SWRO Batu Hitam Mangkrak

0
1049
SWRO MANGKRAK: Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ade Angga dan rekannya, saat meninjau SWRO Batu Hitam belum lama ini. Foto bawah, pekerja memasang pipa utama SWRO nantinya akan disalurkan ke pipa pelanggan. F-D0K TANJUNGPINANG POS

Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Batu Hitam sudah selesai sejak 2014 lalu. Meski sudah tiga tahun selesai, namun, masyarakat belum bisa menikmati hasilnya. Proyek Kementerian Pekerjaan Umum ini sekarang mubazir. Pemprov Kepri sempat menolak untuk mengoperasikan SWRO.

TANJUNGPINANG – Pembangunan strategis SWRO sudah mengabiskan anggaran Rp97 miliar dana APBN dan APBD. Tentu anggaran tersebut berasal dari jerih payah rakyat dan karena diambil dari pajak. Kapasitas produksi SWRO ini mencapai 50 liter per detik dan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 4.000 pelanggan. Hadirnya SWRO mestinya memberikan alternatif bagi masyarakat sudah tersambung pipa PDAM Tirta Kepri.

Kapasitas SWRO ini bisa bertambah menjadi 8.000 pelanggan. Bahkan sampai saat ini, sudah ada 2.845 meteran yang sudah terpasang di rumah-rumah warga. Soal harga, belum bisa dipastikan. Bisa jadi di atas Rp 19.500 per kubik atau di bawah itu. Tergantung pemakaian air dan kebutuhan listrik serta biaya operasional lainnya. Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Rudi Chua mengaku prihatin belum dioperasikan SWRO tersebut. Kini infrastruktur SWRO menjadi mangkrak. Kata dia, masyarakat baru akan merasakan pentingnya fungsi SWRO jika musim kemarau.

”Untung saja 2 tahun belakangan ini volume air masih mumpuni. Hujan juga sering turun. Coba nanti kalau tiba masanya kemarau panjang, baru kelimpungan mencari air bersih,” kata Rudi Chua, kemarin.

Baca Juga :  Rumah Warga Roboh

Politisi Hanura ini menegaskan air SWRO beda dengan air yang dijual PDAM Tirta Kepri. Air SWRO akan semakin murah bila pemakaian pelanggan makin tinggi. Sedangkan air PDAM, harganya Rp 2.600 per meter kubik untuk penggunaan hingga 10 kubik. Penggunaan di atas 10 kubik, harganya akan naik. Sedangkan SWRO, makin banyak air yang dipakai, Harganya makin murah. Harga air akan ditetapkan setelah enam bulan dioperasikan. Itulah aturanya. Tujuan pembangunan SWRO adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi faktanya tidak difungsikan.

”Meskipun ada petugas yang dipercaya untuk menjaga, bangunan yang berada di belakang Lantamal IV Tanjungpinang tersebut semakin memprihatinkan,” tegasnya. Kata dia pipa-pipa utama juga sudah mulai berkarat. Begitu juga infrastruktur pendukung yang ada di dalam bangunan tersebut. Hampir empat tahun lamanya nasib bangunan SWRO) Tanjungpinang tidak bertuan. Proyek yang rampung dibangun pada tahun 2014 itu sampai saat ini tak dimanfaatkan. Tokoh masyarakat Tionghoa ini menyebutkan, belum ada yang bertanggungjawab untuk mengoperasikanSWRO itu.

”Dalam sejarahnya, memang SWRO diajukan oleh Pemprov. Tetapi, ada tarik ulur antara Pemprov dengan Pemko tentang penetapan pengelolaannya,” jelasnya. Rudi juga mengapresiasi gagasan yang diajukan langsung oleh Gubernur Kepri yang kala itu H.M Sani (almarhum, red). Mengingat, sambung Rudi, kondisi sumber air bersih di Tanjungpinang mengalami penurunan kualitas.

Baca Juga :  2020, UMK Tanjungpinang Rp3.006.999 Per Bulan

”Kenyataannya memang semua sumber air kita baik di Dam Sungai Gesek maupun di Sungai Pulai sudah rusak, tidak hanya infrastrukturnya. Namun, mata airnya juga, harusnya ini menjadi tolok ukur antara Pemko dan Pemrov agar berkenan duduk semeja dan mengambil sikap,” paparnya yang berkeyakinan jika tidak diindahkan akan memberikan efek serius jika kemarau tiba nanti.

”Jangan nanti ketika sudah masuk musim kemarau, baru semuanya sibuk-sibuk, harusnya jauh-jauh hari sudah bisa diambil sikap, kasihan masyarakat juga nantinya yang menjadi korban,” bebernya. Dari pantauan awak media di lapangan bangunan yang berada di belakang Lantamal IV Tanjungpinang tersebut semakin memprihatinkan. Pipa-pipa utama juga sudah mulai berkarat. Begitu juga infrastruktur pendukung yang ada di dalam bangunan tersebut. Namun sayang dengan nasib bangunan SWRO yang parah tersebut tidak mungkin bisa membuka pintu untuk dikelola oleh swasta.

”Masalahnya itu dibangun pakai uang negara, dan tidak boleh di komersialkan, nah yang menjadi persoalannya mana ada pihak swasta yang mau mengelola secara cuma-cuma, selain aturannya juga yang tidak membolehkan,” papar Rudi. Kini nasib bangunan yang dikerjakan oleh PT Artha Envirotama sebagai pemenang tender terbangun sia-sia tanpa ada yang bisa mengelola dan memertanggungjawabkan. Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ade Angga minta kepada Pemko Tanjungpinang untuk serius mengelola SWRO

Baca Juga :  Tak Ada Pesta Kembang Api di Tahun Baru

”Kata Pemko kemarin mau bentuk UPT SWRO itu, tapi kita belum lihat sampai sejauh mana,” kata dia. Ia juga menyarankan agar Pemko Tanjungpinang turun ke lokasi, mengecek kondisi SWRO sebenarnya. Jangan sampai Pemko menerima bangunan rongsokan, nanti menimbulkan masalah baru.

”Hanya satu permintaan kita, segeralah dioperasikan SWRO. Sudah banyak dana masyarakat habis disitu saja,” tegas dia. Politisi Golkar membeberkan sudah ada 2 ribu lebih masyarakat yang ingin menjadi pelanggan SWRO. Masyarakat sudah lama menunggu air SWRO menggalir ke rumahnya.

”Sekarang ini musim hujan, warga kita tidak kekurangan air bersih, kalau tiba-tiba musim kemarau berkepanjangan, nah gimana nasib warga untuk mendapatkan air bersih,” tegasnya. Kata dia diakhir masa jabatan H Lis Darmansyah-H Syahrul, ia berharap agar SWRO sudah bisa dioperasikan. ”SWRO dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” tegasnya.(YOAN-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here