Tambang Timah Bintan Ditutup

0
799
H Amjon

Distamben Tak Pernah Keluarkan IUP

Sejumlah tambang di Bintan akan ditutup Dinas Pertambangan, Energi Sumber Daya Mineral (Distamben ESDM) Pemprov Kepri lantaran belum mengantongi izin.

DOMPAK – KEPALA Distamben ESDM Pemprov Kepri, Amjon mengatakan, pihaknya sepakat akan menutup sementara aktivitas pertambangan timah di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong, Bintan.

Amjon menyampaikan, alasannya menutup aktivitas pertambangan yang diakui milik PT Adi Karya tersebut lantaran dokumen-dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum ada.

Pihaknya belum pernah mengeluarkan izin (IUP) atau memberi rekomendasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemprov Kepri yang punya hak tidak pernah juga mengeluarkan rekomendasi izin usaha pertambangan itu.

”Hari ini kita surati mereka, (manajemen Adi Karya, red) untuk menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan di Bintan itu,” tegas Amjon kepada wartawan usai apel pagi di Kantor Gubernur Dompak, Senin (9/10).

Menurut Amjon, dirinya siap menerima kitikan apa yang saat ini terjadi di tengah masyarakat. Menurut mantan Distamben Karimun itu, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan izin eksplorasi yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

”Saya merasa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi itu. Kalau mereka (PT Adi Karya, red) bilang ada izin eksplorasi kita mau tahu itu rekomendasi dari mana,” tambahnya.

Atas dasar itulah, dirinya memutuskan untuk menghentikan aktivitas tambang PT Adi Karya. Perusahaan tersebut telah melakukan penambangan padahal belum mengantongi izin tambang. ”Kita minta tutup dulu, sampai ada izin yang sudah dikeluarkan dari pemerintah,” tambahnya.

Sebagai informasi, ia menjelaskan, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh perusahaan tambang sebelum melakukan aktivitas tambang.

Tahapan tersebut diantaranya, memiliki izin eksplorasi, kemudian izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), dan terakhir Izin Usaha Perusahaan Operasi (IUP OP). ”Untuk memperoleh itu semua waktunya tidak sebentar. Bisa tujuh sampai delapan bulan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amjon juga menerima kedatangan sejumlah mahasiswa Apatar Kepri yang tempo hari menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Distamben Kepri menuntut pertambangan di Pulau Bintan ditertibkan.

Di depan perwakilan mahasiswa, Amjon sepakat bersama masyarakat menertibkan tambang ilegal di Bintan. Pihaknya bersama aparat kepolisian sudah bekerjasama menindak tegas aktivitas pertambangan pasir ilegal tersebut.

Bahkan, sejumlah pelaku tambang ilegal juga tindak secara hukum. Namun, hingga kini masih ada saja oknum yang melakukan aktivitas tersebut.

”Saya sudah jelaskan ke mereka, bahwa tidak pernah kita membekingi aktivitas tambang ilegal sejak saya menjabat sampai dengan hari ini,” jelas Amjon.

Amjon sempat kesal setelah dapat informasi, bahwa aktivitas penambangan timah sudah dilakukan. Buktinya, lokasinya sudah menganga karena dikeruk.

Amjon sendiri harus melihat apakah kawasan itu untuk pertambangan atau tidak sesuai Perda RT-RW Provinsi Kepri. Karena itu, ia akan menutup aktivitas tambang tersebut.

Informasi di lapangan, aktivitas tambang timah itu sudah dilakukan sejak 4-6 bulan lalu di dua tempat di daerah Bintan. Lokasinya lumayan jauh dari jalan utama. Sehingga sulit memantaunya.

Apalagi banyak orang berdiri tegap yang yang menjaga daerah itu. Dari lokasi tersebut sudah banyak timah yang dikeruk. Harganya juga selangit yakni mencapai Rp 180 ribu per Kg. Diperkirakan setiap hari timah yang dikeruk dari sana sekitar 2.000 kilogram (2 ton) atau sekitar Rp 360 juta per hari.

Apabila ekploitasi timah sudah dilakukan 4 bulan atau 120 hari hingga 6 bulan atau 180 hari, maka dana yang sudah diperoleh mencapai Rp 43,2 miliar hingga Rp 64,8 miliar. Lalu, kenapa Distamben Kepri baru mengetahuinya setelah mahasiswa demo?.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here