Sudah Dapat Hati, Malah Minta Jantung

0
620
Syaiful, SE

Ooh Taxol (taxi online)

Oleh : Syaiful, SE
Ketua DPD Organda Kepri

Dunia transportasi angkutan darat 2 tahun belakangan ini terus berkecamuk. Kegaduhan terjadi di seantero Indonesia. Pengemudi taksi resmi yang sering disebut Taxi Konvensional selalu bergaduh dengan taksi online. Pemicunya, ini berawal dari terbitnya izin perusahaan angkutan berbasis aplikasi seperti Grab, Go jek, Go Car, Uber oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Entah izin apa yang diterbitkan sehingga perusahaan angkutan berbasis aplikasi bagai mendapatkan surat sakti yang bisa menguasai segala jenis usaha online di wilayah indonesia. Tanpa mempedulikan aturan–aturan pada instansi/ kementerian lain yang menangani regulasi di bidangnya.

Perusahaan angkutan berbasis aplikasi mengendalikan beberapa jenis kendaraan baik yang roda 2 maupun roda empat. Dalam pegoperasiannya seakan tidak mempedulikan jika transportasi angkutan umum ada regulasi yang mengatur dan ditangani oleh Kementerian Perhubungan.

Kegaduhan antar penegnara taksi di wilayah Indonesia, bermula dari Jakarta lalu berkembang di beberapa provisi di Pulau jawa dan melebar ke Sumatera, Bali, Lombok, Sulawesi dan Kalimantan serta wilayah lainnya.

Kehadiran perusahaan angkutan aplikasi ini menabrak undang–undang dan mengacak–acak peraturan yang telah dibuat pemerintah Indonesia, sehingga perusahaan transportasi angkutan umum konvensional yang sudah puluhan tahun melayani masyarakat, menjadi babak belur. Bahkan sudah banyak perusahaan taksi yang memilih menutup usahanya seperti yang terjadi di Jakarta. Perusahaan aplikasi ini terkesan memparktikkan usaha merkantilisme dan neoliberalisme dan mengekploitasi kondisi perekonomian Indonesia dengan cara membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan membantu pengguna transportasi dengan biaya murah dan nyamaan untuk berpergian.

Dari hasil pertemuan acara rapimnas DPP Organda yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Dirjend Darat dan Direktur Transportasi Darat disebut, kegaduhan yang sering terjadi adalah di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kegaduhan tersebut berdampak terhadap kunjungan wisman, baik lokal maupun mancaranegara, bahkan beberapa kali bentrokan terekpos di media sosial dan menjadi viral.

Sebenarnya, ada aturan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 yang merupakan Revisi dari PM 26 yang telah diuji oleh Makamah Konstitusi karena dianggap cacat hukum.

Baca Juga :  Marwah dalam Pinggan

Dengan terbitnya PM 108 tahun 2017 ini merupakan bentuk kehadiran pemeritah dalam memberikan penyeimbang untuk semua stakeholder dalam industri transpotasi darat tentunya tidak semua keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Keputusan ini bukan sebagai alat pemuas, namun dapat memberikan rasa keadilan untuk semua pihak dalam menjalankan usaha transportasi angkutan umum darat agar tidak terjadi kegaduhan lagi.

Dalam permenhub 108 ini, pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional dan juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha.

Ada beberapa poin penting di PM 108 tahun 2018 itu, diantaranya harus berbadan usaha seperti (BUMN, BUMD,Perseroan terbatas/PT, dan koperasi). kemudian mesti menjalankan KIR karena sebagai standar angkutan umum, pengemudinya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A umum dan untuk kendaran online akan ditempelkan striker berhologram sebagai identitas angkutan daring/online.

Selain itu, angkutan online ditentukan jumlahnya berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh pemerintahan setempat, daerah operasionalnya diatur oleh Dinas Perhubungan. Perusahaan angkutan aplikasi juga dilarang merekrut pengemudi dan dilarang menentukan tarif selain itu tarifnya juga ditentukan oleh dinas perhubungan melalui Pergub serta harus memiliki pool atau garasi.

Ketentuan-ketentuan itu tentu sudah cukup bijak untuk mengakomodir semua kalangan, baik taki resmi/konvensional maupun untuki taksi online. Mestinya pemerintah bertindak tegas bagi yang melanggar ketentuan itu dan tidak memberi toleransi lagi. Jangan ada beriri usaha yang terkesan “semau gue”. Dudah dikasih hati, kok malah minta jantung.

Hanya saja, aturan untuk angkutan umum itu ditentang oleh beberapa taksi online. Di antaranya dari Aliando atau dari komunitas Aliansi Nasional Driver Online. Pengemudi yang tergabung di Aliando ini beberapa waktu lalu demo besar–besaran di Jakarta dan fokus ke istana negara. Mereka melakukan penolakan terhadap pemberlakuan peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Mereka menolak mobil yang digunakannya untuk taksi online kena KIR, memasang stiker, membuat SIM A umum sesaui yang diamanatkan dalam aturan permenhub 108 tersebut.

Dari 7 pengemudi online yang saya wawancarai, rata-rata mereka tidak mau melakukan uji KIR karena hal tersebut menambah biaya/penegeluaran mereka dan merepotkan dari segi waktu. Memudian mereka menolak pesangan stiker dengan alasan mobilnya miliki pribadi dan tidak mau ada status sebagai mobil angkutan umum. Tentu saja alasan lainnya harga mobil mereka akan jatuh kalau mau dijual akrena bekas angkutan umum. Selain itu, penumpang juga banyak yang alergi dengan ada merek-merek angkutan umum dan ingin naik mobil angkutan yang kesannya milik pribasi. Untuk keberatan supir harus memiliki SIM A umum, karena mereka mengemudikan mobil plat hitam. Selain itu, SIM A umum itu proses pengurusannya lebih ruwet, harganya lebih tinggi.

Baca Juga :  Masih Pantaskan PSBB di Laksanakan Lagi?

Selain itu, kebanyakan pengemudi taksi online bukan sepenuhnya bekerja sebagai pengemudi angkutan umum online tersebut. Ada yang menjadi supir karena putus kontrak kerja dengan perusahaan, ada juga yang menjadi supir hanya untuk mengisi waktu luang saat waktu kerja sudah habis.

Selama saya berkecimpung di dunia transportasi dan menjadi pengurus Organisasi perusahaan Tranportasi angkutan umum darat (Organda) lebih kurang 13 tahun, sepengetahuan saya, untuk menentukan tarif angkutan umum adalah pemerintah derah setempat dimana mobil angkutan umum tersebut beroperasi. Tidak bisa dibuat sendiri oleh perusahaan, pemilik mobil maupun pengemudinya. Ketentuan tarif tersebut ada aturannya dibuat oleh pemerintah daerah melalui keputusan gubernur berdasarkan kesepakatan bersama dan dihimpun masukan dari Organda, Badan usaha, YLKI mewakili masyarakat sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama dan dituangkan dalam sebuat keputusan Gubernur/pergub. Hal tersebut ada rumusnya dan diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan.

Tarif taksi online sangat murah. Saat sepi penumpang memang tarif yang diberikan relatif murah. Jika di aplikasi tertera harga Rp 10.000 maka pembayarannya tetap Rp 10.000 hingga tujuan walaupun di perjalanan mengalami kemacetan. Beda halnya dengan taksi konvensional. Saat buka pintu saja sudah tertera tarif Rp6.500 ditambah dengan perkimeter dari Rp5.000 hingga Rp7.000. Saat macet dan mobil berhenti argo meter tetap berjalan. Hal tersebut dikarenanya mesin tetap hidup sehingga pengeluaran pengemudi tetap berjalan maka dari itu pemerintah sudah mengatur pada argo meter dengan secara bijak.

Baca Juga :  Memaknai Peristiwa Isra Mikrad dan Salat ”Kemanusiaan”

Dalam menentukan tarif pihak taksi online mengunakan sistem perhitungan jarak tempuh dikalikan ongkos (tarif /km, tanpa memperhitungkan biaya-biaya lainnya.

Organda sendiri tidak alergi dengan taksi online. Organda sudah berdiri semenjak 1962, dan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi para pengusaha angkutan, membina dan mengembangkan dunia usaha angkutan serta sebagai mitra pemerintah di dalam mensukeskan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

Seiring dengan kemajuan teknologi banyak pengusaha angkutan umum yang welcome dengan adanya sistim transportasi Daring/online tersebut. Bahkan dalam beberapa kali pertemuan dengan para pengusaha aplikasi, Organda Kepri menyatakan siap bekerjasama dengan perusahaan aplikasi untuk menjalankan bisnis transportasi angkutan umum berbasis online.

Namun seiring dengan perkembangan waktu, perusahaan aplikasi langsung membuat perekrutan sendiri terhadap kendaraan orang perorangan yang dijadikan sebagai mitra mereka dalam menjalankan bisnis transportasi angkutan umum berbasis online. Sementara perusahaan aplikasi bukan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha transportasi angkutan umum. Inilah pemicu terjadinya kerecokan atau kegaduhan di beberapa daerah. Belakangan ada anggapan yang keliru yang menyebut pengusaha angkutan umum dan organda alergi dan anti sistem online.

Menurut saya ini sangat keliru. Organda selalu taat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, sudah puluhan tahun para pengusaha angkutan umum menjalankan usahanya untuk memberikan jasa transportasi angkutan umum dengan mengantongi izin dari pemerintah terlebih dahulu sebelum menjalankan usahanya. Pemerintah sudah membuat regulasi terkait usaha angkutan umum. Semua ada dasar hukumnya. Mulai dari UU nomor 22 tahun 1999, km 35, km 32, pm 26 dan terakhir peraturan Menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017. Di situ sudah diatur semua jenis-jenis angkutan umum, seperti, AKDP angkutan Kota dalam Provinsi, AKAP, angkutan kota antar provinsi, angkutan Kota, angkutan perdesaan, angkutan kawasan dan angkutan lainnya.

Jika ingin buka usaha, ikuti saja aturan yang ada dan tidak perlu berpolemik ataupun membuat kegaduhan dalam menjalankan usaha. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here