarat biji-biji emas yang harus banyak dikumpulkan agar terbentuk emas yang berharga. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here