Suryani Sarankan Kasus Izin Tambang Di-hearing

0
121
Suryani

DOMPAK – Anggota Komisi III DPRD Kepri, Suryani menyampaikan keprihatinan terhadap kabinet kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri saat ini.

Menurut dirinya, harusnya setiap kebijakan sifatnya penting harus dikoordinasi tidak boleh diputuskan hanya setingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.

”Sebagai mitra Dinas ESDM, kami menyayangkan munculnya kasus ini. Walapun tahun lalu ketika pembahasan tingkat komisi dan pansus LPP, kita telah mengingatkan kadis terkait, agar lebih selektif,” tegasnya.

Suryani juga menanyakan, terkait pernyataan Gubernur Kepri yang menurut dia tidak masuk akal tentang masalah tersebut, sementara dirinya sendiri tidak tahu izin tersebut dari Pemprov.

”Jadi bagaimana pola koordinasi di birokrasi pemprov saat ini,” tanya Suryani.

Dirinya menyatakan, bahwa pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak setengah-setengah. Karena dia meyakini kecurigaan pemerintah pusat terhadap praktik tidak sehat di tubuh perizinan ini sudah lama diendus, namun pemerintah pusat masih memberikan toleransi.

”Bisa jadi karena tahun lalu pun pusat dah tahu, namun paling sampai setingkat kadis saja kasusnya,” sebut Suryani.

Suryani menyarankan, agar pimpinan DPRD untuk melakukan hearing. Karena menurut dia, pada saat Pansus LPP tahun 2018 sudah dibahas betul masalah ini. ”Saat itu, saat anggota KPK ketemu DPRD Kepri,” sebut Suryani.

”PTSP sejak awal, saya lihat belum terpadu, karena belum terkoordinasi antardinas,” jelasnya demikian. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here