Tak Adil, Bintan Cuma Diberi Rp 6,9 M

0
458
PENGENDARA sepeda motor melintasi jalan aspal di Lintas Timur kawasan perkebunan Tirta Madu. Pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer ini dibantu Pemprov Kepri senilai Rp 5 miliar, pada tahun anggaran 2017 lalu. F-yendi/TANJUNGPINANG POS

Pemprov Harus Belajar dari Konsep Sani-Soerya

BINTAN – SATUAN Pelajar Mahasiswa (Sapma) PP Bintan geram ketika mengetahui alokasi anggaran dari Pemprov Kepri untuk Pemkab Bintan tak adil, dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Bahkan untuk tahun 2019 depan, Bintan kembali menjadi ‘anak tiri’ Gubernur Kepri. Cuma Rp 6,9 miliar untuk Bintan, dari Rp 360,6 miliar yang diplot gubernur.

”Kami tidak habis pikir, program pengentasan kemiskinan di Kepri ini semakin tak jelas. Terutama dalam pembagian anggaran di kabupaten/kota,” kata Sutriyono, Ketua Sapma PP Bintan, saat memberikan keterangan pers, Minggu (25/2) kemarin.

Sutriyono menjelaskan, pada masa pemerintahan Gubernur Kepri H Muhammad Sani dan Wagub Soerya Respationo, Pemprov bersama Pemkab/Pemko se-Kepri membuat tim penanggulangan kemiskinan daerah. Alokasi anggaran untuk pembangunan kabupaten/kota dari APBD Provini Kepri, direalisasikan secara merata, sesuai dengan kondisi daerah. Untuk program pembangunan itu, Sani-Soerya selaku menerapkan konsep 2 banding 1 (2:1). Jika kabupaten/kota menyediakan dana untuk setiap progran kemiskinan Rp 10 miliar, Pemprov Kepri akan bantu Rp 20 miliar.

”Untuk alokasi pembangunan di Kabupaten Bintan itu, selalu di atas Rp 50 miliar. Sejak tahun 2016 dan berganti kepemimpinan, Kabupaten Bintan jadi anak tiri,” keluhnya.

”Buktinya, tahun anggaran 2017 lalu saja, Bintan hanya diberi Rp 16-an miliar dari Pemprov Kepri. Tahun 2018 ini, Bintan cuma dikasi Rp 8 miliar. Nah, tahun 2019 nanti, Bintan diproyeksikan cuma diberi Rp 6,9 miliar. Di mana letak keadilan pemerintah sekarang,” tuturnya.

Sementara, lanjutnya, pada tahun 2019 nanti, Anambas dalam pagu anggaran 2019 itu dialokasikan Pemprov Kepri sebesar Rp 9,3 miliar, Natuna diberi Rp 6,45 miliar, Kabupaten Lingga bakal dialokasikan Rp 16,5 miliar, Batam sebesar Rp 28,5 miliar, Kabupaten Karimun dialokasikan Rp 44,3 miliar. Sedangkan di wilayah Kota Tanjungpinang Rp 223,9 miliar.

Tahun-tahun sebelumnya, jelas Sutriyono, Kabupaten Karimun mendapat ratusan miliar. Untuk Tanjungpinang, dana Rp 223,9 miliar di pagu anggaran 2019 itu, sebagian besar untuk pembangunan kawasan pemerintahan Pemprov di Dompak.

”Dari total pagu anggaran untuk kabupaten/kota se-Kepri, sebesar Rp 360,6 miliar itu, Bintan cuma dapat Rp 6,9 miliar. Sampai hati betul,” tambah Sutriyono.

Pada kesempatan lain, Direktur Kelompok Diskusi Nusantara Billy Jenawi menyatakan, kebijakan dalam pengalokasian pagu anggaran yang timpang antara kota dan kabupaten ini perlu dipertanyakan. Pagu anggaran untuk kabupaten hanya sekitar 5 persen dibandingkan kota. Begitu juga dengan kebijakan anggaran untuk Kabupaten Karimun yang selalu lebih banyak, bila dibandingkan kabupaten lainnya.

”Saya rasa, ini perlu ada penjelasan dari Pemprov Kepri, sehingga masyarakat tidak memiliki persepsi negatif. Bagaimana mungkin daerah-daerah lain bisa mengejar pembangunan dengan pembagian pagu anggaran seperti ini,” kata Billy.

Pagu anggaran, lanjutnya, seharusnya menerapkan asas proporsionalitas, agar pembagiannya bisa merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

”Mungkin pemerintah saat ini, perlu belajar dari era almarhum Pak Sani ketika berpasangan dengan PaK Soerya dalam melakukan pembagian anggaran kab/kota,” saran Billy.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here