Supir Taksi Online Minta Legalitas

0
133
Supir angkutan aplikasi atau online serta ojek online demo di depan kantor Wali Kota Batam di Jalan Engku Putri Batamcenter, Selasa (16/1) f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Kisruh taksi online dan taksi pangkalan semakin panas belakangan ini. Hal ini membuat supir taksi online melakukan aksi protes. Aksi protes digelar untuk meminta pemerintah tidak melarang mereka beroperasi. Mereka meminta pemerintah dan penegak hukum bersikap adil serta memberikan rasa adil bagi mereka.

Aksi protes digelar dalam bentuk demonstrasi di depan kantor Wali Kota dan DPRD Batam, Selasa (16/1) di Batamcenter. Ratusan supir taksi online yang yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) Batam, menggelar demo bersama ojek online.

Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah, mencabut surat Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Nomor 951 tentang penghentian operasional online. Pemko Batam dan penegak hukum juga diminta dapat bersikap adil dan memberikan rasa aman bagi driver online dalam menjalankan usaha.

Ketua ADO Kota Batam, Sopandi meminta pemerintah membatalkan surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Oktober 2017, antara DPRD Kota Batam, Dishub Provinsi Kepri dan pihak kepolisian. ”Pemko Batam dituntut mengatur ojek online dengan adil dan melibatkan asosiasi driver online dalam perumusan peraturannya,” katanya, membacakan tuntutan supir taksi dan ojek online.

Setelah menggelar orasi, para pendemo diterima Ketua DPRD Batam Nuyanto, Wakapolresta Barelang AKPB Mudji Supriadi dan Kepala Dishub Kota Batam Yusfa Hendri. Pada kesempatan dialog itu, pelaku taksi online meminta meminta Dishub Kota Batam mensosialisasikan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 kepada driver online di Kota Batam.

”Kami minta agar peraturan itu segera disosialisasikan. Sehingga taksi online segera melengkapi persyaratannya,” tegas Sopandi.

Sopandi bersama rekan-rekannya, meminta Dishub Batam membuka pintu dialog dengan DPD ADO Kepri terkait pelaksanaan PM 108/2017 dan operasional transportasi berbasis IT. Sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya, mereka dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Kami minta agar kepolisian tidak melakukan tindakan atau razia selama masa transisi PM 108/2017 dan perumusan peraturan ojek online. Berikan batasan kuota driver online dan ojek online di Kota Batam,” tegasnya.

Mereka juga meminta agar kendaraan yang selama ini ditangkap atas dasar surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Oktober 2017 antara DPRD Batam, Dishub Kepri dan pihak Kepolisian, dibebaskan. Diminta agar upaya hukum dengan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap oknum non sipil yang berbuat semena-mena terhadap driver online.

”Kalau aparat seperti kepolisian yang menangkap atau sweeping kami bersedia. Tapi apakah warga sipil juga bisa melakukan sweeping,” jelasnya.

Menjawab tuntutan pendemo itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto menjanjikan untuk menyampaikan kepada pihak terkait. Sekaligus akan meminta dicarikan solusi atas persoalan transportasi di Batam. Permasalahan itu dijanjikan akan disampaikan saat rapat forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD).

”Besok akan ada rapat FKPD. Nanti disampaikan, diharap menghasilkan solusi persoalan transportasi onlinne. Ini penting, karena pemerintah wajib memfasilitasi,” tegas Nuryanto.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here