Tahun Politik Jadi Kendala Pembangunan

0
107
Wan Siswandi

Sejumlah kalangan masyarakat di Natuna menyebut, bahwa tahun politik turut mempengaruhi stabilitas pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Sekda Kabupaten Natuna Wan Siswandi menyebutkan, instabilitas anggaran ini tidak lepas dari pengaruh tahun politik dan ini biasa terjadi di tahun-tahun politik.

NATUNA – ”Anggaran kita jadi kurang stabil, karena mungkin di pusat banyak keperluan juga. Apalagi tahun ini juga tahun politik, belanja pemerintah otomatis bertambah,” kata Siswandi di kantornya, kemarin.

Menurutnya, semua kegiatan pemerintah harus didanai sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.

Akan tetapi di dalam program pemerintah itu, juga ada yang bersifat prioritas dan ada yang kurang prioritas.

”Pada saat anggaran kurang stabil, pemerintah tentu menerapkan kebijakan skala prioritas. Mana yang dianggap penting itu lah, yang dahulukan dan saya yakin kondisi seperti ini tidak berlarut,” jelas Siswandi.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengakui hal yang sama. Akan tetapi menurutnya, tahun politik tidak bisa dinyatakan sebagai kendala pembangunan satu-satunya pada tahun berjalan.

Ia berkata, tahun politik sekedar memiliki pengaruh saja pada hal lancar dan tidaknya pembangunan di daerah. ”Saya rasa kalau jadi kendala satu-satunya tidak juga lah. Tapi pengaruhnya memang ada,” ujar Yusri.

Namun begitu, menurut Yusri kegiatan politik di dalam negeri harus tetap berjalan karena hal itu merupakan prioritas negara. ”Tapi apapun namanya pemilu harus tetap jalan karena itu kepentingan bangsa dan negara,” tuntasnya.

Sebelumnya, Bupati Natuna Hamid Rizal menyampaikan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2018, sebesar Rp976 miliar yang sebelumnya di APBD Murni sebesar Rp1,015 triliun.

Hamid juga menjelaskan, untuk di sektor belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar Rp18 miliar. Namun, untuk belanja Langsung mengalami penurunan sampai Rp50 miliar.

”Semua itu karena adanya dana tunda salur, devisit APBN serta harga dolar yang mengalami kenaikan. Kita juga meminta agar proses pengesahan bisa segera dilaksanakan,” ucapnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here