Tak Ada Gedung, Naker Tak Terurus

0
686
Pencari kerja: Pencari Kerja memadati Mukakuning mengikuti tes jadi operator. f-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – Kondisi anggaran Pemko Batam yang terancam defisit, diakui pada pembangunan. Akan terjadi rasionalisasi anggaran Pemko Batam. Saat, OPD Batam was-was dan sudah diintruksikan Wali Kota Batam, melakukan rasionalisasi. Namun dalam proses rasionalisasi yang berjalan saat ini, salah satu program yang akan dihapus, rehabilitasi gedung Dinas Tenaga Kerja yang terbakar dua tahun lalu, batal dilakukan.

Hal itu diungkapkan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, di kantor Wali Kota Batam, Selasa (13/6). Pembatalan dilakukan, setelah APBD Batam terancam defisit Rp241 miliar, dari perhitungan atau estimasi yang dilakukan Pemko Batam.

Baca Juga :  723 Reklame Tak Berizin di Batam

”Kalau di kita, hanya satu yang dibatalkan. Kita tunda pembangunan ulang belas kantor Disnaker di Sekupang,” kata Suhar. Akibat penundaan itu, petugas makin kesulitan mengurus tenaga kerja yang kini jumlahnya terus bertambah. Diakui, dari kajian terhadap evaluasi program untuk merespon kondisi anggaran yang defisit, gedung bekas Disnaker, belum menjadi kebutuhan mendesak.

”Kebutuhan akan kantor itu dianggap belum mendesak, karena semua OPD masih memiliki kantor. Jadi itu belum prioritas,” sambungnya. Sementara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Batam Herman Rozie mengakui ada sejumlah proyek mereka terancam tertunda.

Baca Juga :  Rudi Sayembarakan Posisi UPT Parkir

Hanya saja, berapa banyak dan berapa besar anggaran di Dinas itu akan ditunda, belum diketahui. Pihaknya diakui masih mendata, sama seperti dilakukan OPD lainnya. Diakui, mereka mendata proyek apa saja yang dimungkinkan ditunda. Semua kegiatan yang dilakukan Disperkimtan merupakan proyek fisik.

”Kita kena, tapi masih mendata dan menghitung. Jadi belum bisa ketahui di dinas kita,” ungkapnya. Sebelumnya, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, sejumlah program Pemko Batam, akan ditunda pada tahun ini, karena defisit sekitar Rp241 miliar. Defisit anggaran terjadi dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta BPHTB. Namun penyumbang defisit terbesar, dari BPHTB.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here