Syarat Daftar SMA Berlebihan

0
2766
MENDAFTAR: Lulusan SMP antusias mendaftar di SMAN 2 Tanjungpinang, Senin (3/7). F-YOAN/TANJUNGPINANG POS

PPDB Dimulai

Sejak peralihan kewenangan SMA sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi, masyarakat merasa makin rumit, terutama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

TANJUNGPINANG – TERLEBIH untuk mendaftar ke SMA, orangtua siswa merasakan syarat yang ditetapkan berlebihan. Sebab, orangtua harus menyertakan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari sekolah asal. Parahnya lagi, orangtua siswa baru mengetahuinya saat hendak daftar ulang anaknya. Berkas mereka dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan SKBB dari sekolah asal.

Spontan saja orangtua kerepotan dibuatnya dan harus kembali ke sekolah asal untuk mengurusnya. Saat mereka kembali ke sekolah asal, rupanya, sudah ratusan orangtua antre untuk mengurus hal yang sama. Seperti yang dialami salah satu orangtua siswa ketika mendaftarkan anaknya ke SMAN 4 Tanjungpinang, Senin (3/7). Orangtua yang minta namanya tak dikorankan itu mengatakan, sebaiknya syarat itu dihapuskan saja. Masyarakat pun meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak menambahkan syarat tersebut.

Anak mereka bisa lulus dari sekolahnya karena berkelakuan baik. Lalu, untuk apa lagi SKBB itu jika hanya merepotkan orangtua siswa. Jika pun syarat itu harus dilengkapi, maka sebaiknya diinformasikan jauh-jauh waktu. Sehingga, pihak SMP bisa mengeluarkan surat itu sebelum pendaftaran siswa baru. Yang paling bikin kesal warga, panitia penerimaan siswa baru tidak memberitahukan syarat itu saat mengambil formulir. Namun, syarat tambahan itu baru diketahui ketika orangtua siswa hendak mengembalikan formulir pendaftaran. Ini yang membuat orangtua merasa kecewa dengan sikap sekolah.

”Aturannya makin banyak. Saya terpaksa harus kembali ke SMPN 7 untuk mengurus surat kelakuan baik. Setibanya di sana, harus antre juga. Sebab ada 300 lebih yang juga mengambil berkas yang sama,” kata orangtua siswa via SMS ke wartawan koran ini.

”Ini kan membuat kami kerepotan. Sebab harus menunggu lagi di SMPN 7. Jika ini sudah diberitahu jauh-jauh waktu, maka sebelum libur sekolah, anak sudah diminta mengambil surat keterangan tersebut,” ucapnya. ”Kita minta dihapuskan saja,” ungkapnya singkat. Padahal harus diakui sekolah terkait juga sedang kerepotan menyusun berkas PSB.

”Kita minta Disdik Kepri jangan menambah syarat yang merepotkan. Kasihan kami menunggu dua tempat,” ungkapnya. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Rahma Agung SIp sangat menyangkannya. Sebab berkas diminta tidak ada kaitannya dengan prestasi siswa.

”Agak heran saja saja dengan syarat yang diminta ini. Padahal sama-sama diketahui, siswa hanya boleh diluluskan jika memiliki perilaku yang baik. Jika tidak, maka sekolah bisa tidak meluluskan. Ini artinya setiap siswa yang lulus memiliki perilaku atau karakter yang baik,” ungkapnya. Terkait hal ini, ia meminta aturan tersebut ditinjau kembali, apa urgensinya hingga harus dilampirkan pada saat mengantarkan pendaftaran. ”Saya setuju saja aturan itu diberlakukan, tetapi sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu. Jangan sampai membuat orangtua kerepotan. Bahkan bila perlu aturan tersebut ditunda saja tahun ini,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah jangan lagi menyulitkan calon siswa, sebab sudah seharusnya urusan administrasi di permudah. Sesuai Permendikbud RI No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang sederajat tidak disebutkan syarat itu. Namun, diminta juga di aturan itu agar persyaratan pendaftaran disosialisasikan baik di papan pengumuman sekolah dan media lainnya.

Di Pasal 3, (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait “-5- persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
Pasal 4, Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
Pasal 5, (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki
kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.“
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir mengatakan, soal syarat surat kelakuan baik itu sudah disepakati para kepala sekolah untuk diterapkan. Alasannya, demi kebaikan siswa itu dan sekolah ke depannya.

Terkendala Sistem Zonasi
SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang yang turut serta membuka pendaftaran calon siswa baru tahun 2017 dibuat kewalahan. Pasalnya baru hari pertama membuka pendaftaran sudah menghabiskan 700 formulir. Dalam pantauan Tanjungpinang Pos, Senin (3/7), minimnya jumlah panitia pelaksana penerimaan siswa baru merupakan faktor utama yang menyebabkan kurang tertanganinya dengan baik sejumlah pendaftar.

Hal tersebut terlihat dari kerumunan orang yang terdiri dari calon siswa SMA dan wali murid bertumpuk tidak teratur, sementara panita yang terdiri dari sejumlah guru dan tata usaha sudah mendapati porsinya masing-masing. Dijumpai wartawan berapa saat pasca ditutupnya sesi pendaftaran hari pertama, ketua panitia penerimaan siswa baru yang sekaligus wakil kepala sekolah, Fadli mengaku merasa kewalahan, meskipun pada akhirnya bisa ditangani dengan lancar.

”Iya, baru hari pertama saja sudah menembus angka 700 formulir yang diambil. Sementara kuota kita hanya 360 siswa untuk 10 rombongan belajar dikali 36 siswa,” kata Fadli. Kendala lainnya yang diakui Fadli masih belum dipahami para wali murid yaitu terkait memerlakukan sistem zonasi tempat tinggal yang sebelumnya menggunakan sistem rayonisasi.

”Ini tahun pertama penerimaan siswa di bawah Disdik Kepri, aturan yang diberlakukan ya itu, sistem zonasi yang ternyata masih banyak juga orangtua yang belum memahami,” ujarnya. Khusus SMAN 2 Tanjungpinang, dia kembali mengingatkan hanya menerima siswa yang tempat tinggalnya berada di 4 zona, yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjungpinang Kota serta Kelurahan Penyengat, selebihnya Fadli menyarankan agar mendaftarkan calon siswa yang sesuai dengan zona tempat tinggal.

”Padahal kita sudah sosialisasi dengan spanduk jauh-jauh hari, ya kita maklumkan saja, namanya juga sistem baru,” jelasnya. Untuk tahap penyeleksian, 360 siswa yang dinyatakan lolos nantinya merupakan siswa dengan kekuatan nilai yang mumpuni, berdasarkan persaingan rangking nilai dari peserta yang ada. Namun demikian, SMAN 2 juga memberikan jalan tol bagi pemegang sertifikat kecakapan khusus di bidang non akademik. ”Kalau punya bakat seni, olahraga dan lain-lain di luar akademik, itu menjadi pertimbangan khusus kami,” bebernya. (dlp/cr33/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here