Surat Edaran Akhiri Konflik Nelayan Desa Lingai

0
385
Dialog: Bupati Anambas Abdul Haris saat berdialog dengan warga nelayan di Desa Lingai, Jumat (27/10). F-ISTIMEWA

ANAMBAS – BUPATI Kabupaten Anambas Abdul Haris SH, mengeluarkan surat edaran terkait pengoperasian bagan apung di jalur penangkapan ikan. Tujuan surat edaran tersebut, untuk mengakhiri Polemik dimasyarakat nelayan di Desa Lingai, Kecamatan Siantan Selatan.

Surat Edaran tersebut bernomor 21 Kdh.KKA/042/10.17, Tentang Penegasan Pengoperasian Bagan Apung di Jalur Penangkapan IB (2-4 Mil). Menariknya lagi, Haris turun langsung ke Desa Lingai dan bertemu masyarakat nelayan untuk mensosialisasikan surat edaran tersebut.

Sosialisasi tersebut, disampaikannya dihadapan dua kelompok masyarakat dua dusun yang bersengketa itu. Haris langsung memberikan penjelasan, terkait surat ederan yang dibuatnya. Seperti diketahui, sebelumnya pro kontra dua kelompok masyarakat terkait penggunaan alat tangkap Bagan Apung (Lift Nets) terus menyeruak dan menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat. Bahkan, beberapa kali pertemuan digelar untuk membahas hal tersebut baik di DPRD, maupun kantor Dinas DP3.

Namun, belum dapat mencari solusi dan penyelesaiannya. Hal ini membuat Bupati turun tangan langsung, untuk mengumpulkan kedua kelompok masyarakat itu.

Ikut dalam rombongan tersebut antara lain sejumlah Kepala OPD, Ketua LAM, Ketua Nelayan, tokoh agama, tokoh Masyarakat, instansi vertikal dan lainnya. ”Kedatangan kami ke sini untuk mensosialisasikan surat edaran tentang alat tangkap Bagan Apung, yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” demikian disampaikan Haris di hadapan masyarakat yang mengikuti sosialisasi di Balai Desa Lingai, Jumat (27/10).

Haris menguraikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengeloaan perikanan negara Republik Indonesia. ”Sesuai dengan aturan tersebut, maka nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bagan apung, untuk beroperasi diatas 2 mil (3,5 mil) dari bibir pantai,” jelas Haris.

Disinggung apakah ada sanksi bagi nelayan, yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.
Haris mengungkapkan, apabila setelah diberikan teguran sebanyak tiga kali masih juga tidak mematuhinya maka sesuai dengan peraturan yang ada maka diberikan sanksi sebesar-besarnya denda Rp 250 juta. ”Saya ingatkan kepada masyarakat, untuk memahami dan mentaati peraturan yang ada. Laut ini milik Allah, dan rezeki dari Allah yang mengatur,” ungkapnya.

Haris juga meminta kepada pihak PSDKP, untuk membentuk tim kecil yang nantinya akan melaksanakan patroli di perairan Lingai. Selain itu, PSDKP juga menentukan titik koordinat 2 Mil tersebut. ”Saya juga minta kepada masyarakat, untuk saling menghargai dan bertoleransi serta sama-sama menjaga keamanan. Karena warga dua dusun ini bersaudara,” imbaunya, sembari bertanya apakah masyarakat sudah paham dan mengerti, dan di jawab spontan oleh masyarakat paham pak bupati.

Ketua LAM Herdi Usman mengajak masyarakat, untuk mematuhi aturan yang harus dijalankan. Sebab, aturan itu dibuat dipusat dan daerah hanya menjalankannya. ”Orangtua kita sudah menasehati mesti didengarkan. Jangan lagi ada perselisihan ditengah-tengah masyarakat. Kalau tidak mau mendengar, nasehat siapa lagi yang akan didengar,” urainya.

Herdi mengharapkan, dengan telah dikeluarkannya surat edaran tersebut. Berakhir pula polemik dimasyarakat, dan jalankan aturan sebaik-baiknya.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here