SWRO Dibidik Jaksa

0
494
Rudy Chua

Proyek Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Batu Hitam Tanjungpinang sudah menelan anggaran sekitar 100 miliar. Namun sampai saat ini belum ada manfaatnya. padahal, proyek ini sudah selesai sejak empat tahun ini. 

TANJUNGPINANG – Karena proyek itu dinilai menyia-nyiakan uang rakyat, kini pihak kejaksaan tinggi sedang membidik dugaan korupsi di proyek pembangunan SWRO ini.

Belakangan, para pejabat di Satker Air PU selaku pemilik proyek kelimpungan diperiksa jaksa. Apalagi, ada warga yang melapor ke jaksa jika proyek itu sia-sia, padahal biayanya sangat besar.

Infrastruktur Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang ini didesain akan mampu memproduksi air dengan kapasitas 50 liter per detik.

Menurut Humas dan Administrasi Satker Air Pengembangan Pengelolan Air Minum di Kepri, Iwan, mengakui adda beberapa pejabat di lingkungan tempatnya bekerja diperiksa petugas Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri.

”Semua petugas dari Jakarta sampai di level bawah, dipanggil untuk diperiksa di Kajati. Jadi kami yang kena sekarang ini,” ujar Iwan kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (28/5)

Mewakili pimpinannya, Iwan menuturkan tidak tahu nasib SWRO di Tanjungpinang ini ke depan seperti apa. Awalnya proyek ini ditolak oleh Gubernur Nurdin Basirun.

Padahal, saat pembangunannya, RO ini direncakan akan menjadi tanggungjawab Provinsi. Demikian juga dengan pengelolaannya.
Belakangan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menolak proyek itu dengan alasan biaya produksinya kemahalan dan memberatkan masyarakat.

Tak lama brselang, pihak pemko Tanjungpinang yang maju dan menyanggupi untuk mengelola SWRO Batu Hitam itu.
Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. padahal pernyataan kesanggupan Pemko itu sudah disampaikan sejak tiga bulan yang lalu.

”Akhirnya kita semua dipanggil Kajati dan diperiksa. Sudah lebih dari lima kali dipanggil,” terangnya.

Sementara ini, pihak Kajati masih belum menghimpun data dari pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi maupun Kota. Sejauh ini, pihak Kementerian PUPR yang mengurus masalah SWRO di Provinsi Kepri ini, disidik satu persatu oleh Kajati Kepri.

”Saat pemanggilan, kita buka semuanya. Kita sudah sesuai spesifikasi. Tapi masalahnya, kalau barang namun tidak dipakai, ya sama saja bohong,” tambahnya.

Sementara itu, Rudy Chua saat dimintai tanggapan masalah tim Satker tengah disidik Kajati saat ini, mengaku sangat prihatin. Hal ini karena, persoalan kecil, yakni salah satunya masalah karena penentuan harga.

Belum lama ini, Pemprov melalui Sekda H TS Arif Fadillah menggelar rapat dengan pihak Satker Air untuk membahas tentang pemutusan MoU masalah penanganan SWRO ini. Kepri sesungguhnya telah melepaskan tanggungjawab mereka atas SWRO yang sudah dibangun dengan biaya miliaran rupiah itu saat ini.

”Tapi, yang jelas, kita jadi dimusuhi orang-orang pusat. Terutama mereka yang mengurus air minum itu. Mereka terjebak disini,” terangnya

”Sementara itu pemintaan gubernur terdahulu,” timpalnya.
Makanya, jadi persoalan semua orang, yang rugi sesungguhnya bukan hanya dari pihak Kementerian yang sudah habis-habisan membantu Kepri, melainkan masyarakat khususnya di wilayah Pulau Bintan.

”Yang menjadi kerugian terbesar untuk masyartakat Tanjungpinang, adalah ke depan semua usulan yang menyangkut masalah air minum di blok mereka, ini sudah 3 tahun berturut-turut,” tambahnya

Sementara masyarakat Kepri sangat membutuhkan itu, ironisnya kesempatan ini, justru dipatahkan hanya karena alasan masalah harga yang cukup membebani masyarakat. Sementara, menurut Rudy, tidak semua masyarakat yang mengeluhkan hal itu, saat ini khusus masyarakat di Pelantar I dan II Tanjungpinang, setiap hari membeli air bersih seharga Rp30 ribu sampai Rp 40 ribu per kubik. ”Ini kerugian yang sungguh luar biasa buat masyarakat Tanjungpinang,” tukasnya. (SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here