Tak Boleh Terima Sumbangan dari BUMD

0
142
Widiyono Agung S

Calon Legisltarif (Caleg) tidak boleh menerima sumbangan dari pihak asing, BUMD, BUMN dan pemerintah. Baik itu sumbangan berupa jasa, uang hingga barang.

TANJUNGPINANG – Hal ini disampaikan Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Widiyono Agung S kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Sumbangan barang yang dilarang, mulai dari Alat Peraga Kampanye (APK) sampai dengan bahan kampanye. APK bisa jadi berupa baliho dan spanduk.

Sedangkan bahan kampanye, bisa jadi seperti selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis.

”Intinya, caleg tidak boleh menerima sumbangan. Memang untuk saat ini tidak ada sanksi,” kata Widiyono Agung S.

Larangan ini juga berlaku buat pengurus partai politik (Parpol), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Provinsi Kepri dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Agung mengatakan, mereka tidak boleh menerima sumbangan dari orang asing, pengusaha asing, BUMD, BUMN, Bumdes hingga pencucian uang.

”Yang kasih dan penerima akan dapat sanksi, apabila ditemukan,” tegas dia.

Boleh menerima dana sumbangan, tapi di luar yang dilarang tersebut. Ada batasan untuk memberi dan menerima dana sumbangan untuk Pemilihan Pemilu (Pemilu) serentak tahun 2019.

Kata dia, pengurus parpol, calon anggota DPD RI dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden boleh menerima dana sumbangan dari per orangan dan kelompok. Untuk pengurus parpol dan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, masing-masing menerima dana sumbangan bersumber per seorangan maksimal Rp 2,5 miliar.

Sedangkan calon anggota DPD RI hanya boleh menerima dana sumbangan, yang bersumber dari per seorangan maksimal Rp750 juta.

Kemudian, pengurus parpol dan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, masing-masing menerima dana sumbangan yang bersumber dari kelompok sebesar Rp7,5 miliar. Untuk calon anggota DPD RI hanya menerima dana sumbangan bersumber dari kelompok maksimal sebesar Rp1,5 miliar.

Semua ini, lanjut dia, pengurus parpol, calon anggota DPD RI dan tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden wajib diserahkan di Laporkan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 2 Januari 2019 mendatang.

Melaporkan LPSDK, katanya, adalah bentuk kepatuhan peserta Pemilu terhadap aturan yang menunjukkan kredibilitas parpol dan calon DPD yang akan dipilih, sebagai calon pemimpin tingkat kabupaten/ kota, provinsi maupun RI. Kredibilitas tersebut mengidentikan dengan profesionalitas.

”Hal ini sejalan dengan kami sosialisasi bahwa pilihlah calon yang kredibel dan profesional. Karena merekalah yang nanti membuat arah kebijakan dan menentukan anggaran baik di daerah maupun nasional. Penyerahan dana kampanye berakhir pukul 18.00. Peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye,” tegas dia.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here