Telat Bayar PBB Didenda 2 Persen

0
1051
Kota Tanjungpinang yang dikelilingi laut tampak makin padat. F-DOKUMENT/TANJUNGPINANG POS

30 September Batas Terakhir Pembayaran

30 September, merupakan batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017. Setiap wajib pajak yang memiliki hunian harus membayar PBB tidak melampaui tanggal tersebut. Jika telat didenda 2 persen dari nilai hunian.

TANJUNGPINANG – Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang H Adnan, denda 2 persen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Besaran Denda Membayar Pajak. ”Angka dendanya ditetapkan sebesar 2 persen per bulan,” kata Adnan, kemarin.

Kata Adnan, menjelang jatuh tempo, penerimaan PBB sampai 22 September sudah mencapai Rp7.341.259.377. Targetnya, penerimaan PBB tahun ini Rp 8,2 miliar ditambah pendapatan dari denda sebesar Rp583.395.456. Sisa tunggakan PBB dari target murni sebesar Rp908.740.623.

Ia mengimbau, agar masyarakat segera melunasi pembayaran PBB terutang di tempat-tempat yang telah disediakan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak. ”Supaya tidak kena denda, masyarakat harus membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo. Jika tidak, mereka akan dikenai denda denda 2 persen per bulanya,” kata Adnan, kemarin.

Menurut dia, jatuh tempo pembayaran PBB adalah tanggal 30 September. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) harus segera membayar pajak. ”Karena penerimaan PBB merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan masyarakat di Kota Tanjungpinang,” tegasnya.

Menurutnya, PBB merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Karena itulah pelaksanaan pembayarannya diatur oleh pemerintah daerah. Kini, masyarakat dapat langsung membayar PBB di loket yang ada di BPPRD Kota Tanjungpinang. Kemudian, masyarakat juga bisa membayar di Bank Tabungan Negara (BTN) dan Pos Indonesia

”Selama ini telah dilakukan sosialisasi mengenai jatuh tempo kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk dan papan reklame dan media cetak dengan harapan masyarakat tidak terlambat membayar pajak,” bebernya.

Kata dia, selain itu, dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

”Karena PBB masuk ke dalam pendapatan asli daerah, maka pajak ini akan murni masuk ke kas daerah, dimana nanti pendapatan ini akan digunakan untuk pembangunan.  ”Maka, marilah bayar pajak sesuai waktunya agar pembangunan bisa berjalan lancar,”pungkas.

PBB dinilai sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Tanjugnpinang disamping pendapatan asli daerah lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan terefleksi melalui partisipasinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. ”Kita harapkan masyarakat tepat membayar pajak. Masih ada beberapa waktu untuk mendatangi loket pembayaran. Loket pembayaran cukup banyak. Tingga masyarakat memilih mau membayar dimana,” tegasnya.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here