Tempati Rumdin Sesuai Arahan BPKP

0
555
Warga saat melihat kondisi rumah dinas Wali Kota Tanjungpinang di Ssenggarang, baru-baru ini.f-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Rumah dinas (Rumdin) Wali Kota dan Wakil Kota Tanjungpinang yang berada di Senggarang harus segera digunakan. Bila tak ditempati, akan menjadi temuan BPKP Kepri.

Rumah dinas tersebut sudah dibangun sejak 2010 lalu atau delapan tahun lalu belum juga ditempati.

Sesuai hasil audit BPKP Kepri, tunjangan perumahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2017 masa jabatan H Lis Darmansyah dan H Syahrul dikembalikan ke kas daerah. Masing-masing mengembalikan sekitar Rp204 juta.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga menuturkan, atas pertimbangan rekomendasi dari BPKP Kepri, maka rumah jabatan wali kota dan wakil wali kota harus segera digunakan.

Baca Juga :  Lis: Izin Reklamasi Sudah Ada Sejak 2003

Bila tidak, maka tunjangan perumahan termasuk kebutuhan rumah tangga tidak bisa diberikan. Jika diterima maka bisa menjadi temuan.

Begitu juga dengan rumah jabatan unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang yang berada di Kampung Bugis. Sesuai instruksi paling lama 2019 mendatang harus segera digunakan.

”Kami sudah minta sejak beberapa tahun lalu agar rumah jabatan wali kota dan wakil wali kota serta unsur pimpinan DPRD diselesaikan, namun belum juga teranggarkan. Maka tahun depan melalui APBD harus menjadi fokus yang diselesaikan,” tuturnya kemarin.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menuturkan, pihaknya siap menempati rumah dinas itu. Ini sebagai komitmen mendukung program pemerintahan yang sebelumnya. Serra tak ingin menyia-nyiakan uang negara yang sudah digunakan untuk pembangunan rumah tersebut.

Baca Juga :  Yuk, Meriahkan FBK!

”Saya dan Ayah Syahrul berkomitmen menempati rumah itu. Terkait perbaikan dan pengadaan perlengkapan akan dianggarkan bertahap,” ucapnya.

Menurutnya, meski kondisi rumah dinas belum maksimal, namun keputusan menempati menurutnya lebih tepat daripada di kemudian waktu menjadi temuan.

”Saya mau mengikuti aturan atau ketentuan saja, tidak masalah jika harus menempati rumah dinas masih kondisi perlu pembenahan,” paparnya.

Disinggung mengenai kondisi rumah dinas itu, Rahma tidak bisa membahas secara gamblang. Hanya saja, menurutnya masih perlu perbaikan agar lebih nyaman dan layak.

Baca Juga :  Gugatan Partai Garuda Ditolak, Besok KPU Gelar Pleno

”Memang kondisinya perlu perbaikan karena memang sudah lama gak ditempati,” imbuhnya.

Ia berharap menempati rumah jabatan juga akan membawa dampak di kawasan Senggarang.

Bila dulu kawasan itu gelap nantinya bisa terang seiring berjalannya waktu. Perekonomian masyarakat juga bisa semakin berkembang dengan berbagai aktivitas yang dilaksanakan. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here