Syahrul-Rahma Rencanakan Bangun 10 Kantor Lurah

0
639
Walikota Tanjungpinang, H Syahrul menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2028-2023 melalui rapat paripurna di Kantor DPRD Tanjungpinang, Selasa (12/2) sore.

TANJUNGPINANG – Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syahrul-Hj Rahma (Sabar) merencanakan membangun 10 kantor lurah dan dua kantor camat baru, selama lima tahun memimpin.

Hal ini dikatakan H Syahrul saat membacakan RPJMD Kota Tanjungpinang periode 2018-2023 mendatang. Mereka memiliki 98 pembangunan atau program pendukung visi dan misi.

Selain itu, direncanakan pembangunan gelanggang pemuda dan olah raga (gelora). Pengadaan lahan untuk alun-alun di tiap kecamatan. Pembangunan bumi perkemahan (camping ground).

Direncanakan pembangunan taman lansia, rehabilitasi aula gedung lima lantai Senggarang, rehabilitasi gedung gonggong, penataan kawasan kuliner Bintan Center.

Baca Juga :  Maskur Tinjau Pembangunan Sekolah

Penataan pedestrian Kota Lama, bantuan seragam sekolah, pembangunan Quran Centre, pembangunan Cultural Centre, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Dituturkan H Syahrul dalam rangka membiayai pembangunan daerah, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp965.385.252.441 menjadi Rp1.073.477.092.793 pada tahun 2023.
Belanja daerah direncanakan meningkat dari sebesar Rp975.535.252.441 menjadi Rp1.086.825.008.673.

Ia pun menuturkan, pengukuran kinerja, RPJMD Kota Tanjungpinang telah menetapkan 42 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 59 Indikator Kinerja Daerah (IKD).

“Pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat Kota Tanjungpinang dapat menggunakan indikator tersebut sebagai tolok ukur kinerja dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Baca Juga :  MTs Tambelan dan SMPN 14 Bintan Kompak Gelar Upacara HUT Sumpah Pemuda

Dituturkannya, Perda RPJMD itu wajib, bila tidak sesuai ketentuan pasal 266 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikenakan sanksi.

Bukan hanya kepada daerah, tetapi juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Diantaranya, sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga bulan.

Rencannaya, hari ini, Rabu (13/2) unsur pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang akan memberikan pidato pengantar Ranperda RPJMD kepada esekutif. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here