Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

0
646
Harvensica Gunnara, SH, MKM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Merupakan Hak Konsitusional

Oleh: Harvensica Gunnara, SH, MKM
Dosen Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

Beberapa waktu belakangan ini, kita sering mendengar tentang pasien bersama keluarganya yang “ditolak” oleh rumah sakit dengan berbagai alasan ketika mereka datang kesana dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya. Bahkan sesungguhnya kedatangan mereka ke rumah sakit dalam keadaan gawat darurat atau emergensi, sehingga seharusnya perlakuan rumah sakit lebih empati ketimbang pasien yang datang dalam keadaan normal. Namun demikian yang terjadi justru sebaliknya, rumah sakit “tidak dapat” menerima pasien dengan pertimbangan yang antara lain adalah kamar sudah penuh, pasien harus membayar uang muka terlebih dahulu, pasien harus menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional, rumah sakit tidak memiliki sumberdaya tertentu sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dll.

Dan ternyata, apa yang terjadi selanjutnya ketika pasien tidak segera mendapat pelayanan gawat garurat atau emergensi adalah nyawanya tidak terselamatkan atau mengalami kematian, yang mana kemungkinan untuk menyelamatkan nyawa (life saving) tetap ada, manakala penanganannya dilaksanakan sesuai dengan standard operational procedure (SOP) gawat darurat atau emergensi.

Hal yang demikian terkesan sangat ironis melihat pasien yang sesuai dengan kata pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga pula”, artinya pasien sudah datang dalam keadaan gawat darurat atau emergensi dan tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya bahkan sebaliknya justru mendapat penolakan atau setidaknya mengalami kesulitan ketika dalam proses penanganannya. Padahal peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan oleh rumah sakit berkenaan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Dasar Hukum
Pertama-tama kita bisa melihat dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yana mana secara filosofis mengandung makna menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan ungkapan yang lebih sederhana “memanusiakan manusia”. Kemudian dengan melihat pada kandungan nilai yang terdapat dalam sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa merupakan sebuah kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban sesama umat manusia, yang dapat dimaknai juga sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia disatu sisi dan disisi lainnya merupakan kewajiban dasar manusia.

Selanjutnya dengan melihat pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, terutama pada alinea pertama yang mengandung makna hak asasi manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk menjalani kehidupannya yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Kemudian dengan melihat juga pada alinea keempat yang antara lain mengandung makna bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum disusunlah suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikutnya dengan melihat pada batang tubuh UUD’45 khususnya yang mengatur bidang kesehatan, bahwa warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial nasional (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN). Hak dibidang kesehatan tersebut merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk penegakan hukumnya.

Baca Juga :  Keimanan dan Ketakwaan Inti Ibadah Kurban

Kemudian dengan melihat pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang antara lain mengatur pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara paripurna yang meliputi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan kesehatan gawat darurat atau emergensi yang mana secara tegas dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien yang datang dalam keadaan tersebut sekaligus meminta uang muka kepadanya, bahkan ada sanksi pidana yang akan dikenakan apabila melanggar ketentuan itu.

Demikian juga halnya dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang merupakan lex specialis dari UU Kesehatan memuat ketentuan yang sama tentang larangan bagi rumah sakit menolak pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat termasuk meminta uang muka kepadanya. Keadaan gawat darurat atau emergensi sebagaimana dimaksud dalam artikel ini, sesuai dengan UU Kesehatan adalah dalam rangka menyelamatkan nyawa (life saving) dan mencegah terjadinya kecacatan.

Opini Hukum
Secara konseptual dan operasional, sila kedua Pancasila mengandung arti bahwa warga negara yang datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya perlu diberikan pelayanan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang mana dalam konteks ini pasien sebagai subyek yang membutuhkan penanganan segera. Dalam keadaan gawat darurat atau emergensi, kedudukan pasien bukan sebagai obyek yang memiliki bargaining position lebih rendah dibandingkan tenaga kesehatan/rumah sakit. Oleh karena itu, hubungan pasien dan tenaga kesehatan/rumah sakit bersifat horisontal koordinatif bukan vertikal subordinatif, yang mana artinya adalah kesetaraan atau kesederajatan diantara keduanya, sehingga melahirkan kesepakatan atau konsensus yang berupa kewajiban dan hak bagi para pihak, yang manakala dilanggar akan dikenai sanksi hukum.

Sedangkan sila keempatnya, secara konseptual dan operasional dapat diterjemahkan sebagai pemenuhan bagi para pihak dalam hal ini pasien dan tenaga kesehatan/rumah sakit terhadap kewajiban dan hak yang telah disepakati bersama. Kesepakatan yang melahirkan perikatan sebagaimana dimaksud merupakan salah satu bentuk perikatan selain perikatan yang lahir karena undang-undang, yaitu perikatan yang lahir karena adanya perjanjian. Dalam hal pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat atau emergensi ke rumah sakit, maka perikatan yang terjadi adalah perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana tenaga kesehatan/rumah sakit berkewajiban menerima pasien tersebut bahkan tanpa perlu meminta uang muka terlebih dahulu.

Baca Juga :  Mengenang PDRI dan Hari Bela Negara

Sementara itu, sesuai dengan alinea pertama Pembukaan UUD’45 bahwa secara konseptual dan operasional dapat dimaknai sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia dibidang kesehatan wajib dipenuhi agar pasien dapat mewujudkan hak atas kesehatan dengan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya dan standar yang ditentukan serta berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Dan untuk alinea keempatnya, maka pemerintah wajib menyelenggarakan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pasien melalui pengaturannya dalam regulasi dibidang kesehatan sekaligus menegakannya dengan memberikan sanksi secara proporsional dan adil.

Selanjutnya dengan memperhatikan batang tubuh UUD‘45, maka secara konseptual dan operasional hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya menjadi hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Hak dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud merupakan landasan berpijak dalam bidang hukum kesehatan, yang artinya adalah bahwa pokok kajiannya bersumber dari hak tersebut, sehingga sebuah keniscayaan kalau hukum kesehatan memberikan perhatian utamanya pada perlindungan hak pasien, karena pasien sebagai pihak yang awam dibidang kesehatan yang sangat kompleks dan cenderung sebagai pihak yang dirugikan.

Selanjutnya dengan mengacu pada UU Kesehatan, maka secara konseptual dan operasional mengenai larangan bagi tenaga kesehatan/rumah sakit menolak pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat/emergensi termasuk meminta uang muka, mengandung arti bahwa hukum sesuai dengan fungsinya telah memberikan perlindungan dan kepastian kepada pasien yang manakala dalam keadaan gawat darurat wajib mendapat perlakuan khusus dalam rangka menyelamatkan nyawanya dan mencegah terjadinya kecacatan yang mungkin akan dialami kalau tidak mendapatkan penanganan segera.

Bahkan dalam rangka penanganan kasus gawat darurat atau emergensi, tenaga kesehatan/rumah sakit tidak dapat dituntut oleh pasien akibat kerugian yang dialaminya manaka tindakan yang dilakukan semata-mata karena menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan, termasuk resiko medis yang mungkin terjadi baik yang dapat diduga maupun tidak dapat diduga sebelumnya. Sama halnya dengan informed consent, yang juga dapat dimintakan kepada keluarga pasien baik sebelum maupun sesudah tindakan dilakukan, dalam konteks mengedepankan dan mementingkan upaya terbaik yang dapat diberikan kepada pasien.

Demikian juga halnya dengan UU Rumah Sakit, yang mana secara konseptual dan operasional pengaturan mengenai larangan bagi rumah sakit menolak pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat atau emergensi termasuk meminta uang muka, dimaksudkan agar rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan juga masyarakat serta bersifat sekunder maupun tersier dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat.

Baca Juga :  Hukum Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Disatu sisi rumah sakit memang memiliki fungsi ekonomi, yang artinya sebagai sebuah organisasi yang padat modal dan padat karya serta high technology memang tidak bisa dipungkuri untuk tidak bersifat profit oriented, namun demikian disisi lainnya rumah sakit juga harus berfungsi secara sosial, yaitu sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada pelayanan kesehatan seperti halnya institusi pendidikan, yang mana keduanya wajib memiliki nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan sebagai asas dalam pembentukan dan penyelengaraannya secara kelembagaan.

Pelayanan Paripurna dan Keselamatan Pasien
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam konteks ini adalah rumah sakit memiliki kewajiban secara konstitusional yaitu dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia dibidang kesehatan, yang artinya bahwa warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayan kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kesehatannya, sehingga sebagai konsekuensi normatifnya manakala rumah sakit menolak pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat atau emergensi dengan dalih apapun, dapat dikenakan sanksi hukum baik secara adminstratif, pidana, dan/atau perdata, yang mana konsekuensi tersebut merupakan wujud nyata dari fungsi hukum yaitu memberikan kepastian dan perlindungan serta keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, sebagai saran preskriptifnya adalah rumah sakit seyogyanya memberikan pelayanan secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi, dan sistematis kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan medisnya tanpa mengedepankan nilai-nilai materil serta semata-mata dilakukan dengan upaya terbaik agar keselamatan pasien (patient safety) sebagai tujuan utama pelayanan kesehatan dapat dinikmatinya. Namun demikian, pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapeutik juga memiliki kewajiban yang dalam hal ini adalah bersikap kooperatif, terbuka/jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi segala aturan internal dan eksternal yang diterapkan oleh rumah sakit dengan tujuan agar pelayanan paripurna yang nantinya akan diberikan dapat terlaksana secara memadai.

Dengan demikian sebagai penutupnya, bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berkualitas, dan produktif secara ekonomi dan sosial maka dibutuhkan upaya kesehatan yang tersedia secara aman, berkualitas, dan terjangkau yang dalam hal ini diselenggarakan oleh rumah sakit serta didukung oleh berbagai sumberdaya kesehatan lainnya seperti tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, pembiayaan kesehatan, manajemen dan informasi serta regulasi kesehatan. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here