Surat Pengunduran Diri Rahma Tersandera!

0
1299
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota nomor urut satu, H Syahrul-Rahma menunjukan nomor urut satu di Pilkada Tanjungpinang.F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang 2018 akan segera dimulai. Dua pasangan calon wali kota mulai memanaskan mesinnya guna memenangkan Pilkada Tanjungpinang 2018. Mesin-mesin politik partai pengusung juga mulai dipanaskan jelang pemungutan suara.

TANJUNGPINANG – Aroma persaingan panas kedua calon mulai terasa. Hingga kemarin, surat pengunduran diri Rahma, sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan sebagai kader PDIP masih belum tuntas.

Menurut Ade Angga, ketua tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut satu, pasangan Syahrul-Rahma telah berupaya melakukan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Termasuk tentang tata cara pengunduran diri Rahma dari anggota DPRD dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tanjungpinang.

Namun, wakilnya pasangan yang diusung dan didukung Golkar, Gerindra, PKS, PBB dan PKB ini belum juga menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Kepri. Gubernur Kepri belum bisa memprosesnya, karena berkas pengunduran dir Rahma belum diserahkan Pemko Tanjungpinang ke Pemprov Kepri.

Namun, ia menegaskan tinggal yang bertanggung jawab menindaklanjuti hal tersebut adalah DPRD Tanjungpinang dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Terkait tupoksi ini, Politisi Golkar ini angkat bicara bahwa pihaknya akan melaporkan Pemko Tanjungpinang ataupun pihak yang menghambat pengunduran diri Rahma ke Ombudsman. Ini baru akan dilakukan bila benar-benar surat pengunduran Rahma dipersulit atau tersandera oleh oknum.

Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang ini, menegaskan, bila beberapa hari ke depan, tidak juga ada kejelasan mengenai kelanjutan proses surat pengunduran diri Rahma maka Pemko yang harus bertangungjawab, karena itu sudah menjadi domain eksekutif (Pemko).

Baca Juga :  KPU: Wajar Tak Masuk DPT

”Rahma sudah menyerahkan pernyataan bahwa dia sudah mengundurkan diri. Hanya saja, untuk kelengkapan suratnya masih dalam proses. Jika memang Pemko masih ingin menahan surat pengunduran diri itu, kita akan laporkan ke ombudsman. Sehingga bisa terungkap apa sebenarnya yang membuat surat pengunduran diri Ibu Rahma lama diproses,” kata Angga, baru-baru ini.

Kata Ade Angga, Rahma telah menandatangani surat pengunduran dirinya sejak 12 Februari 2018. Menurut Ade, itu surat pengunduran diri yang sah dan tidak ada yang dipermasalahkan.

”Suratnya ditandatangani Rahma di atas materai sejak ia ditetapkan sebagai calon wali kota pada tanggal 12 Februari 2018 lalu. Tanggungjawab Rahma, kata Ade Angga, sudah selesai dan sudah dibebastugaskan.

Menurut Ade, keterlambatan pengurusan surat pengunduran diri Rahma ini hanya dikarenakan beda persepsi terkait aturan yang digunakan. Ade membeberkan, penjabat Wali Kota merujuk pada UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tentang PAW bahwasanya harus melampirkan surat keterangan pengunduran diri dari Parpol sebelumnya. Sedangkan DPRD merasa harusnya merujuk pada PKPU Nomor 3 dan Nomor 6 2017, dan di sana tidak disebutkan kewajiban melampirkan dokumen pengunduran diri dari Parpol sebelumnya.

Karena itu, Angga berharap persoalan tersebut lekas selesai, sehingga persoalan tersanderanya dokumen resmi pengunduran diri Rahma bisa cepat rampung dan tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Syahrul Resmi Deklarasi sebagai Cawako

Angga sendiri mengaku sudah berkonsultasi sampai ke KPU RI dan apa yang diyakini DPRD Tanjungpinang bisa dibenarkan. ”Kami berharap surat di Penjab Wali Kota itu bisa lekas diteruskan ke Gubernur. Begitu etika pemerintahannya. Walau kami juga sudah langsung berkirim surat ke Gubernur,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Pemerintah Provinsi Kepri Haryono, mengatakan surat pengundran diri Rahma dari anggota DPRD Kota Tanjungpinang, belum ada diproses oleh Gubernur Kepri.

Pasalnya, surat tersebut belum ada masuk ke Pemprov Kepri. ”Perlu saya luruskan, bagaimana kita mau memproses, surat tersebut belum kita terima dari Pemko Tanjungpinang,” kata Haryono, baru-baru ini.

Kata dia, karena belum diterima surat tersebut, maka hingga kemarin, Pemprov belum bisa memproses surat tersebut. Namun, bila surat sudah diterimanya, ia berjanji akan segera memprosesnya. ”Kami mau memproses berdasarkan data kalau tidak ada data bagaimana kita bisa memprosesnya. Kita tunggu dari Pemko, kita harapkan Pemko Tanjungpinang segera mengirim berkasnya,” tegasnya.

Sebelumnya, DPC PDIP Kota Tanjungpinang sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Sehingga surat pengunduran diri Rahma, yang keluar dari kader PDIP sudah di proses.

Proses ini, menurut Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar tidak hanya di tingkat DPC PDIP Kota Tanjungpinang saja hingga ke DPP PDIP dan DPD PDIP Provinsi. Tapi, proses tersebut memakan waktu yang cukup panjang.

Baca Juga :  November, Anggota DPRD Loncat Partai Diganti

Kata Sukandar, pertama, DPC mengirim surat rekomendasi berdasarkan pengunduran Rahma ke Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Kepri. ”Sudah kita jalani. Kalau tidak salah saya, kita (DPC, red) sudah kirim surat Ibu Rahma ke DPD di bulan Februari, lalu,” kata Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar dijumpai Tanjungpinang Pos dikediamannya berada di Km 5 Atas Tanjungpinang, Kamis (12/4).

Setelah itu, kata Sukandar, surat tersebut di proses oleh DPD PDIP Provinsi Kepri. Kemudian, DPD PDIP Provinsi Kepri yang mengirim surat berdasarkan kiriman dari DPC Kota Tanjungpinang ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Surat tersebut akan diproses, setelah DPP PDIP menerima surat yang dikirim DPD PDIP Provinsi Kepri.

Nanti, surat tersebut bakal dikirim oleh DPP ke DPD PDIP Provinsi Kepri dan diteruskan ke DPC PDIP Kota Tanjungpinang. Dirinya tidak mengetahui berapa lama waktu proses surat tersebut. ”Ya, begitulah prosesnya, intinya, tugas kita di DPC PDIP Kota Tanjungpinang sudah menjalani hingga memproses surat pengunduran diri Ibu Rahma. Kalau sudah (surat, red) sampai di DPD maupun DPP itu urusan mereka lagi. Saya tidak bisa ikut campur. Itu baru ditingkat internal partai,” tegas dia.(ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here