Syahrul Bakal Temui Mendagri

0
160
H Syahrul

Open Bidding 7 OPD

TANJUNGPINANG – Sesuai UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada mengatakan bahwa, Kepala Daerah dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan pemerintahan daerah dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Ini sesuai Pasal 162 ayat 3. Meski UU Pilkada telah menjelaskan demikian, namun pergantian kepala dinas sebelum enam bulan secara prinsip boleh saja. Tapi itu untuk eselon II, karena itu sudah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya, harus digelar open bidding.

Hal diungkapkan Wali Kota Tanjungpinang terpilih di Pilkada Tanjungpinang, H Syahrul, Sabtu (1/9).

Ia mengatakan, pada prinsipnya, pelantikan pejabat eselon II, sebelum enam bulan, boleh saja dilakukan. Namun, untuk eselon II kan harus ada mekanismenya sesuai UU ASN. Salah satunya, harus digelar open bidding dulu.

”Kalau mendesak, boleh saya mutasi pejabat eselon II, dan harus izin dari Menteri dan mengikuti aturan UU ASN,” kata H Syahrul.

Usai pelantikan nanti, sambung dia akan mengumpulkan seluruh kepala OPD, baik eselon II, III, IV dan ASN, untuk menyatukan visi dan misi, untuk mempercepat pembangunan di Tanjungpinang. Ia juga akan menemui Menteri Dalam Negeri, untuk meminta arahan, karena beberapa dinas dan badan di Tanjungpinang masih dipimpin oleh Plt, sudah lama.

Diantaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Tanjungpinang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

”Kita akan gelar open bidding untuk tiga dinas yang masih dipimpin oleh Plt. Belum lagi dinas yang kosong jabatannya. Supaya program kerja berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, ia juga berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk menentukan pejabat eselon III, mana saja yang sudah memenuhi untuk dilantik.

Katanya, banyak juga jabatan eselon III belum defitinitif. ”Kalau pelantikan pejabat eselon III, tak perlu open bidding atau izin dari pusat,” ujarnya.

Ia membeberkan, nama-nama yang akan mengisi kekosongan jabatan belum ada gambaran. Setelah ia lantik nanti, baru ada gambarannya, siapa saja yang mengisi kekosongan jabatan tersebut.

”Saya belum dilantik, jadi belum ada gambaran. Nanti kita lakukan pengisian jabatan yang kosong demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanjungpinang, H Tengku Dahlan menambahkan, ada beberapa kepala dinas masuki massa pensiun. Kepala dinas yang bakal memasuki masa pensiun di Januari 2019, yakni Kadis Kominfo Efiyar M Amin dan Inspektorat Rosita. Kemudian, ada dua asisten yang jabtannya kosong.

”Kalau ngak salah ada tujuh yang perlu digelar open bidding, tapi itu kita serahkan kepada pimpinan,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun dipimpin oleh Plt, tapi pelayanan yang diberikan tetap baik. Ia juga minta kepada ASN untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai abdi negara. Ia juga menilai disiplin pegawai sudah lebih baik lagi. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here