Tarif SWRO Disubsidi

0
415
Teknisi SWRO saat mengecek peralatan SWRO Batu Hitam, baru-baru ini. f-adly/tanjungpinang pos

Per Kubiknya Rp 15.500 dan Rp 25.760

Kalau tidak ada rintangan, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaunching pengoperasian Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Batu Hitam Besok, Selasa (3/4).

TANJUNGPINANG – Ada dua tarif yang akan diterapkan ke pelanggan. Yakni, tarif rumah tangga non subsidi dan tarif subsidi. Untuk tarif non subsidi harganya Rp25.760 per kubik dan harga subsidi Rp15.500 per kubiknya.

Tarif pelanggan SWRO memang tidak bisa terapkan sama rata. Karena ada juga yang punya usaha air minum isi ulang, panti asuhan atau masjid, dan ada pula rumah tangga biasa. Tarif tersebut akan di perkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) 2018.

Biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SWRO tersebut, untuk lima jam operasi per harinya, biaya obat kimia mengelola air asin jadi tawar Rp 30 juta sampai Rp 40 juta per bulannya. Sedangkan, biaya listriknya, sekitar Rp 90 juta sampai Rp 100 juta per bulan. Untuk biaya pemeliharaan belum bisa dianggarkan sementara, karena keterbatasan anggaran Pemko Tanjungpinang. Pemerintah Tanjungpinang terus berusaha bagaimana caranya, mendapatkan anggaran sambil menunggu biaya operasionalnya dianggarkan di APBD Perubahan mendatang.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SPAM Tanjungpinang saat ini Heri Jumeri. ”Lokasi launching SWRO di Gedung SWRO Batu Hitam, bukan di halaman Masjid Al Hikmah Tanjungpinang yang pernah dirilis,” kata Heri, saat dikonfermasi, kemarin.

Kata dia, setelah dilaunching maka secara bertahap, para pelanggan mulai dibenahi meter di rumah pelanggan. Sebab, saat ini meteran pelanggan sudah jalan, karena beberapa hari terakhir ini air SWRO sudah disuplai ke pelanggan secara gratis. ”Kita operasikan dulu sambil melakukan pembenaan ke pelanggan,” bebernya.

Proyek ini mulai dibangun pada 2011 sudah selesai dikerjakan pada 2014 silam. Namun, proyek Kementerian PU yang menelan biaya sekitar Rp97 miliar itu tersebut belum bisa dioperasikan sampai saat ini. Proyek ini sudah diserahkan ke Pemko Tanjungpinang pada 2017 dan direncanakan dioperasikan secepatnya. Nyatanya, pada 2018 Pemko tidak menganggarkan biaya operasionalnya.

Ia juga berharap, setelah SWRO dioperasikan secara normal setiap hari lima jam, ke depanya tidak ada kendala lagi, termasuk kendala biaya operasionalnya. Beroperasinya SWRO, kata dia minimal bisa membantu masyarakat dalam hal krisis air bersih. Sebab, air SWRO nanti sudah bisa langsung diminum. Ia juga akan menemui bagian Hukum Pemko Tanjungpinang, supaya peraturan Wali Kota (Perwako) terkait pengoperasian SWRO juga segera selesai.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kepri Ing Iskandarsyah menyarankan, karena biaya operasional SWRO cukup besar dan belum dianggarkan di APBD Pemprov Kepri maupun APBD Kota Tanjungpinang 2018, maka baiknya Pemko Tanjungpinang, berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian dan Kejaksaan.

Tujuanya, agar dana yang bisa dipakai dulu baiknya digunakan untuk mengoperasikan SWRO tersebut secara penuh. Jangan sampai, tidak ada uang karena belum dianggarkan, pengoperasional SWRO justru kendala. Kemudian, pemerintah juga harus membuat regulasi, supaya ke depanya, tidak menimbulkan masalah. ”Saya yakin BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan bisa memberikan solusi,” kata Iskandarsyah.

Sambung dia, meskipun belum dianggarkan, uang yang ada sekarang bisa digunakan untuk pengoperasian SWRO asalkan disetujui oleh BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian. Kata dia, setelah Pemko berkoordinasi dengan BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan, ia yakin ketiga lembaga negara, pasti memberikan solusi, karena SWRO harus dioperasikan untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Ia optimis, karena pengalaman dia juga pernah mengalami hal yang sama di Pemprov Kepri, termasuk di beberapa daerah lainnya, maka ketiga lembaga negara tersebut, memberikan solusi. Karena, kegiatan yang akan didanai adalah untuk kepentingan masyarakat umum. ”Untung sekarang mulai ada turun hujan, maka masyarakat terbantu air bersih, terutama warga yang mengandalkan air bersih bersumber dari air sumur saja,” bebernya.

Untuk diketahui, Sakter SPAM Kepri telah menandatangani kesepakatan, bahwa operasional SWRO diserahkan ke Pemko Tanjungpinang, sejak tahun lalu. Asetnya sendiri belum diserahkan sehingga untuk perbaikan mesin masih tanggung jawab Satker SPAM Kepri.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here