Tanjungpinang Paling Rawan

0
596
Pelepasan mantan Wali kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah-H Syahrul. Mereka kembali bertarung di pilwako.f-ist/humas pemko tanjungpinang

Pilkada Serentak 2018

Polri memetakan kerawanan dalam Pilkada Serentak 2018. Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang masuk kategori paling rawan sesuai dengan variabel yang digunakan Polri.

TANJUNGPINANG – Ada 10 variabel yang potensi konflik. Yakni, profesionalitas penyelenggara pemilu, konflik kepengurusan partai politik, calon petahana. Jumlah pemilih di Tanjungpinang juga sangat rawan. Sebab, hingga Senin (9/4), masih ada 17 ribuan warga Tanjungpinang masih belum melakukan perekaman KTP elektronik atau KTP-el.

Hak pilih mereka pun terancam tak terakomodir dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Tanjungpinang, 27 Juni 2018 mendatang. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, H Irianto, ada 13 ribu warga Tanjungpinang, sudah memiliki KTP SIAK namun belum melakukan perekaman KTP-el. Sisanya, 12 ribu adalah pemilih pemula, jatuh pertengahan April ini mereka sudah berhak memiliki KTP-el. Total warga Tanjungpinang terbaru mencapai 213.005 jiwa.

Baca Juga :  Satpol Ajukan Motor Pemadam

”Kalau warga tidak tidak melakukan perekaman KTP-el, mereka bakal kehilangan hak pilihnya di pilkada Tanjungpinang,” kata Irianto, kemarin.

Kata dia, partai politik (parpol) juga harus didesak agar simpatisan dan kadernya yang belum melakukan rekaman KTP-el agar segera melakukan perekaman KTP-el. Sebab, di pemilu legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang, warga tidak boleh lagi mengunakan suket untuk memilih tapi harus mengunakan KTP-el. Ini sesuai aturan yang akan diterapkan di Pileg dan Pilres mendatang. Pemerintah telah menyediakan alat perekam KTP-el, jadi tidak ada alasan masyarakat tidak melakukan perekaman KTP-el karena perekaman terbatas.

Kata dia, kalau warga tidak melakukan perekaman KTP-el dari sekarang, bukan hanya di pilwako Tanjungpinang bakal kehilangan hak pilihnya, tapi di pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden juga bakal kehilangan hak pilihnya.

Baca Juga :  40 Band Guncang Gedung Gonggong

”Kita mengajak warga, ayo mulai dari sekarang melakukan rekeman KTP-el di Kantor Camat Tanjungpinang Barat dan Kantor Disdukcapil,” tegasnya.

Kata dia, pemerintah daerah terus berusaha dan mengajukan permohonan bantuan alat perekam KTP-el, agar di setiap kecamatan yang ada di Tanjungpinang, atau setiap kelurahan, bisa melakukan perekman KTP-el.

Supaya, warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, bisa mengunjungi lokasi terdekat.”Saya lagi di Jakarta sedang mengurus hal tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Polri memetakan kerawanan dalam Pilkada Serentak 2018. Ada 15 daerah yang masuk kategori rawan sesuai dengan variabel yang digunakan Polri. ”Ada 10 variabel yang potensi konflik. Pertama, profesionalitas penyelenggara pemilu. Kedua, konflik kepengurusan partai politik. Ketiga, calon petahana,” kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Luthfi Lubihanto saat menjadi pembicara dalam rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Kamis (22/3), lalu.

Baca Juga :  Lis Minta Terapkan Transkasi Non-Cash

Variabel berikutnya yakni, profesionalitas Panitia Pengawas, kondisi geografis, potensi konflik pasangan calon, sejarah konflik, kemudian karakteristik masyarakat, gangguan keamanan ketertiban masyarakat, hingga profesionalitas pengamanan. Dari variabel itu, wilayah rawan dibagi dalam tiga kelompok sesuai dengan jenis pilkada yang digelar. Untuk pilgub, provinsi yang masuk daerah rawan adalah Kalimantan Barat, Papua, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku.

Kemudian, rawan lainnya, untuk pemilihan wali kota, ada Kota Tual Maluku, Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau, Pariaman, Pagar Alam, dan Bogor, yang masuk daerah rawan. Untuk pemilihan bupati, ada Kabupaten Mimika, Paniai, Membramo Tengah, Kerinci, dan Jaya Wijaya yang masuk daerah rawan. (ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here