Surat Domisili Tak Berlaku Lagi

0
296
Suasana warga yang tinggal di daerah pelantar di Kota Tanjungpinang. f-Raymon/tanjungpinang pos
Warga pendatang di Kota Tanjungpinang yang mempunyai pekerjaan tetap diimbau untuk segera mengurus surat pindah dari daerah asal.

TANJUNGPINANG – Pasalnya, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah tidak diberlakukan lagi. SKD juga tidak bisa lagi digunakan untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang Irianto mengatakan SKD yang menunjukkan tempat tinggal masyarakat sudah tidak berlaku lagi.

Baik itu SKD yang dikeluarkan, mulai dari perangkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah, Camat sampai dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang.

Artinya, pihak tersebut tidak ada lagi mengeluarkan SKD. Ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

”Sekarang tidak dikenal surat domisili. Dulu, ya ada surat domisili itu ada dan berlaku,” kata Irianto kepada Tanjungpinang Pos di Kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang beralamat Jalan Kijang Lama, Km 7 Tanjungpinang, Senin (8/7).

Apabila ada, kata Irianto, SKD yang dikeluarkan perangkat RT/RW, Lurah dan Camat sampai dengan Disdukcapil Kota Tanjungpinang bisa dibatalkan. Karena surat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Memang, katanya, tidak ada sanksi apabila ada perangkat RT/RW, Lurah, Camat membuat hingga mengeluarkan SKD tersebut.

”Tidak ada (sanksi, red),” sebut dia. Sementara itu, Lurah Melayu Kota Piring (MKP), Zulkifli Eko Purwanto mengatakan, ia mengeluarkan SKD untuk masyarakat disaat kondisi sedang emergency atau keadaan darurat. Seperti anak masuk sekolah, masyarakat masuk hingga di-opname di rumah sakit.

Alasan mengeluarkan SKD, adalah salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar ke sekolah diterapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang. Sehingga pihaknya mengeluarkan SKD buat masyarakat tersebut.

Dan, berbeda dengan masyarakat yang di-opname di rumah sakit. Masyarakat tersebut dari keluarga tidak mampu.

Jadi, katan dia tidak mungkin, masyarakat pulang ke kampung halaman untuk mengambil SKD tersebut. Oleh karena itu, MKP memberikan pelayanan mudah untuk masyarakat tersebut.

Kebanyakan, masyarakat yang minta SKD belum mengurus dokumen kependudukan, yaitu pindah tempat tinggal dari daerah asal ke Kota Tanjungpinang. Artinya, masyarakat belum melengkapi administrasi kependudukan tersebut.

”Selain keadaan darurat, kami tidak melayani hingga mengeluarkan SKD,” sebut dia. (ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here