Sumbangan Dana Kampanye Dibatasi

0
374
DARI KIRI KE KANAN pasangan H Lis Darmansyah-dr Maya, pasangan H Syahrul-Rahma dan pasangan Edi Safrani-Edi Susanto. Tiga pasangan yang maju di Pilwako Tanjungpinang 2018. F-istimewa

Perusahaan Rp 750 Juta, Perorangan Rp 75 Juta

Sumbangan dana kampanye untuk calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawako-Cawawako) dari donatur baik perusahaan dan perorangan dibatasi.

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengatakan, sumbangan perorangan maksimum Rp 75 juta dan sumbangan perusahaan maksimum Rp 750 juta.
Untuk penyumbang perorangan, maka harus menyerahkan foto kopi NPWP ke calon pasangan yang disumbang beserta foto kopi KTP.
Gunanya, NPWP dan foto kopi si penyumbang diperlukan saat pemeriksaan akuntan publik nanti.
Sedangkan untuk perusahaan yang hendak menyumbang adalah swasta atau non pemerintahan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa menyumbang dana kampanye untuk pasangan calon. Dana kampanye ini wajib disalurkan ke Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon yang dibuka di bank umum baik bank swasta maupun bank pelat merah.
Membuka RKDK wajib dilakukan pasangan calon sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No.5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye.
”Rekening yang sudah dibuka pasangan calon harus diserahkan ke KPU paling lambat tanggal 14 Februari nanti. Dan kita sudah menyurati pasangan calon agar membuka rekening khusus dana kampanye,” ujar Robby Patria, kemarin.
Besaran dana kampanye, kata Robby juga dibatasi. Berapa maksimum dana kampanye di Tanjungpinang, Robby belum memutuskannya. Karena harus dilakukan pembahasan dengan masing-masing pasangan calon.
Untuk itu, kepada tim pemenangan pasangan calon diminta agar menyusun rancangan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk biaya kampanye nanti.
”Tapi yang masuk diakal. Kalau misalnya dibuat Rp 50 miliar, saya kira itu kebesaran untuk Tanjungpinang karena penduduknya saja tak sampai 200 ribu orang,” jelasnya lagi.
Sebagai contoh, kata Robby, biaya kampanye di Kota Bogor dengan penduduk sekitar 3 juta jiwa sudah disepakati biaya kampanye pasangan calon maksimum Rp 100 miliar.
”Kita di Tanjungpinang penduduknya hanya 200 ribuan, kan tak mungkin Rp 50 miliar misalnya. Nanti akan kita bahas soal berapa jumlah maksimumnya,” ungkapnya lagi.
Dana kampanye awal dan akhir harus diserahkan ke KPU. Dana kampanye awal diserahkan ke KPU saat penyerahan bukti pembukaan rekening pasangan calon di bank umum. Sedangkan laporan dana akhir kampanye dilakukan setelah masa kampanye berakhir. Laporan ini nanti akan diaudit kantor akuntan publik.
”Apabila dana kampanye akhir (penggunaan seluruh dana kampanye) ini tidak diserahkan, maka sanksinya berat. Pasangan calon bisa didiskualifikasi,” tegasnya.
Di Pasal 34 PKPU No.5 itu disebutkan, pasangan calon wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU satu hari setelah masa kampanye berakhir.
Kampanye sendiri dimulai, 15 Februari dan berakhir 23 Juni. Maka, LPPDK ini diserahkan ke KPU paling lambat, 24 Juni pukul 18.00 waktu setempat. Karena 27 Juni nanti sudah dilakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).(MARTUNAS SITUMEANG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here