Tarif Baru PPJU Berlaku April

0
25
LAMPU Penerangan Jalan Umum (PJU) di Batam. f-NET

BATAM – Tarif baru Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) akan diberlakukan sesuai Perda nomor 72 tahun 2017, pada April 2019.

Dituturkannya, anggota DPRD Kota Batam tidak merespon permintaan penundaan tarif baru dari Pemko Batam.

Langkah itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Raja Azmansyah, Selasa (12/3) di Batam. ”Tarif PPJU yang baru akan diterapkan Pemko melalu BPPRD, April 2019, sesuai Perda, jika penundaan tidak disetujui DPRD Batam,” ungkap Raja.

Diakuinya, pihaknyasudah dua kali menyurati DPRD Batam, meminta penundaan pemberlakuan kenaikan tarif baru PPJU. Hingga saat ini belum ada respon dari DPRD Batam. Tidak ada balasan, langkah sesuai Perda akan diberlakukan.

”Hingga saat ini Pemko Batam masih menunggu persetujuan atas penundaan yang diajukan Pemko Batam,” tegasnya.

Persiapan pemberlakuan tarif baru diakui sudah dilakukan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN Batam untuk menyiapkan perubahan tarif PPJU yang ditagihkan ke pelanggan PLN. ”Sekarang kita persiapkan untuk pemberlakuan Perda. Sudah koordinasi dengan PLN untuk menerapkan,” kata Raja.

Ditegaskan, setidaknya mereka melakukan persiapan dulu untuk perubahan tarif PPJU. Langkah ini untuk antisipasi, saat DPRD Batam belum tidak mengeluarkan rekomendasi bisa langsung diterapkan. Diharapkan, tahun ini Pemko Batam mendapat PAD dari PPJU sebesar Rp95 miliar. Target itu diakui sesuai dengan tarif baru.

”Tetap kita lakukan persiapan, menunggu dari dewan. Kita siapkan, perubahan di sisitem pembayaran di PLN, jadi mereka akan standby pada April,” imbuhnya.

Menanggapi penyampaian Pemko atas usulan penundaan tarif PPJU yang baru, anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging mengatakan, pihaknya sejak awal sudah menolak kenaikkan itu. Hanya saja, dituding jika Pemko tetap berencana menaikkan PPJU. Kondisi saat ini dinilai terjadi karena Pemko kurang matang dalam perencanaan.

”Saya melihat perencanaan di Pemko dan bagian teknis komunikasinya kurang. Mereka tetap memaksakan kenaikkan PPJU. Sekarang mereka meminta menunda terkesan anggota DPRD setuju padahal menolak sejka awal,” cetus Uba.

Menurutunya, di Komisi II sudah mencoret pengusulan kenaikan PPJU, hanya saja lolos di tim Badan Anggaran. Alasan pencoretan karena dinilai Pemko tak memiliki data yang akurat soal PPJU.

”Pemko menyerahkan data sepenuhnya kepada PLN. Mereka tidak punya data dan PPJU yang sering mati,” sambung dia.

Sementara anggota Komisi II DPRD Batam lainnya, Hendra Asman menilai, untuk penundaan, harus melalui perubahan Perda Nomor 7. Pemko juga diminta agar proaktif dan tidak menunggu jawaban.

”Harusnya proaktif mendatangi DPRD. Jangan menunggu saja terkesan tidak direspon padahal tidak dikomunikasikan intens,” tuturnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here