Sudah Pertengahan April, Dana Desa Belum Cair

0
516
Muhammad Dai

ANAMBAS – HINGGA petengahan April 2017 sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum melaksanakan pencairan Dana Desa Triwulan I.

Hal ini diakibatkan masih terdapat sejumlah desa yang belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban laporan keuangannya.

Untuk itu, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Apalagi persoalan tentang desa ini, jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 tentang Desa.

Salah satu poin yang paling krusial dalam UU desa adalah, terkait alokasi anggaran untuk desa di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa.

Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah.

Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Anambas (KKA) Muhammad Dai menilai, apa yang terjadi saat ini di sebabkan minimnya pembinaan.

”Jika Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berhasil membinanya, maka tidak akan terjadi seperti ini,” sebut Muhammad Dai, Minggu (16/4).

Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa, karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 1,4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu 10 persen dari dan transfer daerah.

Sedangkan menurut informasi, pemerintah pusat melalui APBN untuk perangkat desa sebesar Rp 59,2 triliun.

Jumlah itu ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp 45,4 triliun dana total dana untuk desa adalah Rp 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Akibat belum dicairkannya dana desa tersebut, Muhammad Dai akan memanggil dinas terkait untuk melakukan dengar pendapat (hearing).

Ia berharap kepada bupati, agar dapat melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap kinerja setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya dinas terkait.

”Hal ini seakan terjadi pembiaran terhadap desa, jika desa mengalami kesulitan dalam melakukan laporanya, tentu pembinaan yang dilakukan oleh Pemda terus ditingkatkan demi terciptanya pencapaian pembangunan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, sangat prihatin akan hal tersebut, mengingat desa merupakan ujung tombak dari pembangunan serta memiliki anggaran yang cukup besar yang bersumber APBN maupun APBD.

Ia mengkhawatirkan, dengan kendala laporan itu tentunya menghambat pembangunan desa.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here