Tekan Inflasi Batam untuk Tingkatkan Daya Beli

0
396
Lukita D. Tuwo

Oleh: Lukita D. Tuwo
Bekerja di Badan Pengusahaan Batam

Ketika seorang calon investor ingin berinvesatsi di suatu wilayah atau negara, maka ada 2 indikator utama yang diperhatikannya, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PE) dari wilayah/Negara yang dituju. Namun, dalam pengambilan keputusan, si calon investor lebih cenderung memilih wilayah/negara yang inflasinya lebih rendah dan stabil dengan PE relatif lebih rendah ketimbang wilayah/negara dengan PE yang relatif lebih tinggi tetapi inflasinya liar atau bergejolak.

Bahkan ketika Pemerintah bersama dengan DPR mau menetapkan besaran APBN yang notabene berlandaskan pada sederetan asumsi indikator makro, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, volume lifting minyak dan gas, kurs rupiah, dan indikator-indikator makro lainnya, yang paling alot didiskusikan dan diputuskan bersama dengan DPR dan Bank Indonesia adalah besaran angka inflasi. Kenapa? Karena level inflasi, memiliki keterkaitan yang luas dan erat dengan indikator-indikator makro lainnya, seperti sukubunga, kurs rupiah, kemiskinan, dll.

Sebagai contoh, inflasi yang stabil dan rendah akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia. Karena mereka melihat adanya stabilitas, sehingga lebih memberikan kepastian untuk melakukan proyeksi dalam kegiatan usahanya. Dan bilamana banyak investor asing masuk kewilayah RI terjadi inflow capital, berarti ketersediaan stock devisa dalam negeri akan semakin bertambah, dan dampaknya akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Lebih jauh, akan dapat meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar domestik dan internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kembali jumlah devisa di pasar domestik yang berarti meningkatkan atau memperkuat nilai kurs rupiah. Inflasi yang rendah dan stabil juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, dengan jumlah uang yang sama, nilainya untuk membeli barang dan jasa lebih banyak, apabila inflasi rendah. Dan ini akan mendorong konsumsi masyarakat, dan pada gilirannya PE.

Dampak Inflasi
Inflasi sebagai refleksi naiknya harga barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar umum, dan ketika BPS mengumumkannya dengan angka yang relatif kecil, misalnya di bawah 1 %, kita sering menganggap sepele dan bahkan abai. Padahal, dampaknya sungguh luar biasa karena inflasi itu bagaikan pisau bermata dua, ke atas tajam dan ke bawah lebih tajam lagi. Ke atas yang terkena sambarannya adalah para investor/pelaku usaha dan ke bawah adalah masyarakat berpenghasilan rendah seperti karyawan perusahaan, buruh tani, buruh bangunan, dan pekerja informal/serabutan lainnya. Tentunya yang menjadi perhatian utama adalah korban “sayatan” inflasi yang kebawah. Kenapa ?

Bila inflasi bergejolak atau meroket, tidak dapat hindari bahwa daya beli upah buruh/pekerja informal yang notabene tidak berubah, secara otomatis akan tergerus dan tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, ketika seorang buruh memiliki upah sebesar Rp 120 ribu mampu membeli beras 10 kg dan ketika harga bergejolak (terjadi inflasi), uang yang sama hanya mampu membeli 8 kg beras dan 2 kg sudah dimakan Inflasi.

Penggerusan daya beli seperti di atas, tidak terlalu mengganggu bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah keatas. Tetapi bagi mereka yang berada pada lapisan masyarakat berpenghasilan 40 % terbawah, apalagi kelompok masyarakat hampir miskin (sedikit di atas garis kemiskinan), dampaknya relatif signifikan dan bahkan bisa menjungkalkan mereka ke jurang kemiskinan karena pengasilannya tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs). Dampak seperti ini sering tidak kita sadari sehingga masalah inflasi sering tidak dianggap sesuatu yang membahayakan.

Bila kita flash back ke 2017, tercatat bahwa tingkat inflasi Kepri masih relatif besar, yaitu 4,02 persen, di mana Batam masih bertengger pada angka 4,13 persen (0,63 poin di atas target 3,5 %), sementara Tanjung Pinang hanya 3,37 persen. Dampaknya, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan (didominasi oleh Batam) sebesar 0,40 % basis poin, indeks kedalaman kemiskinan meningkat 2 kali lipat, dan indeks keparahan kemiskinan meningkat 2,7 kali lipat selama periode September 2016 hingga September 2017 (year on year).

Pendorong Inflasi Batam
Berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi Kepri, inflasi Batam pada Juni 2018 sudah mencapai 4,30 % (year on year) dan jauh di atas target sebesar 3,5 %. Bahkan angka tersebut sudah berada 0,17 persen basis poin di atas capaian 2017. Bila dalam paruh semester ke 2 yang tersisa tingkat inflasi Batam tidak mampu dikendalikan, niscaya pertambahan jumlah penduduk miskin pada 2018 bisa berlanjut dan tentunya harus diwaspadai.

Jika diurai lebih rinci, komoditas pendorong inflasi Batam terutama saat bulan ramadhan, lebaran, dan Desember, sangat didominasi oleh komoditas bahan makanan hasil pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya yang memiliki bobot tertinggi adalah beras, bayam, sawi hijau, kangkung, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, kacang panjang, tomat buah, tomat sayur, kembang kol, daging sapi, daging ayam ras, tongkol, jeruk, anggur, apel, kentang, dan sebagainya yang semuanya merupakan komoditi hasil sector pertanian dan bagian terbesar diantaranya harus didatangkan dari luar wilayah Kepri. Inilah yang harus menjadi perhatian serius dari semua stakeholders terkait, bilamana inflasi Batam ingin diredam agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah bias tetap kuat sehingga permintaan akan barang dan jasa yang notabene merupakan hasil industri manufaktur, bisa tetap tinggi dan perekonomian Batam pun menggeliat.

Bagaimana Menekan Inflasi Batam?
Dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2018, tanggal 3 Juli 2018 BP Batam menyelenggarakan “diskusi dengar masukan” dari para pelaku usaha/bisnis di Batam. Dari diskusi tersebut terungkap bahwa masalah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, menjadi salah satu yang dikeluhkan.

Mereka mengusulkan agar BP Batam bersama dengan Pemko dan TPID Batam (Kantor Perwakilan Bank Indonesia berada di dalamnya) secara kolaboratif dapat mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka untuk mengurangi beban biaya hidup para pekerja. Bila harga komoditi bahan pokok bergejolak, bisa berimbas pada produktivitas perusahaan karena para pekerja akan menuntut kenaikan upah.

Menyikapi usulan peserta diskusi dan dalam rangka untuk menekan inflasi Batam ke angka 3,5 persen atau lebih rendah dalam jangka pendek dan panjang, BP Batam melakukan beberapa langkah-langkah berikut. Pertama, hari Kamis tanggal 19 Juli, 2018, setelah melalui proses panjang sesuai ketentuan yang berlaku, BP Batam telah menghibahkan aset Pasar Induk Jodoh kepada Pemerintah Kota, untuk direnovasi dan dikelola secara optimal. Dengan demikian sentra distribusi bahan pokok akan terbentuk, sehingga distribusi bahan pokok diharapkan lebih lancar serta lebih mudah dimonitor dan dikendalikan.

Kedua, BP Batam pada dasarnya telah menyediakan lahan-lahan fasum di kecamatan-kecamatan di Batam dalam persyaratan penyediaan lahan perumahan kepada pengembang, yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan pasar-pasar. Pasar ini merupakan satelit dari Pasar Induk Jodoh, sehingga lebih memperlancar distribusi dan mendekatkan diri kepada konsumen. Selain akan menjamin ketersediaan barang juga mengurangi biaya transportasi.

Ketiga, BP Batam siap bekerja sama atau menyediakan lahan kepada petani dan/atau pelaku usaha khususnya di kawasan Sei Temiang, untuk memproduksi hasil pertanian, utamanya holtikultur dan ikan air tawar seperti lele dan lainnya.

Saat ini sudah dikembangkan namun hasilnya belum maksimal. Perlu ada dorongan kepada petani/petambak di sana berupa bimbingan atau kerjasama dengan perusahaan yang lebih besar dengan skema saling menguntungkan.

Keempat, Bulog diharapkan lebih meningkatkan pemanfaatan dan kapasitas gudangnya saat ini di Batam, khususnya untuk beras. Kelima, akses melalui pelabuhan dan bandara terus diperbaiki, baik hardware maupun software nya, sehingga pada akhirnya biaya logistik bisa ditekan. Keenam, perlu dibangun suatu sistem distribusi secara digital yang terpadu di Kepri, dan di Batam khususnya. Dengan teknologi digital saat ini seharusnya pengendalian distribusi bahan pokok lebih mudah dilakukan. Dalam kaitan itu lebih didorong tersedianya gudang logistik untuk bahan-bahan pokok, termasuk cold storage untuk hasil perikanan, yang dikelola oleh swasta.

Bahkan pusat logistik itu pada dasarnya juga dapat dimanfaatkan oleh investor yang ingin mengirimkan bahan-bahan pokok dari luar, disimpan sementara atau diproses pengepakannya, lalu dikirim kembali ke luar negeri sebagai ekspor. Skema ini di kenal sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB). Bila kemudian dalam negeri termasuk Batam membutuhkannya, bahan-bahan pokok tersebut tetap dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya fasilitas gudang dan/atau PLB tersebut, TPID dapat memanfaatkannya secara “tidak langsung” sebagai “stok cadangan” bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, kedelai, gandum, jagung, gulapasir, dan minyak goreng.

Inflasi itu adalah akibat tindakan manusia dan tentunya dapat diatasi. Kuncinya adalah kesehatian, kesatupikiranan, dan kesatutujuanan. Setiap pemangku kepentingan/kebijakan yang terkait dengan pengendalian inflasi, harus bersatupadu, bahu-membahu, dan bergotong-royong untuk meredamnya sesuai tupoksinya masing-masing. Bila inflasi Batam terkendali, niscaya dayabeli masyarakatnya akan kuat.

Inflasi yang terkendali juga akan mengurangi kebutuhan para pekerja untuk meminta kenaikan upah yang tinggi. Ini semua akan menjadi stimulan bagi sektor manufaktur untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih besar lagi, untuk memenuhi permintaan (demand) masyarakat. Mari kita buang jauh-jauh ego sektoral, dan kita kedepankan kepentingan kemaslahatan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik dan bermartabat. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here