Sudah Diaudit BPK, Jumlahnya Rp 157 Miliar

0
624
BAUKSIT: Dam truk saat memuat bauksit sebelum diekspor, beberapa waktu lalu. f-Dokumen/tanjungpinang pos

Saat Wewenang Dana Pascatambang Dialihkan ke Provinsi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sepakat bahwa dana pascatambang yang masih mengendap di bank daerah kabupaten/kota, akhirnya tak dialihkan ke Pemprov.

DOMPAK – Hal itu disepakati saat Sekdaprov TS Arif Fadillah menggelar rapat membahas masalah peralihan kewenangan tersebut di Gedung Gubernur Kepri, Selasa (29/8) kemarin. Kepala Inspektorat Pemprov Kepri, Mirza Bahtiar menyampaikan, bahwa Pemprov Kepri menyepakati dana pascatambang itu tetap di bank daerah.

Memang kalau mengacu pada kewenangan, memang seharusnya sudah diserahkan ke Pemprov. Untuk sementara ini tetap di bank pemerintah daerah. Kalau nanti sudah melaksanakan reklamasi tambang baru kemudian dikembalikan sesuai peruntukan per undang-undangan.
”Kita tunggu aktivitas pascatambang itu selesai baru peruntukannya kita ambilalih sesuai peruntukan,” tegas Mirza.

Lebih lanjut Mirza menyampaikan, aktivitas reklamasi tambang itu harus dilaksanakan pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan perusahaan yang sudah terdaftar oleh ESDM. ”Itu ditenderkan di sana. Jadi termasuk bayar untuk aktivitas pihak ketiga itu dibayar dari dana jaminan itu,” tambahnya.

Berdasarkan rapat internal bersama Sekdaprov dan beberapa pejabat daerah, Mirza menambahkan belum mengecek, apakah seluruh perusahaan yang sudah menggelar aktivitas reklamasi pascatambang. ”Kalau sudah tereklamasi, maka tugas pemerintah akan mengembalikan uang mereka dana itu tidak kemana-mana,” jelas Mirza meyakinkan.

Baca Juga :  Target Wisman Kepri Melenceng

Berdasarkan informasi yang ia terima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kepri, lebih kurang Rp 157 miliar yang sudah dihitung. Namun data tersebut, sampai saat ini masih terus proses pemeriksaan dan dihitung oleh BPK di setiap kabupaten-kota. ”Rp 157 miliar dan bisa lebih dari itu. Dana itu kami terima laporannya seluruh tambang bauksit yang pernah beroperasi di Kepri,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekda Tanjungpinang Riono menyampaikan, bahwa telah disepakati dana reklamasi itu tak jadi dipindahkan ke provinsi saat ini. Hanya saja, masalah status Cq dari wali kota atau bupati yang sepakat untuk diganti menjadi Cq Gubernur. Menurut Riono khusus dana pascatambang itu, memang masih ada di bank milik pemerintah daerah salah satunya milik Pemko Tanjungpinang.

Jumlahnya tidak lebih dari Rp 33 miliar, dengan lebih kurang 14 perusahaan penambang yang memiliki IUP saat itu. Berbeda dengan Kabaten Bintan jumlahnya lebih kurang 129 perusahaan. ”Di kita memang sampai saat ini, belum ada yang dicairkan, hanya ada yang ngajukan pencairan, tapi belum memenuhi persyaratan administrasi,” tambahnya.

Baca Juga :  Mobil FTZ Masih Tak Bisa Keluar dari Batam

Jadi Modal Bank Daerah
Pemprov Kepri telah sepakat dengan pemkab/pemko bahwa dana pascatambang tidak jadi dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Padahal, awalnya Pemprov Kepri ngotot bahwa dana pascatambang harus dialihkan ke provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tiba-tiba muncul kesepakatan dana itu tak jadi dialihkan. Harusnya, wewenang dana itu sudah harus di provinsi karena kewenangan perizinan pertambangan pun sudah di provinsi sesuai UU No.23 tersebut.

Informasi yang dihimpun Tanjungpinang Pos, dana sekitar Rp 180 miliar yang sudah disetor pengusaha pertambangan di kabupaten/kota selama ini, diduga sengaja digunakan untuk modal membangun bank daerah yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemkab/pemko. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon, tak menampik bahwa masih ngendapnya dana pascatambang itu di bank daerah lantaran dana ratusan miliar itu dimanfaatkan untuk membangun permodalan bank yang digunakan untuk menyimpan dana tersebut.

Yang menjadi kekhawatiran bersama, pemkab/pemko saat ini, apabila dana pascatambang itu ditarik dari daerah, salah satu persoalan genting yang bisa muncul adalah bank tersebut akan bangkrut.  ”Sebenarnya sangat berdampak terhadap itu. Bupati Bintan minta pertimbangan, kita bisa saja ngeluarkan pertimbangan tapi undang-undang itu. Bahkan sempat kita tanyakan ke OJK, BI. Apa sih, literatur untuk ini, dikatakan bank daerah dan pemerintah, kalau saya punya konsep yang penting uangnya tidak dipakai,” bebernya.

Baca Juga :  360 Pramuka Kunjungi DPRD Kepri

Belum lama ini, Sekdako Tanjungpinang Riono menyebutkan, sudah ada beberapa pengusaha tambang bauksit yang sudah mengajukan surat rekomendasi untuk mengurus dikeluarkannya dana pascatambang itu. Hanya saja, kata dia, belum memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga belum bisa dicairkan dana tersebut. ”Tidak ada masalah, dana tersebut belum terpakai. Bagi yang ingin dana itu disalurkan, bisa saja, namun harus sesuai dengan persyaratan administrasinya,” tegas Riono. Pertambangan di Kepri kebanyakan pengerukan bijih bauksit di Lingga, Bintan dan Tanjungpinang serta timah di Karimun.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here