Tak Urus Izin, Rahma Tegur Pengusaha

0
197
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma memberi penjelasan ke Juliet selaku pemilik usaha di kawasan itu.

TANJUNGPINANG – Tradisi membangun terlebih dahulu baru menyelesaikan perizinan harus dihentikan. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma dengan tegas saat turun ke Rimba Jaya, Selasa (4/12). Informasi yang diterima, pembangunan di sana yang belum memiliki izin.

Ia turun bersama Kepala BP2T Kota Tanjungpinang, Hamalis, Kepala PUPR Kota Tanjungpinang, Hendri, Kasatpol PP Tanjungpinang, Efendy dan Lurah Kemboja, Mukmin serta staf lainnya.

Kedatangan mereka juga diterima Juliet selaku pemilik usaha di kawasan Rimba Jaya itu.

Rahma menuturkan, pemko tidak akan menghalangi pelaku usaha membuka berbagai macam usaha. Hanya saja, perlu dipahami harus mengikuti aturan termasuk menunaikan kewajiban.

Bila tidak, akan menjadi bumerang kepada pemilik usaha. Bukan hanya dari pemerintah namun tak menutup kemungkinan dari masyarakat terkait pembangunan itu.

“Jangan sampai masyarakat yang ribut baru melibatkan pemerintah. Ini bukan hanya berlaku kepada pemilik usaha di Rimba Jaya tapi untuk keseluruhan,” ujar Rahma.

Ia berkomitmen di masa pemerintahan mereka bersama H Syahrul tidak akan mempersulit pengurusan izin, namun harus mengikuti prosedur. Mulai dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disertai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari OPD terkait dan wajib membayar iuran sesuai ketentuan. Bila tidak, maka usahanya perlu dipertanyakan dan dihentikan sementara waktu.

Dikesempatan itu, Rahma meminta pemilik usaha menujukkan surat izin pembangunanya. Juliet mengaku masih proses pengurusan yang dilakukan orang kepercayaannya. Rahma menuturkan kedatangannya tidak untuk mencari ribut, tetapi memberi pemahaman kepada pelaku usaha untuk mengikuti aturan. Tidak boleh membangun tanpa ada izin dari pemerintah.

Mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang itu menuturkan, kehadirannya bukan mencari untung apalagi pencitraan, melainkan menegakkan aturan.

“Sekarang saya mau tanya, di kawasan ini mau dibangun apa? Pemerintah saja tidak tahu, apalagi masyarakat. Ini perlu dipahami bahwa pemerintah memiliki regulasi untuk ketertiban,” ucapnya.

Pihaknya mendukung terus pelaku usaha membuka bisnis di Tanjungpinang namun sekali lagi, ia meminta harus mengurus izin sesuai dengan bidangnya.

“Di sini ada Kasatpol yang nantinya memberhentikan aktivitas pembangunan bila tidak ada izin. Jangan sampai demikian Ibu Juliet,” ucap Rahma menerangkan.

Kabid Pendapatan Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, Nazri menuturkan, ada beberapa tunggakan pajak usaha yang belum disetorkan pengelola.

“Harusnya pelaku usaha juga tertib membayar pajak,” ucapnya.

Rahma pun meminta dinas terkait mengirimkan surat resmi terkait tunggakan kepada pelaku usaha, jangan sampai ada alasan mereka tak mengetahui itu.

Kepala BBPT Tanjungpinang, Hamalis menuturkan, pembangunan supermarket di kawasan itu ada IMB, namun lainnya belum ada. Termasuk pembangunan yang baru dilakukan berbentuk gazebo dan ada kolam di depan masuk Rimba Jaya.

Begitu juga dengan pembangunan sedang dilakukan di samping Lapangan Futsal.
Juliet menuturkan, pada prinsip pihaknya siap mengurus izin. Begitu juga dengan pembangunan yang sedang dilakukan hanya saja belum selesai.

“Rencananya bangun bentuk villa di kawasan itu,” paparnya singkat.

Ia pun meminta pemerintah memberi kelonggaran, dengan membiarkan pembangunan berlanjut meski izin belum selesai.

“Bila tidak usaha di kawasan ini saya tutup aja. Kita ingin berusaha harusnya pemerintah
mendukung,” paparnya.

Rahma menegaskan, izin harus dilakukan dulu. Pihak pengelola diingatkan mengurus sesuai prosedur jangan sampai lewat calo. “Pemerintah mendukung, kalau ada yang menghambat beri tahu dan akan saya selesaikan,” tuturnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here