Taksi Online Dibatasi dan Wajib Pakai Stiker

0
479
Para supir taksi demo menuntut penutupan pengoperasian taksi online belum lama ini.f-dokumen/tanjungpinang pos

Batam – Pemerintah seakan mengebiri keberadaan taksi online. Setelah tuntutan teknologi dan permintaan masyarakat mendesak keberadaan taksi online, Pemprov Kepri malah membatasi dengan memberikan kuota yang jumlahnya sangat sedikit. Kuota taksi online hanya 300 unit yang berikan pemprov Kepri. Padahal, masyarakat sangat mengidolakan taksi online. Selain tarifnya murah, mobilnya juga baru-baru serta identitas supirnya lebih mudah diketahui secara online. Namun pemerintah terkesan masih menutup mata.
Semua taksi online di Batam kini tetap belum diperbolehkan beroperasi. Taksi online baru diperbolehkan beroperasi setelah mendapat Izin Prinsip (IP) dikeluarkan bagi empat dari 16 perusahaan taksi online, yang mengajukan izin. Setelah IP, armada yang masuk dalam taksi online harus diregistrasi. Keputusan total armada yang diperkenankan sementara ini, hanya 300 unit.
Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Zamhur Ismail, usai rapat bersama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Wali Kota Batam, HM Rudi dan Kadishub Batam, Yusfa Hendri, Rabu (14/3) di Batam, mengatakan pemprov memberikan kuota 300 unit taksi di bawah naungan 16 perusahaan taksi online.
”IP empat perusahaan keluar minggu depan. Jadi itu dulu. Tapi 300 kuota itu untuk 16 perusahaan. Kuota dibagi rata saja nanti,” katanya.
Diharapkan, 12 perusahaan yang belum lengkap berkasnya, akan didorong melengkapi minggu ini. Sehingga segera mendapat izin prinsip. Demikian, ditegaskan jika tidak serta merta bisa beroperasi. ”Setelah keluar izin prinsip mereka, 16 perusahan itu harus ikuti aturan. Contoh uji KIR, sesuai aturan peraturan menteri 108,” tegasnya.
Saat ditanya kebutuhan taksi di Batam sangat tinggi, Jamhur berdalih kuota 300 taksi online itu sifatnya sementara. Menurutnya, ada perubahan kuota, taksi di luar 300 unit ini tidak bisa beroperasi untuk mengangkut penumpang. ”Di luar itu yang yang beroperasi, berarti ilegal. Kalau legal harus dilaksanakan penindakan hukum pihak kepolisian lah,” sambungnya.
Selain itu, 300 taksi online nanti akan menggunakan tanda khusus. Tanda khusus itu wajib dimiliki taksi online. ”Nanti sesuai PM 108 setiap mobil taksi online, akan diberikan tanda khususnya. Contoh ada plangnya. Itu harus dipatuhi jangan tidak ada. Setelah itu, baru kami mengeluarkan izin operasi,” beber Jamhur.
Sementara, untuk aplikasi online yang beroperasi, diakui menjadi kewenangan pusat. Untuk pengawasan, pihaknya akan meminta digital dashboard online. Sehingga bisa memantau pengoperasioan taksi online. ”Kita akan memiliki server untuk mengatur akun di Batam. Tapi akan minta dari Menteri Kominfo dulu,” jelasnya.
Selain itu, banyak aturan yang membatasi taksi online online. Bahkan, diperkirakan Pemprov akan ikut mempermainkan tarif yang akan dikenakan agar taksi online tidak menjadi primadona lagi.
”Akan ada aturan terkait dengan tarif bagi taksi online,” kata Jamhur. Celakanya, Pemprov Kepri juga membatasi wilayah kerja taksi online. Sementara untuk taksi konvensional tidak ada dibatas-batasi. Padahal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa tahun lalu juga sudah melarang adanya batas-batasan antara taksi tertentu yang membatasi wilayah taksi lainnya.
Jamhur menyebutkan, taksi online dilarang menjemput penumpang di bandara.
”Nanti akan diatur radiusnya berapa meter dari bandara, baru bisa menjemput penumpang,” katanya.
Agar taksi online mau menerima peraturan sepihak pemerintah itu, pemprov akan mengumpulkan empat perusahan taksi online yang mendapatkan izin tersebut.
”Akan ada MoU dengan aplikator, mengenai tarif dan terutama zonasi,” kata Zamhur.
Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Hukum Uniba Dr Idham SD, MKN, menilai Pemprov Kepri selaku pengendali regulasi harus mengakomodir kepentingan orang banyak untuk memakmurkan masyarakat. ”Taksi online sudah menjadi tuntutan saat ini. Pemerintah jangan melihat penomena ini dengan kacamata kuda. Tidak bisa diabaikan. Sistem aplikasi kini sudah menjadi tren dan kebutuhan. Keberadaan taksi online ini juga muncul merupakan kesalehan sosial. Berapa banyak pengangguran yang bisa bekerja dengan memanfaatkan teknologi ini. Mestinya Pemda melirik ini sebagai potensi. Buat regulasinya agar menguntungkan daerah, bukan malah diberangus,” sebut Idham. (mbb/jek)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here